Presiden Ingin Reformasi Tembus “Jantung Birokrasi”

JAKARTA – Presiden Joko Widodo menginginkan refor­masi birokrasi yang digulirkan pemerintah bisa menembus jantung birokrasi sehingga dapat cepat melayani masyarakat.

“Sekarang sudah jalan, tapi kebanyakan hanya di ku­lit, yang diinginkan beliau (Presiden Jokowi) reformasi birokrasi yang sampai ke jantungnya,” kata Menpan-RB, Tjahjo Kumolo, seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (19/11).

Ia menyebutkan reformasi birokrasi bukanlah pemang­kasan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), tapi meramp­ingkan atau memperpendek jalur sehingga pelayanan lebih cepat. “Ini tidak mengurangi penghasilan pegawai negeri yang empat juta itu, tapi tugas-tugas fungsional, apakah kepala desa, camat, dirjen, direktur, kasubdit, dan lainnya memperpendek jalur layanan, sehingga ma­salah perizinan dan bisa ce­pat melayani,” katanya.

Tjahjo menjelaskan bahwa dirinya dipanggil Pre­siden Jokowi karena ada tam­bahan arahan tentang visi misi Presiden-Wapres 2019– 2024 dan skala prioritas da­lam reformasi birokrasi. “In­tinya perbaikan rekrutmen CPNS (calon pegawai negeri sipil) yang sekarang dalam proses. Kedua, membangun manajemen kinerjanya, yang ketiga penataan birokrasi or­ganisasi pemerintah yang harus semakin ramping, simpel, se­hingga melayani masyarakat dan tahapan-tahapan perizinan, baik di pusat dan daerah yang semakin pendek,” katanya.

Tjahjo juga menyebutkan bahwa Presiden Jokowi juga memberi arahan terkait reformasi regulasi birokrasi dan harmonisasi birokrasi antara pusat dan daerah dengan membangun inovasi, menerapkan information technology (IT), transformasi digital, reformasi struktural, dan peng­awasan yang efisien dan efektif.

“Kesimpulannya harus membangun hubungan tata ke­lola pemerintah yang semakin efektif dan efisien, memper­cepat reformasi birokrasi di semua bidang,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Tjahjo mengatakan dalam kon­teks reformasi birokrasi, Kemenpan RB sebagai koordian­tor akan terus melakukan komunikasi terpadu dengan Ke­mendagri karena menyangkut pemerintah daerah.

Kemudian juga melakukan koordinasi dengan Kemenko Polhukam, Kantor Staf Kepresidenan dan Ombudsman RI. “Arahan Pak Presiden, target harus terukur, mencermati ber­bagai aspek, waktunya, manfaat yang termonitor dan tere­valuasi dengan baik. Kemudian diharapkan Kemenpan RB konsisten membangun sistem reformasi birokrasi,” tuturnya.

Pegawai KPK

Pada kesempatan itu, Menteri Tjahjo Kumolo mengaku sudah bertemu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas status kepegawaian.

“Saya sudah ketemu dengan teman-teman di KPK, tapi belum saatnya saya sampaikan, supaya mateng dulu lah,” katanya.

Diketahui, berdasar Undang-Undang tentang KPK yang baru, status kepegawaian pegawai KPK adalah ASN.

Tjahjo mengatakan belum melaporkan masalah alih sta­tus pegawai KPK itu kepada Presiden Jokowi. “Saya belum laporkan, tapi saya sudah ketemu dengan teman-teman di KPK. Belum saatnya saya sampaikan, supaya mateng dulu lah,” tegasnya.

Mengenai adanya pegawai KPK yang ingin pindah dari KPK karena harus menjadi ASN, Tjahjo belum mau berko­mentar. f