Saat Reses, DPRD Tangsel Dibanjiri Aduan Terkait Bansos Covid-19

TANGSEL-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Drajat Sumarsono mengaku banyak menerima pengaduan terkait penyaluran bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat terdampak wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid19).

Hal itu didengarnya saat menggelar resesnya di Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, pada Rabu 6 Mei 2020.

Untuk diketahui, reses yang digelar oleh Drajat dilakukan dengan skema door to door, mengingat adanya protokol kesehatan terkait Covid-19, dimana terdapat larangan melakukan kegiatan yang melibatkan orang banyak.

“Saya sudah berkeliling ke beberapa RW di Pondok Cabe Ilir, seluruh kepala lingkungan aspirasinya seragam, yaitu soal bansos yang amburadul. Satu kelurahan ini sampai sekarang belum menerima Bansos. Sementara janji pemerintah itu dibagikan pada 4 Mei kemarin,” ujar Drajat, melalui sambungan telepon sellulernya. Kamis (7/5/2020).

Berdasarkan aduan warga sekitar, Drajat mencontohkan persoalan penyaluran Bansos Covid19, yakni tidak tercovernya jumlah penerima secara maksimal dengan jumlah kuota yang diusulkan oleh pihak Kelurahan.

Sementara, warga yang nantinya dipastikan tidak menerima ini tahunya itu mereka sudah terdata dan menunggu bansos datang.

“Tetapi hasil verifikasi mereka tidak dapat, ini akan timbul kecemburuan sosial baru di bawah. Banyak kasus di daerah para kepala lingkungan seperti RT dan RW akhirnya ribut dengan warga karena rusaknya persoalan data ini,” tegasnya.

Drajat mengaku, telah menghubungi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Eki Herdiana, menyelesaikan persoalan data penerima Bansos yang dianggapnya masih berantakan.

“Saya sudah hubungi Kepala Bapedda untuk segera membereskan ini, karena ini dampaknya ialah konflik sosial di lingkungan. Bahkan ada ancaman para kepala lingkungan mereka akan lepas tanggung jawab terkait Bansos ini, karena mereka juga takut dituduh korupsi bansos karena ada yang terdata tapi nantinya tidak dapat,” ungkapnya.

Drajat menerangkan, usai kegiatan Reses nantinya dirinya akan menyurati secara resmi ke Pemerintah Kota Tangsel terkait aspirasi masyarakat soal Bansos tersebut.

“Secara kelembagaan akan kami surati. Karena saya takut teman-teman dewan yang saat ini sedang Reses juga mendapatkan keluhan yang sama. Sekali lagi ini dampaknya konflik sosial jika persoalan data penerima bansos ini tidak dilakukan secara transparan,” pungkasnya.