Serikat Buruh Minta RUU Ciptaker Perkuat Sektor Pertanian

 

TANGERANG -Dalam situasi ekonomi yang sulit akibat COVID-19, selain investasi asing dan pendekatan ekonomi lainnya, sektor pertanian perlu menjadi perhatian sebagai solusi jangka panjang. Penguatan sektor pertanian sangat jelas merupakan modal membangun ketahanan ekonomi bangsa.

Demikian disampaikan Ketua Umum Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Jawa Barat Wari Maulana kepada media di Tangerang, Jumat (21/8/2020). Menurutnya, selama ini sektor pertanian potensinya sangat kurang mendapat perhatian serius.

“Selama ini pembangunan ekonomi bangsa lebih diarahkan pada industrialisasi manufaktur. Industri pertanian kurang diperhatikan, baik oleh pemerintah maupun generasi muda,” jelasnya.

Padahal, industri berbasis pertanian memiliki pangsa pasar yang pasti, baik di dalam ataupun luar negeri. Selain itu, pertanian terbukti sektor yang tidak terlalu parah terkena dampak krisis.

“Karena itulah, regulasi yang digodok pemerintah dan DPR seperti RUU Cipta Kerja (Ciptaker), juga harus diarahkan untuk lebih menumbuh kembangkan pertanian,” jelas Wari.

Dalam diskusi bertajuk RUU Ciptaker dan Solusi PHK Massal Akibat COVID-19 yang diselenggarakan Pilar Desa Kabupaten Bandung beberapa hari lalu, Wari menegaskan bahwa investasi diperlukan agar teknologi pertanian semakin meningkat.

“Saat masa tanam, air tidak ada. Saat tumbuh, harga pupuk naik dan saat masa panen, negara tidak hadir untuk petani mendapatkan harga yang pantas. RUU Ciptaker seharusnya diarahkan ke situ, kembangkan investasi bidang pertanian, tingkatkan teknologinya. Kita kan punya sumberdaya alamnya,’’ tegasnya.

Dengan cara inilah, nantinya pengangguran dan korban PHK yang besar karena dampak COVID-19 akan cepat terserap ke sektor pertanian, bukan hanya ke manufaktur.

Selain itu dia juga menyoroti dunia usaha Indonesia yang sudah mengalami banyak kendala sebelum COVID-19. Investor asing khususnya di sektor riil, banyak yang hengkang.

Terkait RUU Ciptaker, Wari memberikan catatan kritis yang mewakili kalangan buruh. Menurutnya, RUU itu memuat aturan-aturan yang cenderung menguntungkan para investor. “Itu kenapa kami kaum buruh menyuarakan hal ini di Istana beberapa waktu yang lalu,” katanya.

Wari berharap, sebagaimana pembahasannya, pengesahan RUU Ciptaker oleh DPR RI dilakukan berdasarkan kluster, dengan membedakan zona industri yang lebih kebal krisis dan zona industri yang lebih rentan. “Bagaimana persisnya pengklusteran itu bisa didiskusikan lebih mendalam lagi,” katanya. (