KASN tak Persoalkan Lelang Jabatan di Pemprov Banten Diulang

SERANG, (KB).- Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tak mempermasalahkan lelang jabatan di Pemprov Banten untuk jabatan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Banten yang dilakukan Panitia seleksi (Pansel).

Pengulangan lelang dinilai wajar jika dalam perjalanannya tak ditemukan minimal tiga orang pejabat yang memenuhi standar.

Asisten Komisioner Bidang Monitoring dan Evaluasi H. John Ferianto menuturkan, pihaknya sudah menerima laporan terkait pengulangan open bidding yang dilakukan Pemprov Banten. Alasannya, kata dia, pansel tak mendapatkan tiga peserta yang nilainya memenuhi passing grade.

“Memang itu dari pansel kan, sudah merupakan ketetapan dari pansel kan, tidak ada persoalan. Karena tidak sesuai dengan passing grade,” kata John saat dihubungi wartawan, Selasa (5/11/2019).

Saat ini, pemprov tinggal mengumumkan ulang pendaftaran untuk dua jabatan Eselon II tersebut. Setelah itu dilaporkan kepada KASN. Jadwalnya sendiri diserahkan kepada Pemprov Banten. “Diumumkan lagi, biasanya hanya pengumuman nanti dilaporkan saja ke kami,” ucapnya.

Terkait peserta yang sudah memenuhi passing grade, ia menjelaskan, yang bersangkutan tinggal mendaftar ulang. “Kalau sudah dapat satu berarti kan tinggal tiga, kalau dipersyaratan kan (minimal) harus empat (pendaftar), berarti kan dia cari tiga,” tuturnya.

Sementara untuk jabatan lainnya, KASN sudah menerima laporan hasilnya dari pansel yaitu untuk Jabatan Kepala Dinas PUPR dan Dinas Ketahanan Pangan. KASN pun sedang melakukan analisa terhadap laporan tersebut. “Sudah ada laporan, betul baru dua yang dilaporkan,” katanya.

Ia belum mendapat laporan perihal dugaan peserta lelang jabatan Kepala Pelaksana BPBD yang disebut-sebut tak memenuhi syarat namun tetap lolos administrasi.

Menurutnya, memenuhi syarat atau tidaknya peserta bergantung dari penilaian pansel. Tentunya pansel sudah melakukan verifikasi terhadap rekam jejak peserta. “Itukan pansel ada rekam jejaknya, dari jabatan mulai dari stafnya yang tahu kan pansel. Jadi keseluruhan diteliti semua,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Banten menuturkan, open bidding merupakan langkah awal untuk menghasilkan pejabat yang memiliki kompetensi menjalankan program Pemprov Banten. Dengan demikian, pansel harus memastikan seluruh proses dilalui secara baik sesuai dengan peraturan yang ada. Jika ditemukan kecacatan akan berdampak terhadap kualitas pejabat yang dihasilkan.

“Ke depan open bidding itu bukan jabatan struktural, nanti mah siapa saja boleh jadi peserta open bidding. Siapa pun boleh, karena di DKI sudah berlaku. Di DKI itu zaman Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) sudah tidak bicara struktural dan fungsional. Siapapun boleh memimpin dinas, kalangan profesional juga bisa. Dan di Banten pun bisa melakukan hal yang sama ke depan,” ujarnya.

Terkait dengan munculnya dugaan peserta yang tetap lolos meski tak sesuai dengan persyaratan, Komisi I DPRD Banten berencana koordinasi dengan Sekda dan Kepala BKD Banten. “Dasarnya kami ingin membangun Banten ke depan,” ucapnya.