Impor Fasilitas Rumah Sakit Tidak Dikenakan Pajak

JAKARTA – Pemerintah memas­tikan terdapat insentif untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan guna mengatasi dampak dari wabah Covid-19.

“Kebijakan ini tertuang dalam Per­aturan Menteri Keuangan (PMK) No­mor 28 Tahun 2020 dan PMK Nomor 34 Tahun 2020,” kata Direktur Penyu­luhan, Pelayanan, dan Humas Direk­torat Jenderal Pajak (DJP), Kementeri­an Keuangan, Hestu Yoga Saksama, saat dihubungi, Selasa (28/4).

Dijelaskan, khusus PMK Nomor 28 Tahun 2020 memberikan pembe­basan atas pemberian fasilitas terha­dap barang-barang dan jasa yang di­perlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 ini. “PMK 28 ini untuk membantu mendukung pena­nganan Covid-19. Jadi, kalau wajib pa­jak melakukan impor tidak dikenakan pajak penambahan nilai,” ujar Hestu.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak mengatakan fasilitas pembebasan pajak diberikan kepada badan atau instansi pemerintah, ru­mah sakit rujukan, dan pihak-pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan wabah Covid-19. Barang impor dalam rangka penanganan wabah Covid-19 yang dimaksud, di antaranya obat-obatan, vaksin, per­alatan laboratorium, peralatan pen­deteksi, peralatan pelindung diri, peralatan untuk perawatan pasien, dan peralatan pendukung lainnya.

“Selain itu, fasilitas dukungan pa­jak ini juga diberikan untuk jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan wabah Covid-19, di antaranya jasa konstruksi, jasa konsultasi, teknik, dan manajemen, jasa persewaan, serta jasa pendukung lainnya,” jelas Suryo.

Selain insentif pajak pertambahan nilai, pemerintah juga memberikan pembebasan dari pemungutan atau pemotongan pajak penghasilan, se­perti Pasal 22 dan Pasal 22 impor, Pasal 21 dan Pasal 23.

Bebas Bea Masuk

Lalu, untuk PMK Nomor 34 Ta­hun 2020 pemerintah menambah kemudahan bagi semua pihak untuk mendapatkan barang impor terkait keperluan Covid-19. Hal ini dilaku­kan untuk memenuhi kebutuhan barang di dalam negeri. “Terkait barang-barang yang diimpor untuk keperluan penanganan Covid-19 di­berikan fasilitas kepabeanan, bea masuk yang dibebaskan,” ujar Suryo.

Adapun fasilitas yang diberikan yakni pembebasan bea masuk dan/ atau cukai, tidak dipungut PPN dan PPnBM, dan pembebasan dari pemu­ngutan PPh Pasal 22 terhadap impor barang untuk keperluan penanganan Covid-19, baik untuk komersial mau­pun nonkomersial. Terdapat 73 jenis barang diberikan fasilitas tersebut.

Pemasukan barang impor yang di­berikan fasilitas yaitu barang kiriman asal luar negeri, barang melalui pu­sat logistik berikat (PLB), atau barang pengeluaran dari kawasan berikat/ gudang berikat, kawasan bebas atau kawasan ekonomi khusus, dan per­usahaan penerima fasilitas kemudah­an impor tujuan ekspor (KITE).