Segera Benahi Regulasi untuk Dorong Investasi

JAKARTA – Sejumlah kalangan mengingat­kan pemerintah untuk mempercepat pembe­nahan berbagai regulasi guna memperbaiki iklim investasi dan kemudahan berusaha. Sebab, saat ini sektor investasi menghadapi tantangan utama, yakni tren penurunan nilai penanaman modal dan menyusutnya kemam­puan investasi dalam menyerap tenaga kerja.

Apabila tantangan tersebut tidak segera diatasi, dikhawatirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam periode kedua pemerintahan­nya akan semakin kesulitan mewujudkan gol besar penciptaan lapangan kerja.

Peneliti ekonomi Indef, Andry Satrio Nu­groho, meminta pemerintah lebih akseleratif membenahi iklim investasi lewat pemang­kasan regulasi yang ribet dan tumpang tindih. Apalagi, saat ini kemampuan investasi dalam menciptakan lapangan kerja telah menurun. “Pemerintah perlu mendorong agar investasi yang masuk bersifat padat karya dan fokus pada sektor primer dan sekunder,” ujar dia, ke­tika dihubungi, Senin (11/11).

Menurut dia, salah satu hal yang mendu­kung peningkatan investasi adalah rendahnya biaya pekerja. Investasi akan mengejar daerah yang masih menawarkan biaya pekerja yang relatif lebih rendah sehingga daerah tersebut perlu segera berbenah agar dapat menghadir­kan iklim investasi yang kondusif.

Terkait pembenahan regulasi, Presiden Jokowi meminta menteri Kabinet Indone­sia Maju mencabut 40 aturan sekaligus ketika ingin menerbitkan satu aturan baru, misalnya peraturan menteri (permen).

Hal itu, menurut Presiden, terinspirasi dari kebijakan pemerintah Amerika Serikat (AS). Seperti diungkapkan Menteri Perdagangan AS, Wilbur Ross, jajaran menteri AS akan diizinkan menerbitkan satu aturan baru asal turut men­cabut dua aturan lain. “Permen di sini terlalu banyak, banyak sekali. Tolong ini mulai dikaji, keluarkan satu permen, potong berapa per­men,” papar Jokowi saat rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Menurut Kepala Negara, hal ini perlu di­lakukan agar peraturan pemerintah tidak ter­lalu banyak dan rawan tumpang tindih. Apa­lagi, bila penerbitan aturan baru itu malah menyusahkan iklim investasi dan kemudahan berusaha.

Pemerintah juga sedang menyiapkan ke­bijakan penyatuan beberapa undang-undang (UU) sekaligus atau dikenal dengan istilah om­nibus law. Kebijakan ini memungkinkan pe­merintah mengeluarkan satu aturan baru yang merevisi sejumlah UU yang berkaitan pada su­atu sektor atau bidang.

Nantinya, omnibus law tersebut melahirkan UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan Usaha Mi­kro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kedua beleid itu sejatinya tengah dipersiapkan oleh jajaran menteri dan sudah dikomunikasikan ke DPR. “Jika ada (regulasi) yang menghambat, segera dipangkas atau diusulkan untuk dipangkas ke­pada Presiden,” kata Presiden Jokowi.

Peralihan Investasi

Sementara itu, kemampuan investasi me­nyerap tenaga kerja di Indonesia dikabarkan kian menurun. Hal itu disebabkan oleh per­alihan investasi dari sektor manufaktur ke jasa.

Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sepanjang Januari–September 2019 pada sek­tor manufaktur sebesar 147,3 triliun rupiah atau merosot 33,7 persen dibandingkan perio­de sama 2018 senilai 222,3 triliun rupiah.

Di sisi lain, serapan tenaga kerja dari realisa­si investasi juga menyusut. Pada Januari–Sep­tember 2019, serapan tenaga kerja sebanyak 703.296 orang atau lebih kecil dibanding­kan periode sama tahun lalu yang mencapai 704.813 orang.

Menanggapi hal itu, ekonom Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Achmad Ma’ruf, mengatakan bahwa Indonesia tidak bisa dininabobokan oleh industri 4.0, tapi melupa­kan struktur dasarnya. “Tidak ada jalan lain, Indonesia mesti bergerak cepat dalam memper­baiki setting industri 3.0 berbasis agroindustri yang masih merupakan kekuatan nyata dalam negeri,” jelas dia.

Ma’ruf menyatakan produktivitas di sektor manufaktur yang lemah karena pelemahan ekonomi dunia membuat penciptaan laba di sektor itu jadi terganggu.