Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Dewan Minta Pusat Mengkaji Ulang

SERANG, (KB).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang meminta Pemerintah Pusat untuk mengkaji ulang rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sebab, hal tersebut dikhawatirkan akan membebani masyarakat terutama masyarakat tidak mampu.

Ketua Sementara DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum menjelaskan, terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan, pihaknya menilai, hal tersebut perlu dilakukan kajian ulang oleh Pemerintah Pusat. Sebab, kenaikan yang direncanakan, yakni sebesar dua kali lipat dari iuran yang ada saat ini, dikhawatirkan dapat membebani masyarakat.

“Harus dikaji secara matang, agar kemudian tidak menjadi beban masyarakat,” katanya kepada Kabar Banten, Jumat (6/9/2019).

Ia menuturkan, jika memang pemerintah tetap menaikkan iuran BPJS Kesehatan tersebut, maka perlu ada kebijakan khusus. Kenaikan dapat dilakukan untuk masyarakat menengah ke atas atau bagi kelas yang sesuai dengan strata sosialnya.

“Mungkin bisa dinaikkan sesuai dengan kelas perawatan dan strata sosial masyarakat itu sendiri,” ujarnya.

Ia mengatakan, jika semua dinaikkan mulai dari kelas I sampai kelas III, maka hal tersebut akan membebani masyarakat menengah ke bawah. Apalagi ke depannya akan ada sebagian warga yang tidak menerima bantuan iuran dari pemerintah, karena anggaran yang terbatas. Akibatnya, masyarakat menengah ke bawah akan terbebani soal pelayanan kesehatan mereka.

Disinggung terkait upaya yang dilakukan dewan terkait kenaikan tersebut, pihaknya menyerahkan semua pada pusat. “BPJS Kesehatan kan kewenangn pusat, jadi putusan di pusat. Kami hanya mengusulkan, agar dapat dikaji ulang,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan saat ini masih menunggu jadwal dari pusat. Untuk itu, BPJS Kesehatan juga meminta para peserta dapat segera menyelesaikan tunggakannya.

Kepala BPJS Kesehatan Serang Sofyeni menjelaskan, saat ini kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Serang sudah sekitar 86,67 persen. Namun, dari total tersebut, masih ada sebagian warga yang belum menyelesaikan tunggakan iuran BPJS Kesehatannya, sehingga pihaknya meminta peserta untuk dapat menyelesaikannya sebelum kenaikan iuran dimulai.

“Saat ini untuk kenaikan iuran BPJS Kesehatan masih menunggu jadwal dari pusat. Jadi, masih ada waktu untuk peserta yang belum menyelesaikan tunggakannya,” tuturnya kepada Kabar Banten, Senin (2/9/2019).

Ia menuturkan, untuk berapa nilai penyesuaian iuran juga belum dipastikan. Jika pusat sudah melakukan penetapan secara pasti, maka BPJS Kesehatan Serang akan langsung melaksanakannya.

“Yang menetapkan kapan dan berapa penyesuaian iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), adalah pemerintah, setelah ada keputusan baru kami akan melaksanakannya,” katanya.

Ia mengatakan, persiapan yang dilakukan saat ini oleh BPJS Kesehatan salah satunya dengan memberikan edukasi, advokasi, dan sosialisasi kepada para peserta. Hal tersebut dilakukan, agar peserta mengetahui rencana kenaikan tersebut dan persiapan yang perlu dilaksanakan oleh mereka sebelum penetapan. Salah satunya dengan menyelesaikan tunggakan.