Revisi UU Pilkada Harus Diprioritaskan

Jakarta – Undang-Undang Pilkada memiliki peluang untuk direvisi dan harus diprioritaskan, namun harus melewati payung hukum landasan konstitusi. Pelaksanaan Pilkada di konstitusi harus dilaksanakan secara demokratis. Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi mengatakan hal itu dalam diskusi forum legislasi dengan tema revisi UU Pilkada di Ruang Media Center DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11).

Ia menambahkan, masih banyak tumpang tindih dalam pelaksanaan Pilkada yang dapat merugikan dari segi anggaran dan regulasi negara. Dalam kesempatan itu, anggota DPR dari Nasdem, Saan Mustofa mengatakan, sampai hari ini belum menerima secara resmi draft terkait dengan soal revisi UU Pilkada, baik dari Kemendagri maupun dari masyarakat.

“Meskipun belum menerima secara resmi soal revisi UU Pilkada, Komisi II tetap memasukkan wacana legislasi tersebut sebagai bagian dari Prolegnas,” katanya