Hadapi Kredit Macet, Bank Banten Tingkatkan Integritas

 

Jajaran komisaris dan direksi yang tergabung dalam forum komunikasi dewan komisaris BPD Seluruh Indonesia foto bersama usai acara seminar nasional, "Dampak Kredit Macet dan Debitur Pailit di BPD Dalam Perspektif Hukum serta Perpajakan" di salah satu hotel di Kota Tangerang, Senin (7/10/2019).*

TANGERANG, (KB).- Komisaris Utama PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten Tbk atau Bank Banten, Media Warman mengatakan, untuk mengantisipasi adanya kredit macet, pihaknya akan lebih meningkatkan integritas karyawan dan seluruh pemangku kepentingan di Bank Banten.

“Itu yang paling utama, karena kalau integritasnya lemah bisa dengan mudah dipengaruhi. Maka, kami akan tingkatkan integritas kawan-kawan semua di Bank Banten,” ujar Media Warman pada acara seminar nasional “Dampak Kredit Macet dan Debitur Pailit di BPD Dalam Perspektif Hukum serta Perpajakan” di salah satu hotel di Kota Tangerang, Senin (7/10/2019). Hadir dalam kegiatan tersebut sebanyak 92 orang jajaran komisaris dan direksi forum komunikasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia.

Ia mengatakan, kredit macet dan pailit disalah artikan oleh penegak hukum serta perpajakan. Dimana, sebenarnya kredit macet ini karena BPD didalamnya ada modal negara. Sehingga harus diklarifikasi terlebih dahulu, tentu ini perlu dicarikan solusi agar terbuka dan tidak ada kesalahpahaman.

“Dalam seminar nasional ini, kami mendatangkan narasumber yang berkompeten dalam hal tersebut. Dari apa yang disampaikan, memang harus ada pemilahan terkait risiko usaha bisnis dan risiko kejahatan. Sehingga nanti, kami bisa menyelesaikan permasalahan kredit macet dan pailit tersebut,” ujar Media Warman.

Komisaris Independen Bank Banten Titi Khoiriah saat memberikan plakat kepada salah satu peserta seminar, di salah satu hotel di Kota Tangerang, Senin (7/10/2019).*

Direktur Utama Bank Banten, Fahmi Bagus Mahesa mengatakan, untuk membangun integritas dirinya bersama jajaran komisaris rutin mengadakan rapat untuk berkoordinasi dalam segala hal yang berkaitan dengan bank. “Kami saling mengingatkan dan bekerja bersama-sama. Jadi, komunikasi itu penting dalam setiap perusahaan,” ucapnya.

Disinggung masalah permodalan, Fahmi menjelaskan bahwa pihaknya membutuhkan banyak dukungan dari pemerintah. Tidak hanya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, tapi juga kota dan kabupaten yang ada di wilayah Banten.

“Mau bank sehat ataupun sakit itu membutuhkan modal. Kami butuh dukungan, bukan hanya dari pemprov, tapi dari kabupaten/kota pun sama. Karena kan sudah jelas, Bank Banten ini bank milik masyarakat Banten. Tentu dalam membangun pun harus bersama-sama,” katanya.

Terkait integritas di Bank Banten, ia menuturkan, pihaknya selalu mengutamakan berbudaya dan komunikasi. “Kami selalu mengutamakan berbudaya. Seperti budaya kepatuhan dan budaya kedisiplinan, ini juga salah satu bentuk kebudayaan kami,” ujar Fahmi.

Sementara itu, Direktur Investigasi III Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat, Agustina Arum Sari mengatakan, bahwa komisaris bank daerah sebagai pengawas jajaran direksi dalam mengembangkan perusahaannya.

“Salah satu hal yang kami lakukan adalah bidang akuntan negara, hanya saja sifatnya itu umum. Oleh karena itu, pengawas di BPD itu adalah komisaris. Dan disini memang dibutuhkan komunikasi, koordinasi serta integritas yang baik,” katanya.