Utang Naik, Target Pertumbuhan Ekonomi Meleset

JAKARTA - Pengelolaan APBN 2019 dinilai menghadapi tantangan yang cukup berat se­hingga hampir semua asumsi dasar ekonomi makro meleset. Sementara itu, seretnya pene­rimaan negara menyebabkan realisasi penarik­an utang yang lebih besar. Hingga akhir Okto­ber 2019, pemerintah tercatat sudah menarik utang 384,52 triliun rupiah, atau 107,03 persen dari target yang sebesar 359,25 triliun rupiah.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi hingga Oktober 2019 mencapai 5,02 persen. Capaian ini lebih rendah dari asumsi awal dalam APBN sebesar 5,3 persen. Sejumlah kalangan menilai kenaikan utang hingga melampaui target seha­rusnya justru mendorong pertumbuhan lebih tinggi, jika utang benar-benar dikelola secara efektif untuk kegiatan produktif.

Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad, mengatakan pemerintah seharusnya mendo­rong penggunaan utang untuk kegiatan pro­duktif. Namun melihat kondisi saat ini, dia me­nilai bahwa yang dilakukan pemerintah bukan merupakan skema yang tepat dalam penggu­naan utang karena hanya untuk menambal de­fisit, bukan untuk mendukung program priori­tas pemerintah.

“Program prioritas itu seperti untuk infra­struktur, jalan, jembatan, jalan tol, dan sebagai­nya. Namun kalau melihat sekarang, utang sebagai ganjalan defisit APBN (Anggaran Pen­dapatan dan Belanja Negara),” ujar Tauhid, di Jakarta, Senin (18/11).

Selain itu, lanjut dia, penggunaan utang da­lam anggaran negara semestinya juga diarah­kan kepada sektor-sektor yang mampu mendo­rong penciptaan lapangan kerja lebih banyak. Ini sekaligus mengantisipasi ledakan usia pro­duktif saat bonus demografi tiba.

“Sekarang ini kan belanja kita banyak di per­tahanan, kepolisian. Semestinya, diberikan pula kepada yang mendorong sektor perekonomian yang lebih besar, misalnya untuk industri, perta­nian, sebagian sektor pertambangan. Didorong investasi besar-besaran ke situ,” papar Tauhid.

Dia menjelaskan dengan mengarahkan APBN untuk penyerapan tenaga kerja yang le­bih tinggi, akan menimbulkan dampak ikutan atau multiplier effect yang lebih luas, atau me­manfaatkan utang ke arah yang lebih produktif untuk meningkatkan nilai tambah.

“Intinya, bagaimana memanfaatkan utang agar lebih efektif untuk mendorong perekono­mian,” tutur Tauhid.

Dia menambahkan dengan defisit APBN yang mencapai 1,8 persen dari Produk Domes­tik Bruto (PDB) pada Oktober 2019, maka sam­pai akhir tahun ini defisit akan melebar men­jadi 2,2 persen. Ini akan membuat pemerintah kembali berutang guna menambal defisit.

“Karena defisit yang diperkirakan akan 1,8 persen, sekarang ini sudah 1,8 persen. Dipre­diksi kita nanti akan defisit mencapai 2,2 per­sen. Artinya, kita harus menambah pembiaya­an utang. Defisitnya bisa 296 triliun rupiah atau mungkin sekitar 300 triliun rupiah. Jadi, mau nggak mau nanti utang lagi,” tukas Tauhid.

Dihubungi terpisah, Guru Besar Ekonomi Universitas Surabaya, Wibisono Hardjoprano­to, menambahkan agar utang dapat produktif, iklim investasi harus diberi keleluasaan, serta penegak hukum membasmi korupsi yang se­cara nyata memperburuk perekonomian.

Asumsi Makro

Kementerian Keuangan mencatat utang pe­merintah kembali meningkat, sampai Oktober 2019 mencapai 4.756.13 triliun rupiah. Sedang­kan rasio utang terhadap PDB sebesar 29,87 persen.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan realisasi penarikan utang yang le­bih besar disebabkan risiko dari seretnya pene­rimaan negara.

“Kalau kita lihat pembiayaan dengan kondi­si penerimaan seperti tadi, kondisi belanja ne­gara seperti tadi maka kita lihat itu penerimaan sepenuhnya nggak dicapai sesuai target,” kata Suahasil, Senin.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan defisit APBN pada Oktober 2019 lebih dalam dari periode sama tahun lalu sebe­sar 237 triliun rupiah atau 1,6 persen dari PDB. “Posisi Oktober defisit kita adalah pada angka 289,1 triliun rupiah atau sebesar 1,80 persen terhadap PDB,” kata Sri Mulyani, Senin.

Dari sejumlah asumsi dasar ekonomi ma­kro 2019, hanya target inflasi yang terpenuhi, sedangkan target-target lain tidak tercapai, seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar ru­piah, harga minyak mentah, lifting minyak, dan lifting gas.