Terjadi Defisit Kebutuhan Pokok di Beberapa Daerah

BOGOR – Presiden Joko Widodo mene­kankan empat langkah penting dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok bagi warga In­donesia, terutama dalam masa pandemi virus korona atau Covid-19 seperti saat ini. Pertama, dilakukan hitungan yang cepat terhadap ke­butuhan bahan pokok di setiap daerah.

Kemudian, memastikan distribusi berjalan baik sehingga daerah yang mengalami defi­sit kebutuhan pokok dapat disuplai. Ketiga, manajemen pengelolaan beras mesti baik, khususnya pengelolaan beras di dalam negeri. Terakhir, terus menjaga produksi pangan agar tetap berjalan normal.

Hal itu disampaikan Presi­den Jokowi saat memberikan pengantar rapat terbatas (ratas) lanjutan Antisipasi Kebutuhan Bahan Pokok melalui video tele­konferensi dari Istana Kepresi­denan Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/4).

Menurut Jokowi, saat ini mesti ada perhitungan yang ce­pat tentang kebutuhan bahan pokok di setiap daerah, mana provinsi yang surplus, mana yang defisit, dan berapa pro­duksinya. “Semuanya harus kita hitung,” katanya.

Terkait kebutuhan pokok, Presiden mengaku telah men­dapatkan laporan langsung. Menurutnya, ba­nyak kebutuhan pokok yang mengalami defisit di beberapa provinsi. “Stok beras terjadi defisit di tujuh provinsi, stok jagung 11 provinsi, stok cabai besar defisit di 23 provinsi, cabai rawit di 19 provinsi, stok bawang merah diperkira­kan defisit satu provinsi, stok telur ayam di 22 provinsi, gula pasir diperkirakan defisit di 30 provinsi dan stok bawang putih diperkirakan defisit di 31 provinsi. Sementara, stok untuk minyak goreng diperkirakan cukup untuk 34 provinsi,” tutur Presiden.

Sebab itu, Presiden meminta jajarannya un­tuk memastikan distribusi berjalan baik sehing­ga daerah yang mengalami defisit kebutuhan pokok dapat disuplai melalui distribusi dari daerah yang surplus. Caranya, transportasi distribusi pangan antarprovinsi, antarwilayah, dan antarpulau tidak boleh terganggu.

“Saya akan cek terus karena dengan adanya penerapan PSBB di beberapa provinsi, kabu­paten/kota, saya mendengar ada satu atau dua daerah yang sudah mulai terganggu, terutama yang berkaitan dengan transportasi pesawat,” ucap Presiden.

Menurut Presiden, keberadaan sangat membantu dalam dalam mobilitas pengiriman bahan pokok. Apalagi, Indonesia masuk dalam negara kepulauan.

Pengelolaan Beras

Pada kesempatan itu, Presiden menekankan agar manajemen pengelolaan beras, khusus­nya pengelolaan beras di dalam negeri, berja­lan baik.

“Ini menjadi kunci penting antisipasi dan mitigasi krisis pangan yang beberapa waktu ini disampaikan FAO. Karena itu, sekali lagi kalku­lasi secara detail, hitung betul secara detail mengenai keter­sediaan stok, tentu saja dengan memperhitungkan stok yang ada di masyarakat, penggilingan, gu­dang, dan stok di Badan Urusan Logistik (Bulog),” jelas Presiden.

Presiden pun berharap pun­cak panen raya pada bulan Ap­ril bisa melimpah sehingga stok beras menjadi aman.

“Kemarin, saya mendapat­kan laporan bisa mencapai 5,62 juta ton. Ini sangat bagus. Saya juga minta Bulog tetap membeli gabah petani dengan insentif la­yak dan fleksibilitas memadai,” kata Presiden.

Jokowi mengingatkan agar juga dipikirkan kemungkinan terjadi kemarau panjang di 2020. “Walau prediksi BMKG tidak ada cuaca ekstrem, tapi harus diwaspadai ter­utama yang berkaitan dengan ketersediaan be­ras nasional kita,” imbuhnya.

Usai ratas, Menko bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan Bulog akan melakukan pendistribusian pangan di dae­rah yang stok pangannya terbatas. Selain itu, pemerintah juga akan menyalurkan stimulus untuk membantu pertanian. “Pemerintah juga akan memberikan insentif kepada para petani yang masuk kategori miskin sebanyak 2,44 juta orang,” ucap Airlangga.

Insentif diberikan agar para petani bisa menanam di periode berikutnya. Jumlahnya, 300 ribu rupiah merupakan bantuan tunai langsung dan 300 ribu rupiah berupa sarana dan prasarana produksi pertanian.

“Untuk bantuan sarana dan prasarana pro­duksi pertanian diberikan dalam berbagai ben­tuk, termasuk bantuan pupuk dan bibit. Ini di­harapkan periode selama tiga bulan dan teknis akan diumumkan Kementeriam Pertanian,” ucap Airlangga.