Industri Jasa Keuangan Semakin Tertekan

JAKARTA – Industri jasa keuangan semakin tertekan seiring dengan kekhawatiran akan adanya perusahaan penerbit obligasi korporasi yang terancam gagal bayar (de­fault) kewajibannya yang jatuh tempo pada periode Juni hingga Desember 2020 sejumlah 117 triliun rupiah.

Dengan potensi gagal bayar itu maka perusahaan-per­usahaan jasa keuangan, seperti bank, asuransi, dana pen­siun, dan pengelola dana ketenagakerjaan pendapatannya berpotensi menurun, sehingga memengaruhi kemampuan mereka melakukan ekspansi bisnis.

Kepala Riset Praus Capital, Alfred Nainggolan kepada Koran Jakarta, Senin (8/6), mengatakan dalam kondisi se­perti itu, para pemegang obligasi hanya punya dua pilihan, yaitu memaksa emiten membayar kewajibannya dengan segala konsekuensinya atau memberi waktu kepada obligor untuk menunda pembayaran kewajibannya hingga kondisi normal dan arus kasnya membaik. “Saat ini, obligasi banyak dipegang oleh investor institusional seperti perbankan, asu­ransi, dana pensiun, dan BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.

Menurut Alfred, jika kreditor (pemegang obligasi) tetap ngotot meminta pembayaran, maka konsekuensinya akan berujung pada likuidasi aset, sehingga merugikan perusa­haan dan perekonomian secara umum.

Sebaiknya, pemegang obligasi, jelas Alfred, mengam­bil pilihan memberi keringanan kepada korporasi untuk menunda pembayaran surat utangnya yang jatuh tempo, tentu dengan konsekuensi ada tambahan biaya sebagai denda atas keterlambatan pembayaran.

“Sebagian besar korporasi itu bebannya dua, yaitu pin­jaman dari bank dan kewajiban membayar surat utang. Beruntung, pinjaman dari bank bisa direstrukturisasi jika masuk dalam usaha yang terdampak Covid-19,” kata Alfred.

Di sisi kreditor seperti bank, dia mengakui bahwa be­bannya semakin berat karena selain merestrukturisasi kre­dit yang menyebabkan mereka kehilangan pendapatan bunga, bank juga harus kehilangan pendapatan dari surat utang yang mereka pegang.

Begitu pun dengan asuransi, dana pensiun dan penge­lola dana tenaga kerja, yang investasinya ditempatkan di surat utang korporasi, hasil investasinya pun menurun.

Minta Negosiasi

Alfred juga mengimbau kepada korporasi penerbit obli­gasi agar melakukan negosiasi dengan kreditor untuk me­minta penundaan sambil melakukan penyesuaian arus kas­nya jika mendapat relaksasi untuk kreditnya di perbankan.

“Dengan restrukturisasi pinjamannya dari perbankan, mereka mempunyai sedikit ruang untuk untuk membayar obligasinya, walaupun tidak semuanya, bisa sebagian, ber­gantung cash flow-nya,” katanya.

Kepala riset Infovesta Utama, Wawan Hendrayana, me­ngatakan di masa pandemi Covid-19, problem utama bagi pemegang surat utang adalah potensi gagal bayar (default) pasti meningkat. Kemampuan emiten penerbit surat utang atau obligasi, Medium Term Notes (MTN) untuk memba­yar baik itu bunga maupun pokok pasti akan tertekan.

“Perusahaan yang cukup besar investasinya pada indus­tri reksadana yang berbasiskan obligasi pasti ikut tertekan,” kata Wawan