Antisipasi Kebocoran PAD, Pungutan Pajak Disarankan Retribusi Berbasis Non Tunai

SERANG-Ketua Komisi III DPRD Kota Serang menyarankan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang agar memberlakukan pemungutan retribusi berbasis teknologi atau non tunai. Hal itu dilakukan sebagai antisipasi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) disektir retribusi tiap tahunnya.

Menurutnya, tata kelola pingutan PAD di Kota Serang masih menggunakan sistem manual. Sehingga pada pelaksanaannya terbilang berbelit dan birokrasi.

“Yang kami sarankan dan dorong ke Pemkot itu sekarang ini untuk menggunakan sistem berbasis IT, padahal pada sistem ini bisa memangkas birokrasi dan bisa mengantisipasi kebocoran PAD,” kata Ridwan melalui pesan singkat whatsapp, Kota Serang, Senin (16/12/2019).

Seperti contoh, lanjut Ridwan, soal retribusi parkir tepi jalan umum (TJU) yang masih berbelit mulai dari petugas juru parkir (Jurkirl yang disterokan ke koordinator Jurir. Setelah itu disetorkan ke Dishub Kota Serang. “koordinator Jukir di Kota Serang mencapai 300 sampai 400 petugas. Nah Saya pikir itu berbelit,  birokratis dan berpotensi kebocoroan,” lanjutnya.

Tak hanya itu, kebocoran PAD juga berpotensi disektor pajak restoran akibat sistem yang sama. Mengingat, kata dia, Restoran di Kota Serang saat ini berjumlah ratusan. Jika hal ini bisa kontrol dengan sistem berbasis teknologi maka akan menajdi potensi yang sangat besar.

“Yang kami inginkan dan dorong itu seperti di daerah lain,  ada yg namanya alat kontrol dan bisa di kerjasamakan dengan Bank BJB. Jadi, kalau ada transaksi di kasir pemilik restoran itu bisa online dengan pajak  restoran di DPKA yang akhirnya berdampak tidak ada ruang permainan yang berpotensi menyebabkan kebocoran PAD,” ujarnya.

 Maka, sesuai amant permendagri nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD 2020 yang menyatakan bahwa pungutan pajak retribusi daerah harus berbasis teknologi pohaknya akan mendorong itu.

“komisi dari komisi III DPRD Kota Serang akan full power dorong pemerintah  dalam hal ini DPKAD untuk merubah dan mereformasi tata kelola PAD. Mulai dari sistem pungutan, sistem pelaporan sampai  sistem penyetoran,  kita ingin semuanya berbasis teknologi,” tandanya.