Mensos: Program UMi Diharapkan Dorong Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Penerima PKH

Mensos Agus (tengah) dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo (baju putih) saat penandatanganan MoU Program UMi dengan Kemenkeu. (Yendhi)

JAKARTA –  Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita, menyambut baik Nota Kesepahaman antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tentang Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) kepada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kelompok Keluarga Bersama (KUBE).

Penandatanganan MoU UMi ini, juga dilakukan  Kemenkeu dengan  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), dan Kementerian Pertanian (Kementan), di  i Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2019).

“Saya menyambut baik Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Sosial tentang sinergi data dan penguatan program pemerintah berbasis kerakyatan untuk pengentasan kemiskian,” kata Agus saat memberikan sambutan.

Dia berharap, melalui kerjasama ini dapat mendorong kreativitas keluarga dalam meningkatkan produktivitas sosial ekonomi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam keluarga. Sehingga percepatan peningkatan kesejahteraan KPM (keluarga penerima manfaat) PKH melalui graduasi sejahtera mandiri dapat lebih cepat terwujud.

Melalui program UMi ini, lanjut Agus, potensi pengembangan kewirausahaan KPM secara mandiri bisa didukung dengan peningkatan akses modal usaha. Selain itu, pengembangan usaha ekonomi produktif perlu pendampingan dan peningkatan keterampilan sesuai potensi yang dimiliki.

Pembiayaan Ultra Mikro (Umi) adalah program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Agus menambahkan, Kemensos telah melakukan berbagai upaya agar keluarga penerima manfaat (KPM) PKH dapat keluar dari lingkaran kemiskinan atau graduasi sejahtera mandiri. Hal tersebut dilakukan melalui pemberian motivasi dan fasilitasi oleh SDM PKH yang tersebar di seluruh Indonesia.

Setiap tahun, kata Mensos, jumlah KPM PKH yang graduasi sejahtera mandiri terus meningkat. Pada tahun 2017 jumlah KPM sejahtera mandiri sebanyak 230.351 keluarga atau 2,3% dari total KPM. Pada tahun 2018 jumlahnya meningkat menjadi 621.789 keluarga atau 6,21% dari 10 juta KPM PKH.

“Target jumlah KPM graduasi sejahtera mandiri tahun 2019 minimal sebanyak 800 ribu keluarga dan pada tahun 2020 diharapkan sebanyak satu juta KPM PKH dapat graduasi sejahtera mandiri,” tandas Agus.