Progres Pembahasan APBD 2021, Dewan Sebut Dana Pinjaman Masih Belum Pasti

 

SERANG – Ketua Harian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten, Budi Prajogo menyebut hingga kini belum ada kepastian berapa alokasi dana pinjaman dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang akan dimasukkan dalam APBD 2021. Diketahui, saat ini DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Banten tengah melakukan pembahasan APBD 2021.

Sebagai informasi, pemerintah pusat melalui PT. SMI selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelontorkan dana pinjaman senilai Rp4,9 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di Banten. Dimana Rp855 miliar masuk dalam APBD Perubahan 2020 sedangkan Rp4,1 triliun akan masuk dalam APBD 2021.

“Sampai saat ini masih belum ada kepastian alokasi dana pinjaman dari PT. SMI kepada Pemprov Banten,” ujar Budi saat dihubungi, Selasa (17/11/2020).

“Kita masih bahas (APBD) sambil menunggu informasi dan kepastian dari pusat mengenai pinjaman dana tersebut. Besok baru dibahas lagi. Nanti dicek lagi dokumennya, kalau sudah ditandatangani dianggap pemerintah pusat ada ketegasan tentang itu,” akunya.

Terkait besaran anggaran pinjaman, lanjut Budi, pihaknya tidak menepis kemungkinan adanya pengurangan pinjaman. Meski begitu, dirinya berharap, pemerintah pusat tetap memberikan pinjaman itu sesuai dengan pengajuan sebelumnya yakni sebesar Rp4,1 triliun. “Ya semua spekulasi bisa terjadi. kita lihat saja dokumennya nanti,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Banten itu menilai, masih banyak kemungkinan yang bisa saja terjadi sebelum nantinya APBD 2021 bisa disahkan. Salah satunya mengenai alokasi bantuan kaeuangan (Bankeu) kepada delapan kabupaten/kota.

Senada, Ketua Fraksi PDIP DPRD Banten, Muhlis mengatakan, pinjaman dana dari PT SMI kepada Pemprov Banten masih terus dibahas sebelum nantinya disahkan dalam APBD Provinsi Banten tahun 2021. “Masih dibahas sekarang dianggaran,” katanya.

Menurutnya, jika pinjaman dana dari PT SMI berkurang, pastinya hal itu akan berpengaruh pada APBD Provinsi Banten tahun depan. “Ya kalau nanti gak disetujui kemudian berkurang, ya berkurang juga APBD-nya,” katanya.