Pangan Bermasalah Jika Tak Ada Stimulus Ekonomi di Perdesaan

STIMULUS DI PERDESAAN I Petani memanen padi di Provinsi Banten, beberapa waktu lalu. Pemerintah diimbau agar stimulus di sektor pertanian tidak hanya dalam bentuk bantuan sosial tetapi juga mendorong rumah tangga perdesaan lebih produktif sehingga diharapkan bisa mempertahankan ketersediaan pangan.

JAKARTA – Pemerintah diimbau se­gera menyalurkan stimulus ekonomi ke sektor pertanian yang bersifat produktif agar menopang output beberapa komo­ditas pangan yang cenderung menurun akibat pandemi Covid-19. Selain itu, kinerja sektor tanaman pangan juga di­perkirakan memburuk akibat prediksi guncangan penawaran lainnya seperti penurunan produktivitas tenaga kerja dan risiko variabilitas iklim El Nino pada produksi pangan.

Demikian hasil penelitian bertajuk Prediksi Berbasis Skenario terhadap Si­tuasi Ekonomi dan Pangan di Indonesia akibat Covid-19, yang dilakukan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan dirilis 5 Juni.

Anggota tim peneliti Dikky Indrawan, kepada Koran Jakarta, Selasa (9/6), me­ngatakan, berdasarkan hasil peneliti­an, stimulus yang digenjot pemerintah saat ini lebih banyak bersifat konsumtif. Meskipun penting, bantuan sosial, jelas­nya, hanya untuk meningkatkan daya beli, bukan untuk membuat masyarakat produktif.

“Bansos itu kalau pemerintah ada duit, kalau tidak atau habis, maka dam­paknya akan lebih besar. Beda dengan stimulus produktif, petani bisa bekerja, menjadi lebih produktif, sehingga me­reka kuat menghadapi krisis,” kata Dikky.

Menurut dia, dalam riset menunjuk­kan dari berbagai skenario tanpa stimu­lus ekonomi menunjukkan bahwa indi­kator ekonomi Indonesia memburuk. Khusus sektor pangan akan menghada­pi masalah jika tidak dilakukan mitigasi dengan stimulus ekonomi.

Sebab itu, diusulkan agar stimulus ke sektor pertanian tidak hanya dalam bentuk bantuan sosial, tetapi juga men­dorong rumah tangga perdesaan lebih produktif. Jika stimulus tersebut tepat sasaran diharapkan bisa mempertahan­kan ketersediaan pangan.

Beberapa stimulus yang diusulkan antara lain subsidi pupuk dan benih, obat-obatan, serta sarana dan prasarana pertanian termasuk pembangunan sa­luran irigasi dan embung untuk meng­antisipasi kekeringan.

Selain itu, juga perlu diberikan sub­sidi bunga kredit dengan memperkuat kelembagaan petani melalui koperasi yang bisa menjelma mengarah ke kor­poratisasi petani, serta memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Selanjutnya diperlukan juga relak­sasi kredit untuk input sektor pertanian. Untuk sektor peternakan dan perikanan, kebijakan yang dibutuhkan ialah bantu­an pakan ternak, alat tangkap dan sarana serta prasarana perikanan,” katanya.

Demikian juga dengan program pa­dat karya yang selama ini lebih banyak ke infrastruktur, sebaiknya diarahkan ke sektor pertanian.

Kucuran stimulus tersebut, paparnya, sangat penting karena selama pandemi jumlah penduduk di desa meningkat karena penduduk yang sebelumnya be­kerja di sektor informal di perkotaan ba­nyak yang kembali ke desa. Begitu juga dengan para pekerja migran Indonesia yang kembali ke dalam negeri.

Kondisi tersebut, kata Dikky, otomatis menambah beban desa sebagai penyang­gah pangan di saat krisis. Makanya, perlu terobosan untuk memperkuat ketahanan pangan di perdesaan agar produksi kem­bali meningkat. Ia pun berharap, stimu­lus yang tepat sasaran akan memacu produksi ke depan sehingga mengurangi kebergantungan pangan impor.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, Nilai Tukar Petani (NTP), yang merupakan rasio pendapat­an petani terhadap pengeluaran rumah tangga, turun 0,85 persen menjadi 99,47 pada Mei dari bulan sebelumnya. Nilai di bawah 100 itu menunjukkan, pengeluar­an petani lebih tinggi dari pendapatan.

Ini artinya, petani mengalami keru­gian. Jika dibiarkan terus tanpa membe­ri insentif dikhawatirkan mereka akan mengalihkan fungsi lahannya menjadi properti.

Berdayakan Koperasi

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, meng­akui bahwa rantai distribusi produk-pro­duk pertanian selama ini terlalu panjang, sehingga petani kurang memperoleh manfaat yang optimal. Justru jalur dis­tribusi yang panjang tersebut, katanya, malah menguntungkan pedagang yang menjadi bagian dari rantai distribusi.

“Ke depan, kita akan memberdaya­kan koperasi di tingkat kecamatan agar bisa menaungi klaster-klaster komo­ditas di beberapa desa, sehingga me­miliki bargaining position (posisi tawar) harga yang lebih baik,” kata Syahrul.

Kementerian Pertanian (Kementan) sendiri berupaya mengantisipasi lonjak­an kebutuhan pangan selama new nor­mal dengan fokus meningkatkan pro­duksi pangan pokok serta kelancaran distribusi.

Selain sisi produksi, pihaknya fo­kus mempermudah akses transportasi, menjaga stabilisasi harga, mengem­bangkan buffer stock (stok penyangga) dan intervensi melalui operasi pasar.