Negara Miskin Kesulitan Membiayai Kebutuhan Pangan pada 2021

 

ROMA – Ketua Program Pangan Dunia (World Food Programme/ WFP), David Beasley, dalam sebuah wawancara baru-baru ini menyatakan dalam pidatonya saat menerima anugerah Nobel secara virtual kelak, akan menyampaikan pesan pada pemimpin dan parlemen serta negara kuat di dunia bahwa dalam 12 atau 18 mendatang diperkirakan akan terjadi tragedi kelaparan yang amat luar biasa.

“Saya akan menyampaikan pada mereka bahwa mereka tak memiliki cukup dana untuk membiayai semua proyek pembangunan di negara masing-masing. Yang terpenting saat ini bahwa kita menghadapi krisis yang mirip saat kapal Titanic sedang menghadapi gunung es dan gunung es yang kita hadapi adalah kelaparan, destabilisasi dan migrasi,” tegas Beasley.

Beruntung, kata Beasley, kelaparan pada tahun ini bisa dihindari karena para pemimpin dunia merespons dengan uang, paket stimulus, serta penangguhan utang. “Namun, sekarang ini Covid-19 melonjak lagi, ekonomi terus memburuk terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, dan ada gelombang penutupan wilayah (lockdown) dan pembatasan sosial lainnya,” katanya.

Dia menambahkan, sekitar 20 negara miskin yang dalam tempo tiga hingga enam bulan ke depan akan mengalami kerawanan pangan yang amat akut.

Dana melalui stimulus yang diinjeksi hampir semua negara itu kemungkinan tidak akan tersedia pada 2021 mendatang.

Menanggapi hal itu, Peneliti Sekolah Bisnis dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Raden Dikky Indrawan, mengatakan pada prinsipnya ancaman kelaparan dunia itu terjadi karena meningkatnya kembali ancaman Covid- 19, sehingga beberapa negara mengurangi produksi demi keamanan. Selain itu, beberapa negara juga mengurangi ekspor bahan pangan untuk kepentingan dalam negerinya dengan mengamankan stok.

Bagi Indonesia, kata Dikky, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah penting untuk menghitung ulang kebutuhan konsumsi dan perencanaan produksi nasional untuk kebutuhan domestik dan ekspor.

“Pemerintah juga perlu memprioritaskan peningkatan produksi cadangan pangan nasional, khususnya food estate dengan tujuan menjaga stok pangan dan juga stabilitas harga,” kata Dikky.

Pengendalian Impor

Dalam kesempatan terpisah, Kementerian Pertanian (Kementan) mengusulkan enam kebijakan pengendalian impor empat komoditas, yakni gandum, tepung ubi kayu/tapioka, kedelai, dan tembakau karena tingginya jumlah impor komoditas itu.

Sekretaris Jenderal Kementan, Momon Rusmono, menyampaikan bahwa kebijakan pengendalian impor ini diharapkan menjadi masukan pada rancangan peraturan pemerintah (PP) sebagai tindak lanjut diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja.

“Masih tingginya impor beberapa komoditas pertanian strategis, dan dalam rangka mengamankan produksi dalam negeri, menjaga kesejahteraan petani agar tetap berproduksi, serta mengatur keseimbangan ketersediaan dalam negeri, Kementan akan mengusulkan beberapa kebijakan pengendalian impor,” kata Momon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR.

Kementan, katanya, mengusulkan kebijakan importasi gandum, kedelai, dan tapioka dimasukkan ke dalam golongan barang yang dilarang dan dibatasi atau latas.