SERANG – Gubernur Banten,
Wahidin Halim menyatakan Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan
pihaknya komitmen untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan anti
korupsi dengan beberapa program.
Bahkan beberapa waktu lalu Pemprov Banten
mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat sebagai daerah yang mampu
mengimplementasikan pencegahan korupsi melalui tim Koordinasi dan
Supervisi Pencegahan (Korpsugah) KPK dalam beberapa tahun terakhir.
“Kita seharusnya bersahabat dan berteman
dengan KPK jangan malah memusuhi KPK, kita bisa belajar ke KPK bagaimana
cara pencegahan, pembinaan dan merumuskan sistem yang baik yang
transparan dengan begitu kehawatiran adanya korupsi akan diminimalisir,
sehingga kita lebih aman dalam bekerja kalo dekat dengan KPK,” ujarnya
saat Rapat Evaluasi Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pendopo Gubernur Banten di Kawasan
Pusat Jl Syekh Moh Nawawi Al Batani No 1 Sukajaya Kota Serang, Kamis (19/12/2019).
Kepala Satgas Korsupgah KPK Sugeng Basuki
mengatakan, Rakor ini dilakukan untuk monitoring dan evaluasi (monev)
pelaksanaan rencana aksi program pencegahan korupsi terintegrasi melalui
sistem Monitoring Center for Prevention (MCP) di Provinsi Banten.
Sementara itu Bupati Zaki mengatakan untuk
Kabupaten Tangerang sendiri urutan MPC Korsupgah KPK berada di urutan ke
2 Banten dan itu akan terus ditingkatkan lagi kedepannya agar nilainya
meningkat.
“Kedepan kami akan memenuhi apa yang
Korsupgah KPK sarankan seperti pemantauan dan pengawalan Dana Desa agar
tidak ada penyelewengan,” tukasnya melalui siaran tertulis.
Zaki menambahkan yang masih harus
ditingkatkan adalah tatakelola dana desa yang masih harus di perbaiki
kedepannya dan desa desa tersebut harus terus dikawal dan dipantau oleh
Pemerintah ini sangat rawan dan bisa berdampak pada penilaian MCP.







0 comments:
Post a Comment