Demo Tolak Omnibus Law Meluas, PKS Minta Jokowi Bersikap

 

JAKARTA-Ketua Fraksi PKS di MPR RI Tifatul Sembering meminta Presiden Joko Widodo bersikap terkait Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) seiring dengan masifnya penolakan masyarakat di pelbagai daerah belakangan ini.

Ia menyatakan sikap Joko Widodo sangat penting saat ini mengingat kondisi Indonesia sedang genting usai DPR mengesahkan UU Ciptaker beberapa hari lalu.Iya kalau menurut saya ini keadaan genting, presiden harus berikan sikap, pernyataan yang mengademkan. Karena ini [penolakan] bukan hanya di Jakarta, di Bandung, Tangerang, di Bekasi, tapi di mana-mana. Ini bisa menjalar," kata Tifatul Rabu (7/10).

Tifatul khawatir bila Presiden Joko Widodo tak bersikap, maka gelombang demonstrasi massa secara besar-besaran akan terjadi lagi ke depannya.

Terlebih lagi, kata dia, situasi perekonomian Indonesia saat ini sedang mengalami krisis akibat pandemi virus corona. Sehingga, masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi potensial untuk ikut menyuarakan aspirasinya terhadap pemerintah melalui aksi demonstrasi.

"Jadi ini jangan dianggap remeh. Ini gelombang demonstrasi. Ini bahaya. Kalau mau main-main ya silakan saja," kata Tifatul.

Di sisi lain, Tifatul mengkritik pemerintah dan para partai koalisi pemerintah di DPR sangat terburu-buru untuk mengesahkan UU Cipta Kerja. Bahkan, kata dia, peraturan tersebut seperti dipaksakan dan tak memenuhi asas transparansi selama proses pembahasannya.

"Padahal 1 RUU saja yang ingin kita telurkan harus pake uji publik segala. Dan mendengarkan pandangan dari masyarakat. Ini udah jelas dong. Sekarang tidak transparan," kata Tifatul.

Diketahui, gelombang aksi unjuk rasa elemen buruh, mahasiswa hingga pelajar terjadi di pelbagai wilayah Indonesia usai disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi UU oleh DPR.

Aparat gabungan pun dikerahkan untuk mengamankan aksi tersebut. Bahkan, aparat kerap melakukan penyekatan di pintu batas wilayah kota/kabupaten untuk mengantisipasi demo meluas.