Dewan Minta Pemprov Tak Puas Diri : Persentase angka kemiskinan Menurut BPS

Wakil Ketua DPRD Banten M. Nawa Said Dimyati.

BANTEN-Persentase angka kemiskinan di Provinsi Banten berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) mengalami menurun. Pada Maret 2019 lalu, BPS merilis jumlah kemiskinan di Provinsi Banten 5,09 persen. Sedangkan pada September 2019 menjadi 4,94 persen.

Turunnya angka kemiskinan di Provinsi Banten mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPRD Banten M. Nawa Said Dimyati. Menurutnya, penurunan 0,15 persen angka kemiskinan tersebut patut disyukuri. Namun demikian, capaian tersebut tidak boleh di klaim sebagai keberhasilan Pemprov Banten semata, melainkan juga keberhasilan Pemerintah Kabupaten/Kota dan juga peran serta dari masyarakat, khususnya dunia usaha.

“Good job atas penurunan kemiskinan, namun Pemprov Banten tidak boleh berpuas diri. Tapi harus semakin melecut kinerjanya agar angka kemiskinan di Banten bisa ditekan lebih rendah lagi,” katanya, kemarin.

Politisi Demokrat itu berharap, Pemprov Banten yang dipimpin Wahidin Halim dapat terus konsisten dalam program pembangunan yakni berpedoman pada RPJMD dalam penyusunan RKPD dan APBD.

“Pemprov Banten harus terus melakukan sinkronisasi terhadap program Pemkab dan Pemkot serta terus mengajak peran masyarakat demi mempercepat terwujudnya Banten maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berahlaqul karimah,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengatakan, berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) bulan September 2019, penduduk miskin di provinsi Banten mengalami penurunan sebanyak 13,04 ribu orang dari total 654,46 ribu orang, per Maret 2019 menjadi 641, 42 ribu orang pada September 2019, berdasarkan data tersebut Guberenur berharap angka kemiskinan bisa terus ditekan.

“Pada tahun 2020 ini capaian penurunan angka kemiskinan harus lebih baik dengan terus melakukan upaya-upaya strategis pengentasan kemiskinan baik dari komoditi makanan maupun non makanan,” ujarnya.

“Capaian ini kita syukuri, tapi tahun ini harus lebih baik lagi capaiannya. Upaya penekanan angka kemiskinan harus lebih terarah dan tepat sasaran,” tambahnya.

WH mengatakan, dalam upaya pengentasan kemiskinan, Pemprov Banten telah menggulirkan program-program strategis dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dari komoditi makanan seperti beras, daging ayam ras, telur ayam ras, roti dan lainnya serta kebutuhan non makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

“Termasuk pendidikan dan kesehatan kita dukung melalui program-program unggulan Pemprov Banten yang terintegrasi dengan program Pemerintah Pusat,” paparnya