Lelang Dua Jabatan di Pemprov Banten Diulang

SERANG, (KB).- Panitia seleksi (Pansel) memutuskan untuk mengulang seleksi terbuka (open bidding) dua jabatan di Pemprov Banten, karena tidak mendapatkan tiga peserta yang memenuhi standar kompetensi.

Selain Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banten, lelang jabatan yang juga diulang adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana (BPBD), yang belakangan menuai sorotan karena diduga cacat hukum.

Diketahui, Pemprov Banten sedang melaksanakan lelang lima jabatan setara Eselon II. Rinciannya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR), Kepala DPMPTSP serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan Banten, yang prosesnya sudah melalui assessment, penulisan makalah, dan wawancara atau hanya tinggal penentuan tiga besar.

Sementara, untuk Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dilaksanakan terpisah, karena sempat ada perpanjangan waktu pendaftaran. Terakhir tahapannya sudah sampai pengumuman assesmen dan jadwal pelaksanaan assesmen.

Kepala BKD Banten Komarudin menuturkan, pansel JPT Pratama Pemprov Banten sudah melaksanakan pleno akhir untuk jabatan Kepala BPBD dan DPMPTSP. Hasilnya, pansel tak mendapatkan tiga peserta yang memenuhi kompetensi sehingga prosesnya akan diulang.

“Berdasarkan rapat pleno akhir pansel JPT Pratama di Provinsi Banten, untuk jabatan Kepala BPBD dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, diputuskan diulang,” katanya, Ahad (3/11/2019).

Pengulangan berarti open bidding dua jabatan tersebut dimulai dari nol atau pendaftaran kembali. Disinggung jadwal pelaksanaan pendaftaran ulang, hingga pukul 19.53 mantan Pj Bupati Tangerang ini belum memberikan jawaban.

Ia menjelaskan, keputusan mengulang open bidding untuk Kepala BPBD Banten dan Kepala DPMPTSP secara otomatis membuat materi tentang dugaan peserta tak memenuhi syarat lolos administrasi pada jabatan kepala BPBD Banten, menurut dia, sudah tak relevan. “Sudah tidak relevan untuk dibahas dan ditanggapi,” katanya.

Komarudin mengatakan, klarifikasi yang akan dilakukan Ombudsman Perwakilan Banten harusnya ditujukan ke panitia sekeksi (pansel) open bidding, bukan ke BKD Banten. “Yang menentukan lolos tidaknya peserta seleksi pada setiap tahapan adalah pansel,” ujar Komarudin, menanggapi rencana Ombusdman RI Perwakilan Banten yang akan meminta klarifikasi instansi yang dipimpinnya.

Harus sesuai aturan

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten H. Bambang P Sumo menuturkan, proses open bidding yang dilakukan Pemprov Banten harus mengacu kepada aturan. Artinya, jika calon peserta open bidding tidak memiliki pengalaman jabatan sebagaimana menjadi persyaratan, maka yang bersangkutan bisa digugurkan.

Ia mengatakan, pihaknya akan turun tangan untuk meminta klarifikasi terkait open bidding terhadap Pemprov Banten. Klarifikasi rencananya dilakukan pada Senin (4/11/2019). Insya Allah besok Senin (hari ini),” katanya.