Hindari Praktik Transaksional di Pilkada Serentak

 

Add caption

JAKARTA - Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menilai Pilkada merupakan bagian dari proses demokrasi untuk mencari pemimpin terbaik di daerah maka harus hindari praktik transaksional dalam prosesnya.

Menurut dia, seringkali Pilkada menghasilkan pemimpin yang kemudian hari bermasalah karena disebabkan ketika pemilihan masih diwarnai dengan transaksional seperti politik uang.

“Demokrasi justru bukan menjadi alat untuk mempercepat kita menuju kesejahteraan, tapi demokrasi menjadi ganjalan. Bukan demokrasi-nya yang salah, tetapi ekses sampingnya,” kata Jazilul Fawaid dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (9/10).

Menurut Jazilul yang disapa Gus Jazil, demokrasi yang masih diwarnai transaksional disebabkan masyarakat masih belum cerdas, masih belum sejahtera sehingga mudah terpengaruh politik uang.

Dia mengatakan, demokrasi di Indonesia cukup mahal, misalnya, menyelenggarakan Pilkada di Kabupaten Pandeglang, membutuhkan dana sekitar 56 miliar rupiah.

“Demokrasi kita kadang-kadang dibajak dengan transaksional, sudah repot-repot memilih bupati, hasilnya cuma seperti pasar malam. Ini menjadi keprihatinan kita semua,” ujarnya.

Untuk itu, dia mengajak kiai-kiai muda Nahdlatul Ulama (NU) untuk menghindari transaksional dalam Pilkada, karena demokrasi dan permusyawaratan melalui Pilkada tidak bertentangan dengan Al Quran.

Menurut dia, yang bertentangan adalah kegiatan-kegiatan dalam Pilkada yang sifatnya curang.

Sebelumnya, dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada pemuda Ansor Kabupaten Pandeglang di Gedung KPRI Amanah Cikedal pada Kamis (8/10), Gus Jazil juga menjelaskan tentang demokrasi dan permusyawaratan melalui Pilkada. n