“Food Estate” Mesti Beri Nilai Tambah

 

JAKARTA – Presiden Joko Widodo dalam pidato ken­egaraan pada sidang tahunan MPR-RI yang dirangkai dengan sidang bersama DPR-RI dan DPD-RI tahun 2020, di Ge­dung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (14/8), mengatakan pemerintah menaruh perhatian pada keta­hanan pangan dengan menja­min kelancaran rantai pasokan makanan dari hulu sampai hilir, ke seluruh wilayah.

“Efisiensi produksi pangan, peningkatan nilai tambah bagi petani, penguatan koperasi, dan metode korporatisasi pe­tani akan terus ditingkatkan,” kata Kepala Negara.

Sebagai wujud dari upaya memperkuat ketahanan pangan itu, pemerintah, kata Presiden, sedang membangun food estate atau lumbung pangan seluas 178 ribu hektare di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, Kali­mantan Tengah.

Pengembangan proyek ter­sebut dilakukan bukan lagi dengan sistem manual, tetapi menggunakan teknologi mo­dern terutama sistem digital yang canggih. Hasil produksi pangan pun tidak hanya un­tuk memenuhi kebutuhan pa­sar domestik, tetapi juga untuk ekspor ke pasar internasional.

“Saat ini sedang dikembang­kan food estate di Kalimantan Te­ngah dan Sumatera Utara, dan akan dilakukan di beberapa dae­rah lain. Program ini merupa­kan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sebagai pemilik lahan maupun sebagai tenaga kerja,” kata Jokowi.

Pada tahap awal, pengem­bangan food estate pemerintah memprioritaskan penanam­an padi seluas 30 ribu hektare untuk mengejar musim tanam Oktober–Maret mendatang.

Pada 2021, pemerintah me­nyiapkan dana sekitar 104,2 triliun rupiah untuk program ketahanan pangan diantara­nya untuk mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarana prasarana dan penggunaan teknologi.

Jangan Bergantung

Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada (UGM), Jamhari, mengatakan keta­hanan pangan bisa terwujud jika masyarakat mengonsumsi beragam pangan hasil produksi sendiri. Sebab, posisi Indonesia pada Global Food Security In­dex di urutan 62 dari 113 negara atau berada di tengah.

“Indonesia tidak mungkin mengandalkan pangan pada pasar internasional. Kita bisa mengukur tingkat ketahanan pangan dari sisi demand, yang tahan pangan baru 37 persen rumah tangga. Mau pandemi atau tidak, mereka itu pen­dapatannya memang sudah cukup, dan kalori yang dikon­sumsi juga sudah cukup,” kata Jamhari.

Selebihnya, 63 persen ru­mah tangga masih bermasalah dengan pangan kalau terjadi kenaikan harga. n uyo/ers/E-9