Sehatkan Keuangan Negara, Perlu Kebijakan Luar Biasa

JAKARTA – Sejumlah kalangan me­ngatakan kesulitan keuangan negara, antara lain ditandai dengan seretnya penerimaan pajak, bukanlah hal baru karena sudah terjadi sejak beberapa ta­hun lalu. Hal ini merupakan dampak dari perlambatan ekonomi yang tak te­rhindarkan.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menjalankan kebijakan yang di luar kebiasaan untuk mengatasi persoalan tersebut. Misalnya, memangkas impor pangan dan barang konsumsi rumah tangga yang bisa diproduksi di dalam negeri. Kemudian, menghentikan sub­sidi bunga berbunga obligasi rekapita­lisasi perbankan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Direktur Pusat Studi Masyarakat (PSM) Yogyakarta, Ade Irsad Irawan, mengemukakan kekurangan target pe­nerimaan pajak hingga November lalu sekitar 441 triliun rupiah. Ini setara de­ngan bunga berbunga obligasi rekap BLBI. Jadi, pemerintah bisa moratorium pembayaran bunga itu.

“Buat apa kita subsidi bank rekap, pemilik obligasi rekap yang kaya-raya. Lebih baik dananya dipakai untuk tam­bal defisit agar utang negara tak makin bengkak. Ini hanya soal waktu, seper­ti menahan napas di dalam air. Lama-lama jebol juga,” ujar dia, ketika di­hubungi, Minggu (15/12).

Kebijakan luar biasa lainnya yang perlu dijalankan adalah memangkas impor pangan yang memboroskan de­visa hingga 15 miliar dollar AS atau 210 triliun rupiah (pada kurs 14.000 rupiah per dollar AS) setahun.

“Lebih baik dana itu untuk bantu pe­tani kita kembangkan pertanian pangan nasional. Dananya akan berputar di da­lam negeri, nggak dibawa keluar. Kalau untuk impor, sama saja bantu petani asing,” papar Irsad.

Dia menambahkan impor barang konsumsi rumah tangga yang bisa di­produksi di dalam negeri juga mesti di­kendalikan, termasuk cangkul dan juga komponen otomotif yang mencapai lima miliar dollar AS setahun.

Apabila semua kebijakan itu dilak­sanakan, ekonomi Indonesia bakal se­hat. Pemerintah tidak perlu menambah uang beredar (money supply) yang me­micu inflasi dan depresiasi rupiah. Se­lain itu, tidak perlu memboroskan devi­sa untuk impor yang konsumtif.

“Jika kita nggak berbuat apa-apa atau business as usual maka pemerintah ter­paksa menambah uang beredar. Jangan heran jika rupiah akan jebol lagi. Lalu, sektor riil melambat dan pengangguran meningkat,” tukas Irsad.

Gerogoti Pendapatan

Sebelumnya dikabarkan, pembayar­an cicilan dan bunga utang Indonesia dikhawatirkan bakal semakin menggero­goti penerimaan negara, seiring dengan melambungnya penarikan utang baru untuk menambal defisit anggaran yang melebar dari target sebesar 1,84 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Defisit APBN 2019 ditaksir melebar jadi 2,2 persen karena target penerima­an pajak kemungkinan tidak tercapai. Pemerintah mengungkapkan hingga ak­hir November 2019, penerimaan pajak baru mencapai 72 persen atau sebesar 1.136 triliun rupiah, dari target senilai 1.577 triliun rupiah. Ini berarti masih kurang 441 triliun rupiah dari target.

Peneliti Indef, Bhima Yudhistira, mengingatkan saat ini bunga Surat Ber­harga Negara (SBN) pada tenor 10 tahun mencapai 7,3 persen, sementara bunga deposito hanya 5–6 persen per tahun.

“Kalau situasi ini dilanjutkan akan menjadi blunder ke sektor riil, karena uang yang harusnya masuk ke bank lalu disalurkan ke kredit, kini mengendap di kas pemerintah,” jelas dia.

Menurut Bhima, sepanjang tahun ini pemerintah telah menerbitkan SBN sebesar 396,79 triliun rupiah atau naik 48,83 persen dibandingkan tahun lalu. Ini digunakan untuk menambal defisit.

Sementara itu, hingga Oktober 2019, pemerintah sudah menarik utang 384,52 triliun rupiah, atau 107,03 persen dari target sepanjang tahun ini yang se­besar 359,25 triliun rupiah.

Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah kembali meningkat, hingga Oktober 2019 mencapai 4.756.13 triliun rupiah.

Bhima menyatakan pelebaran defi­sit seharusnya mendorong pemerintah mencari jalan keluar lain, bukan dengan menambah utang. Pemerintah, lan­jut dia, seharusnya dapat mengendali­kan defisit dengan memangkas belanja pegawai dan barang.