SERANG, (KB).- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten
meminjam uang dari Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) untuk memenuhi
kebutuhan penanganan Covid-19. Tak tanggung-tanggung, nilai pinjaman
tersebut mencapai Rp 800 miliar.
Hal tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan Gubernur Banten nomor
980/934-BPKAD/2020 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Banten Andra Soni
tertanggal 29 April 2020.
Dalam surat disebutkan bahwa pinjaman tersebut dilatarbelakangi
pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD)
maupun pendapatan dana perimbangan.
Sementara di sisi lain, masih dalam surat, bahwa belanja daerah
kebutuhan penanganan Covid-19 seperti penanganan kesehatan, penyediaan
jaring pengaman sosial harus segera direalisasikan dalam waktu dekat.
“Dalam masa transisi administrasi terhadap pengakuan kas dan untuk
menutup defisit cash flow kami akan melakukan pinjaman daerah jangka
pendek kepada Bank BJB sebesar Rp 800 miliar dengan jangka waktu kurang
atau sama dengan satu tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali
pinjaman dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan tanpa dikenakan bunga
pinjaman,” demikian bunyi surat tersebut.
Dikonfirmasi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Banten Rina Dewiyanti membenarkan perihal pinjaman tersebut.
Peminjaman tersebut telah diberitahukan kepada DPRD Banten.
“Surat gubernur tentang pemberitahuan kepada DPRD tentang pinjaman,” katanya, dihubungi Senin (4/5/2020).
Ia menjelaskan, pinjaman tersebut bersifat jangka pendek untuk
menutup defisit cash flow. Ia memastikan defisit tersebut bisa
ditanggulangi pada tahun berjalan. Peminjaman tersebut juga masih proses
atau uangnya belum masuk dalam rekening. “(Peminjaman masih proses,”
ujarnya.
Menyayangkan
Sementara, Ketua DPRD Banten Andra Soni menyayangkan langkah yang
diambil pemprov perihal pinjaman tersebut. Sebab, keputusan tersebut
tidak melibatkan DPRD Banten.
“Sangat disayangkan. Jika memang ada rencana tersebut seharusnya bisa
disampaikan setidaknya di forum tersebut walaupun ini adalah pinjaman
jangka pendek dan bunga 0 persen,” kata Andra, melalui pesan Whatsapp.
DPRD, kata dia, akan melakukan rapat pimpinan untuk menyikapi hal tersebut.
“Kami akan segera melaksanakan rapat pimpinan untuk menyikapi hal
ini. Sangat disayangkan rencana ini belum pernah didiskusikan dalam
kesempatan forum yang ada salah satunya adalah forum konsultasi gubernur
dengan dprd tanggal 27 April yang lalu,” kata politisi Gerindra ini.
0 comments:
Post a Comment