Presiden: Seluruh Belanja untuk Kepentingan Rakyat

 

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran menteri, kepala daerah, dan kepala lembaga me­lakukan reformasi anggaran agar bisa menggerakkan eko­nomi baik secara nasional maupun di daerah.

Permintaan itu disampaikan Kepala Negara dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa Tahun 2021, di Jakarta, Rabu (25/11).

Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta jajarannya me­manfaatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Dae­rah (APBN dan APBD) dengan cermat, efektif, dan tepat sasaran. Seluruh rupiah, jelas Presiden, harus betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat.

Selain itu, Kepala Negara menekankan dalam mengha­dapi ketidakpastian sekarang ini fleksibilitas dalam meng­gunakan anggaran sangat penting.

“Tugas utama kita adalah memecahkan masalah di ba­wah, memecahkan masalah masyarakat, dan membantu rakyat dan kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas itu menjadi bagian integral dalam pelaksanaan APBN dan APBD,” kata Presiden.

Dalam kesempatan itu, kementerian/lembaga (K/L) di­minta melakukan lelang sedini mungkin untuk menggerak­kan perekonomian di kuartal I-2021.

“Saya minta kepada seluruh menteri, pimpinan lem­baga, kepala daerah, terutama yang punya anggaran-ang­garan besar, seperti Kemendikbud, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan lainnya, lakukan lelang sedini mungkin, di bulan Desem­ber ini,” kata Jokowi.

Dengan kegiatan lelang sedini mungkin, Presiden ber­harap pada Januari 2021 sudah ada pergerakan ekonomi karena lelang sudah dilakukan sejak DIPA diserahkan. Se­lain itu, bantuan sosial (Bansos) harus segera diberikan ke­pada penerima manfaat agar belanja masyarakat mening­kat. Dengan konsumsi yang bergairah, diharapkan akan menggerakkan ekonomi di lapisan bawah.

“Kita harus bekerja lebih cepat dalam kondisi krisis, semangat auranya berbeda. Semuanya sudah sering saya sampaikan, pindah channel ke extraordinary agar daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi,” tutup Presiden.

Jebakan Utang

Sementara itu, pakar kebijakan publik dari Universitas Brawijaya Malang, Andy Fefta Wijaya, mengatakan hen­daknya pemerintah memegang prinsip investasi dalam berutang, dan menggunakan anggaran seefesien mungkin. Jika tidak, beban utang yang semakin berat akan membawa negara dalam jebakan utang.

“Kalau utang semakin menumpuk dan utang baru digu­nakan untuk membayar bunga utang, itu berisiko masuk ke dalam debt trap (jebakan utang). Padahal, prinsip utang yang sehat tujuannya untuk berinvestasi. Kalau menang­gung beban sebelumnya, itu sudah tidak sehat,” kata Andy.

Pemerintah perlu menghitung ulang dan meredistribusi kembali anggaran yang ada dengan seefisien mungkin, un­tuk memulihkan yang terdampak krisis. n