Koperasi Petani Harus Diperkuat Melawan Korporatokrasi

JAKARTA – Salah satu penyebab peta­ni menderita kerugian karena lemahnya institusi yang menyuarakan nasib mereka. Akibatnya, berbagai kebijakan pemerintah sekalipun belum mencerminkan keberpi­hakan kepada nasib para petani, terutama dalam meningkatkan kesejahteraannya melalui kenaikan pendapatan.

Peneliti Pusat Kajian Studi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogya­karta, Awan Santosa, kepada Koran Ja­karta, Senin (8/6), mengatakan bahwa koperasi petani sebenarnya bisa menjadi wadah yang menyuarakan kepentingan petani. Jika diperkuat, malah bisa menga­lahkan korporatokrasi. Korporatokrasi merupakan segelintir perusahaan yang mendominasi, mengimpor barang de­ngan harga murah, lalu melepas ke pasar.

“Koperasi bisa menciptakan keman­dirian ekonomi. Itu yang dilakukan ne­gara maju di Skandinavia seperti Den­mark dan Norwegia,” kata Awan.

Demikian juga di Jepang, satu kon­feredersi (gabungan koperasi) masuk dalam sepuluh besar koperasi terbesar dunia dengan omzet 1.000 trilliun rupiah. “Indonesia mesti meniru itu jika ingin mengalahkan pangan impor,” ungkapnya.

Dia menjelaskan bahwa koperasi pe­tani di Jepang memiliki jaringan yang kuat, dari desa hingga pasar. Mereka bisa mengontrol dari hulu ke hilir, bahkan memengaruhi keputusan politik. “Jika kebijakan politik tidak pro pertanian, bisa diturunkan pejabatnya,” tegas Awan.

Idealnya, kata Awan, program kor­poratisasi petani yang tengah didorong pemerintah berbasiskan pada koperasi-koperasi petani yang jumlahnya sudah banyak, tinggal meningkatkan stan­darnya. Selain itu, perlu diperkuat dari sisi kemampuan sumber daya manusianya dengan penguasaan teknologi informasi.

Kemudian, institusi kelembagaannya dibenahi dari sisi bisnis dan jaringan, dan selanjutnya mendorong mereka un­tuk menguasai sarana produksi, tekno­logi permodalan. “Intinya, pemerintah harus mendorong agar petani itu naik kelas,” katanya.

Gangguan Pasokan

Berdasarkan data Badan Pusat Sta­tistik (BPS) pada Mei 2020 memper­lihatkan petani merugi karena harga komoditas rendah dan gangguan rantai pasokan akibat pandemi Covid-19.

Nilai Tukar Petani (NTP), yang me­rupakan rasio pendapatan petani terha­dap pengeluaran rumah tangga, turun 0,85 persen menjadi 99,47 pada Mei dari bulan sebelumnya. Nilai di bawah 100 itu menunjukkan, pengeluaran petani lebih tinggi dari pendapatan. NTP perkebunan rakyat turun paling tajam yakni 2,30 per­sen, diikuti petani hortikultura dan sayur­an, yaitu 0,58 persen dan 0,54 persen.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih, baru-baru ini me­nyatakan, perkebunan rakyat terpukul karena aksesibilitas ke negara lain lebih ketat. Sektor pertanian yang mempeker­jakan lebih dari seperempat penduduk Indonesia, telah terdampak oleh pemba­tasan sosial untuk mengantisipasi penye­baran Covid-19. Organisasi Perdagangan Dunia memperkirakan, perdagangan global akan turun 32 persen tahun ini.

SPI mencatat harga produk yang sa­ngat bergantung pada ekspor, seperti minyak kelapa sawit, turut terpengaruh. Harga tandan buah segar di Riau, menca­pai 1.170 rupiah atau 8,3 sen dollar AS per kg, sehingga sangat merugikan petani.

Pemerintah sendiri telah mengalokasi­kan 34 triliun rupiah untuk subsidi bunga pinjaman dan relaksasi kredit usaha rak­yat (KUR), namun tidak semua petani pu­nya jaminan untuk ikut program relaksasi.

Peneliti di Pusat Studi Kebijakan Indo­nesia, Galuh Octania, mengatakan pan­demi telah menambah kerugian petani karena hasil panen melimpah sedangkan permintaan konsumsi turun. Inflasi yang sangat rendah 2,19 persen secara tahunan pada Mei mengisyaratkan lemahnya daya beli masyarakat pada bulan puasa yang biasanya menjadi puncak konsumsi.

Meskipun pemerintah telah berkomit­men menyalurkan bantuan tunai sebesar 300 ribu rupiah selama tiga bulan kepada 2,7 juta petani miskin dan berencana menyalurkan berbagai macam bantuan seperti pupuk dan benih senilai 300 ribu rupiah, namun tidak banyak menolong.

Di sisi lain, TaniHub Group, perusaha­an produk pertanian online, melaporkan, gangguan logistik sebenarnya dapat me­nyebabkan petani menaikkan harga untuk mengimbangi kerugian. Akibatnya, harga produk tertentu mungkin lebih tinggi ke­tika tiba di Jakarta dari provinsi penghasil, meskipun sedang musim panen.

Meskipun pemerintah telah membe­baskan logistik makanan dari pembatas­an, yang secara bertahap dihapus di be­berapa tempat, banyak pengemudi truk harus menjalani isolasi mandiri 14 hari sambil mengambil persediaan di daerah yang terkena virus. Kondisi itu meningkat­kan biaya operasional. n ers/SB/E-9