 |
Muhlis, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banten (kanan). (Istimewa / Istimewa)
|
TANGERANG-Ketua Fraksi PDI Perjuangan Muhlis mendesak Gubernur Banten Wahidin
Halim (WH) mempertimbangkan fase perpanjangan pembatasan sosial berskala
besar (PSBB) di Tangerang Raya. Sebab, PSBB membutuhkan biaya yang
tidak sedikit.
"Memang semua membutuhkan waktu, jika trend kasus konfirmasi COVID-19
ini terus mengalami peningkatan. Maka, efektifitas intervensi program
dan penganggaran yang sedemikian besarnya tidak memiliki makna apa pun
dan akan menjadi percuma," ujar Muhlis dalam keterangan tertulisnya,
Rabu (29/4/2020).
Hal itu terjadi, karena dugaannya, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap imbauan pemerintah.
"Oleh karenanya, pada masa PSBB tahap perpanjang tersebut, diharapkan
sudah tidak ada lagi fase yang sifatnya sosialisasi, imbauan, edukasi,
peringatan, tapi sudah ditingkatkan pada penegakkan hukum dan
pendisiplinan pada masyarakat," tegasnya.
Sebelum ditetapkannya PSBB tahap perpanjangan, Fraksi PDI Perjuangan
DPRD Provinsi Banten mendorong DPRD Provinsi Banten dan Pemprov Banten,
segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap apa saja yang telah
dilakukan dalam penanganan penyebaran dan penularan COVID-19 ini.
Beberapa hal yang dianggap penting untuk dilakukan evaluasi
menyeluruh, diantaranya evaluasi strategi dan operasional terhadap
efektifitas penerapan PSBB di lapangan termasuk dampak yang
mengikutinya.
"Evaluasi atas kepentingan pengujian sample secara masif dan
pelacakan yang agresif, berapa progress yang sudah dilakukan oleh
pemerintah Provinsi Banten dan berapa banyak sarana laboratorium yang di
miliki Provinsi Banten," jelasnya.
Selain itu, evaluasi terhadap sistem managemen rujukan di rumah sakit, serta evaluasi bantuan sosial bagi masyarakat terdampak. "Saat ini semua sedang menjalankan bulan suci ramadan, maka juga penting
dilakukan evaluasi atas ketersediaan pangan dan terjangkaunya daya beli
rakyat," pungkas anggota DPRD Dapil Kabupaten Tangerang I ini
0 comments:
Post a Comment