BANTEN, Kepolisian Daerah (Polda) Banten melaksanakan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten untuk memperkuat pengawasan/pengamanan pemilu 2019. Kegiatan tersebut dilaksanakan demi mewujudkan pemilu berintegritas.
“Kegiatan rapat koordinasi ini kami laksanakan dalam rangka memperkuat koordinasi pengawasan dan pengamanan pemilu 2019 di Provinsi Banten, untuk menyongsong penyelenggaraan pemilu yang luber dan jurdil sesuai tagline kami dalam rangka mewujudkan pemilu yang berintegritas,” kata komisioner koordinator divisi hubungan antar lembaga Bawaslu Provinsi Banten, Bapak Samani saat menyambut Karo Ops Polda Banten Kombes.Pol. Amiluddin Roemtaat, SIK di Kantor Bawaslu Provinsi Banten, Selasa, (15/01/2019).
Disampaikan Koordinator Divisi Hubungan Antar Lembaga Bawaslau Prov Banten “kami sudah melakukan koordinasi, dengan berbagai pihak untuk mensukseskan pemilu”, Ujar Samani.
Kapolda Banten Irjen Pol Drs Tomsi Tohir, MSi melalaui Karo Ops Polda Banten menyampaikan bahwa kedatangan kami untuk mengumpulkkan data terkait pemilu, dari kami terdapat perubahan pola pengamanan karena adanya penambahan jumlah tempat Pemungutan Suara (TPS). Berkaitan dengan hal tersebut personel Polda tidak akan mencukupi sehingga penerapan pola akan kami atur sedemikian rupa, ujar Kombes.Pol. Amiluddin Roemtaat,SIK.
“Kami sudah koordinasi dengan KPU Provinsi Banten dan Subag Linmas dan masing-masing menemui kendala yang akan segera dapat kita tanggulangi bersama, saat ini kami disini akan membahas bagaimana pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan baik dan permasalahan apa yang terjadi kita awali dengan koordinasi yang baik untuk menyelesaikan setiap permasalahan, tegas Karo Ops Polda Banten Kombes.Pol. Amiluddin Roemtaat, SIK.
Selanjutnya, Pihak Bawaslu Prov Banten Samani mengatakan bahwa kesiapan dalam pelaksanaan pemilu diharapkan seluruh Stakeholder dan pemangku kepentingan harus bersinergi menjelang tahapan kampanye. Kami juga mulai menyiapkan perangkat pengawas di tingkat TPS dengan jumlah sesuai jumlah tps. Saat ini masih ada kendala dengan usia yang ditetapkan untuk pengawas TPS. Pemantau pemilu juga kami akan siapkan akan tetapi belum ada pendaftar uutuk pengawas pemantau tersebut termasuk pemantau pemilu lokal dan koordinasi dengan Satpol PP di Tangerang selatan terkait penertiban alat peraga yang melanggar dan kasus yang ada terakhir terkait billboard, pungkasnya.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Banten, AKBP Novri Turangga E menyampaikan bahwa yang menjadi tugas adalah pada Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) karena merupakan pusat aktivitas penegakkan hukum tindak pidana pemilu. Sehingga, masuknya laporan, pemeriksaan hingga kesimpulan berpusat di Sentra Gakkumdu. Kami harapkan kerjasamanya yang semakin solid, bila ada permasalahan maka segera kita selesaikan dan saya terbuka lebar uutuk bisa berdiskusi dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi, dan semoga pemilu sekarang diberikan kelancaran dan kesuksesan, ujar AKBP Novri Turangga E.
Selanjutnya Bawaslu Prov Banten menambahkan ada 7 (Tujuh) divisi yang menyangkut pengawas TPS terkendala umur, kami sangat berterimakasih kepada Polda Banten terutama yang berada di Gakkumdu, dalam pencegahan pelanggaran mari bersama kita tangani dengan cepat dan mengadakan sosialisasi regulasi pelaksanaan pemilu sampai tingkat kecamatan, ungkapnya.
Selanjutnya, penanganan perkara di pemilu waktunya terbatas. Tantangannya adalah hoak, ujaran kebencian yang menjadi perhatian khusus karena bisa meruntuhkan kepercayaan publik yang masif dan hal tersebut jadi fokus pengawasan kami, pungkasnya.
0 comments:
Post a Comment