Segera Tarik Investasi ke Sektor Manufaktur

JAKARTA – Indonesia berpeluang mengambil kesempatan dari perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, dengan sebesar-besarnya merebut porsi relokasi industri manufaktur dari Negeri Tirai Bambu tersebut. Tak terbayangkan sebelumnya, sektor manufaktur Tiongkok yang sebelumnya tampak begitu kuat, kini merosot karena kenaikan tarif impor AS.

Untuk itu, Indonesia perlu menjalankan proses deregulasi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif secepat-cepatnya, karena relokasi manufaktur ini adalah harapan untuk selamat dari resesi global. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, mengatakan kemampuan APBN untuk mengungkit ekonomi dalam negeri sangat lemah.

Dalam RAPBN 2020, belanja kementerian dan lembaga memang direncanakan naik 3,47 persen. Namun realisasi 2018, belanja produktif pemerintah itu justru terkontraksi dibandingkan tahun sebelumnya. “Artinya, harapan investasi ada pada relokasi industri dari Tiongkok. Kita tidak bisa membuat momentum sendiri untuk investasi, maka manufaktur Tiongkok yang tiba-tiba drop ini adalah satu-satunya momentum emas kita untuk tingkatkan investasi di manufaktur. Ini faktor luck yang jangan sampai lepas,” ungkap Faisal, ketika dihubungi, Senin (19/8).

Meskipun terlambat dari Vietnam dan Thailand, menurut dia, Indonesia masih memiliki kesempatan untuk menampung relokasi dari Tiongkok sebab program itu masih berlanjut. Dan, begitu investasi manufaktur masuk Indonesia akan susah untuk pindah lagi. Dalam tiga tahun terakhir, investasi di manufaktur justru terkontraksi.

Padahal, penanaman modal di manufaktur yang berpotensi menciptakan lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pada gilirannya meningkatkan konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi tumpuan dari pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Faisal berpendapat untuk menarik investasi tidak cukup dengan paket deregulasi.

Faktor terpenting lain, penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi seperti kepastian hukum, kebijakan antarkementerian yang sinkron, penjaminan pasar dalam negeri dan kemudahan ekspor, serta kepastian bahan baku.

“Kalau antarkementerian tidak sinkron, sulit untuk membuat perencanaan bisnis. Misalnya, sasaran substitusi impor, berarti pasar domestik harus terjaga, jangan tiba-tiba buka keran impor,” jelas Faisal. Begitu juga untuk ekspor, imbuh dia, bagaimana menciptakan logistik murah. “Iklim investasi ini penting sekali, terbukti deregulasi saja tidak meningkatkan investasi kita di manufaktur.”

Harus Waspada

Dalam pidato kenegaraan, Jumat (16/8), Presiden Joko Widodo mengingatkan Indonesia harus menyadari tantangan yang muncul dari perang dagang antara AS-Tiongkok. “Kita juga menghadapi tantangan perang dagang. Depresiasi nilai mata uang beberapa negara seperti yuan Tiongkok dan peso Argentina, membuat kita harus waspada,” ujar Presiden.

Peneliti Indef, Muhammad Zulfikar Rakhmat, menjelaskan penurunan kurs rupiah akibat devaluasi yuan menimbulkan kelemahan pada perekonomian Indonesia dalam jangka panjang. Sebab, tiga perempat total impor RI adalah bahan baku dan penolong. “Depresiasi rupiah menyebabkan harga barang impor naik. Akibatnya, harga barang jadi di Indonesia akan naik, menyebabkan tingkat inflasi meningkat,” tutur dia, seperti dikutip South China Morning Post (SCMP), Senin.

Di sisi lain, ekspor Indonesia semakin sulit bersaing dengan produk Tiongkok dan negara pengekspor lainnya, sehingga kinerja ekspor merosot. Alhasil, defisit perdagangan Indonesia dengan Tiongkok meningkat. “Selain peningkatan impor dan defisit perdagangan, rencana pemerintah untuk menopang pertumbuhan melalui pengetatan impor demi produksi dalam negeri juga terganggu,” kata Zulfikar.

Menurut dia, Indonesia tidak memiliki banyak amunisi untuk berpartisipasi dalam perang dagang. Pilihannya, tetap fokus di dalam negeri, dan mencari substitusi impor, sambil perlahan membangun basis manufaktur yang berorientasi ekspor.

“Langkah penting ketika perang dagang berubah menjadi perang mata uang adalah meningkatkan investasi asing langsung. Ini membantu mengimbangi defisit transaksi berjalan yang semakin tinggi akibat defisit perdagangan,” tukas Zulfikar.