Presiden: Tes PCR dan Isolasi Harus Jadi Target Daerah PSBB

BOGOR – Presiden Joko Widodo meminta ada evaluasi secara menyelu­ruh terhadap provinsi dan kabupaten/ kota yang sudah menerapkan Pemba­tasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Yang pertama, mengenai pene­rapan PSBB di empat provinsi dan 22 kabupaten dan kota. Saya ingin me­mastikan bahwa ini betul-betul dite­rapkan secara ketat dan efektif. Dan saya melihat beberapa kabupaten dan kota telah melewati tahap perta­ma dan akan masuk tahap kedua. Ini perlu evaluasi,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas (Ratas) Laporan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui video telekonferensi dari Istana Kepresiden­an Bogor, Jawa Barat, Senin (4/5).

Presiden menuturkan evaluasi ter­sebut dilakukan guna melihat mana penerapan PSBB yang terlalu kebabla­san dan mana yang masih terlalu ken­dor. “Evaluasi ini penting sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan di kota, kabupaten, maupun provinsi yang melakukan PSBB,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Presiden, setiap daerah yang melakukan PSBB juga harus memiliki target-target yang ter­ukur. Misalnya, berapa jumlah peng­ujian sampel yang dilakukan seperti tes polymerase chain reaction (PCR). “Apakah pelacakan yang agresif telah dikerjakan, berapa yang telah di-trac­ing setiap hari. Ini betul-betul harus dikerjakan,” tegas Presiden.

Menurut Presiden, isolasi yang ke­tat perlu dilakukan. Sebab, Presiden melihat sudah ada yang positif bisa lari dari rumah sakit serta PDP masih beraktivitas seperti biasa.

“Kemudian juga apakah juga war­ga yang berisiko yang manula yang memiliki riwayat penyakit riwayat ini sudah diproteksi betul. Karenanya, evaluasi-evaluasi yang terukur ini perlu dilakukan,” ucap Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyinggung terkait penyebar­an Covid-19, terutama di beberapa klaster seperti klaster pekerja migran, klaster Jemaah Tablig, klaster Gowa, klaster rembesan pemudik, hingga klaster industri. Menurutnya, peng­awasan klaster harus dilakukan secara baik guna mengantisipasi munculnya gelombang kedua. “Ketiga, kita harus melakukan monitor secara ketat po­tensi penyebaran di beberapa klaster,” kata Presiden.

Presiden lalu mencontohkan pe­kerja migran Indonesia. Menurut la­poran yang diterimanya sudah 89 ribu yang sudah kembali. “Dan, akan ber­tambah lagi kemungkinan 16 ribu. Ini betul-betul harus ditangani, dikawal secara baik di lapangan. Yang lain juga klaster industri. Kita harus memasti­kan industri-industri yang diizinkan beroperasi itu yang mana. Harus dicek di lapangan, mereka melakukan pro­tokol kesehatan secara ketat atau ti­dak,” tutur Presiden.