JAKARTA – Vaksinasi Covid-19 di Indonesia kemungkinan baru dapat dilaksanakan pada minggu ketiga Desember 2020. Rencana ini mundur bila dibandingkan rencana awal yang disebut akan dimulai pada November 2020.
“Kami akan melakukan vaksinasi di minggu ketiga Desember,” kata Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, saat menyampaikan paparan pada acara The 7th Singapore Dialogue on Sustainable World Resources (SDSWR) secara virtual, Rabu (4/11).
Luhut menambahkan, saat ini pemerintah tengah melakukan uji klinis fase ketiga terhadap vaksin yang dikembangkan Sinovac dan Bio Farma, di Bandung, Jawa Barat.
Untuk dapat melaksanakan kegiatan vaksinasi, pemerintah akan menggunakan persetujuan penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
“Saya rasa (vaksinasi akan dilakukan pada) sekitar sembilan juta orang di wilayah spesifik yang kami percaya berkontribusi besar pada tingginya kasus Covid-19. Di Jakarta, misalnya,” kata Luhut. “Ada sejumlah area yang kami percaya berkontribusi besar pada kasus Covid-19 dan berikan mereka suntikan,” imbuh dia.
Menurut dia, mundurnya kegiatan vaksinasi itu bukan karena tidak adanya pasokan vaksin, melainkan BPOM memerlukan waktu untuk menerbitkan EUA.
Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) itu menambahkan, pemerintah berencana menjadikan Bali sebagai wilayah zona hijau pada awal 2021, menyusul kegiatan vaksinasi mendatang.
Teknologi Dalam Negeri
Luhut juga menjelaskan tentang perlu adanya teknologi produksi dalam negeri untuk penanganan pandemi Covid-19. Utamanya, untuk mendukung proses tracing, testing, dan treatment Covid-19.
“Kita harus menciptakan sebuah sistem yang dibuat oleh anak bangsa di dalam negeri untuk menanggulangi pandemi Covid-19,” ujar Luhut.
Menurutnya, berbagai inovasi anak bangsa dapat didorong demi optimalisasi upaya testing, tracing, tracking, dan treatment di Indonesia.
Inovasi tes cepat berbasis antigen misalnya, memiliki akurasi yang lebih baik dari tes cepat berbasis antibodi.
“Dibandingkan dengan tes PCR, harganya juga lebih murah dan hasilnya bisa keluar dalam hitungan menit. Sudah ada dua tes cepat berbasis antigen buatan dalam negeri yang telah mendapat izin edar dari Kementerian Kesehatan,” ungkap Luhut.
Dia menyebut Kementerian Kesehatan adalah leading sector, di mana pengujian teknologi baru akan bermuara di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kemenkes. Balitbangkes akan dibantu dalam pengelolaan data dan informasi soal Covid-19.
“Mimpi saya, Indonesia punya satu data kesehatan di Kemenkes yang saling terintegrasi. Misalnya, integrasi dengan BPJS Kesehatan,” lanjut Luhut.
Selain tes cepat berbasis antigen, ada juga RT Lamp dan Genose. RT Lamp yang dikembangkan oleh LIPI menunjukkan kekeruhan warna untuk menentukan diagnosis, apakah seseorang terinfeksi virus korona atau tidak.

.gif)