Di Mataram, Vaksinasi Covid-19 Dimulai 15 Januari

 

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr Usman Hadi

MATARAM-Satuan Tugas (Satgas) Penanganan dan Pencegahan Covid-19 Kota Mataram memutuskan, vaksinasi dimulai 15 Januari mendatang. Ini artinya, vaksinasi Covid-19 di Kota Mataram dilakukan setelah vaksinasi di pusat dan provinsi, yakni pada 13 dan 14 Januari 2021.

“Ya, kita mulai (vaksinasi) 15 Januari,” kata Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan dan Pencegahan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, Senin (11/1).

Diungkapkan, pelaksanaan vaksinasi di Kota Mataram akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama, jumlah vaksin yang disediakan untuk sejumlah pejabat. Seperti wali kota dan wakil wali kota, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan kepala OPD yang masuk dalam Satuan Tugas Penanganan dan Pencegahan Covid-19 Kota Mataram.

“Termasuk saya, nanti akan divaksin pada 15 Januari,” kata Nyoman.

Ia memastikan, akan ada acara seremonial saat vaksinasi digelar. Ini dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat, bahwa vaksin ini aman. “Makanya selain pejabat, tokoh agama juga akan divaksin pertama,” ungkapnya.

Ditanya soal efek samping dari vaksin ini, Nyoman mengatakan hal yang biasa. Jangankan vaksin Sinovac, obat Parasetamol saja memiliki efek samping. Bisa membuat demam, tapi hanya sebentar.

“Efek samping hal yang lumrah di setiap obat. Tak perlu khawatir. Yakinlah pemerintah memberikan yang terbaik,” kata pria yang juga menjabat kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram ini.

Tak hanya itu, lanjut dia, vaksin ini juga sudah dilakukan uji coba terlebih dahulu. “Ini menjadi ikhtiar kita bersama guna mencegah penularan Korona,” imbuh dia.

Dijelaskan, vaksin akan dilakukan dua kali untuk satu orang. Selang sepuluh hari, pejabat yang divaksin pada 15 Januari, akan kembali melakukan vaksinasi kedua. “Usia warga yang akan divaksinasi 18 sampai 59 tahun. Bagi warga yang pernah terpapar Korona, tidak menjadi prioritas penerima vaksin,” ungkapnya.

Ditanya soal sanksi warga yang akan menolak divaksin. Nyoman mengatakan, sesuai perda 7 Tahun 2020 dan Perwal Nomor 34 tidak ada sanksi bagi warga yang menolak divaksinasi. “Kita tidak memberlakukan denda Rp 5 juta seperti di Jakarta bagi warga yang menolak divaksin,”ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr. Usman Hadi mengatakan, vaksinasi perdana dilakukan untuk para tenaga kesehatan, semua petugas yang ada di fasilitas kesehatan rumah sakit, puskesmas, hingga klinik.

“Cleaning service, security hingga sopir juga ikut divaksin. Makanya bukan hanya Nakes tetapi Kementerian Kesehatan itu menyebut SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada di Faskes,” terang Usman, kemarin (11/1).

Total ada sekitar 7 ribu Nakes dan petugas yang ada di Faskes didaftarkan Dinas Kesehatan Kota Mataram untuk melakukan vaksinasi tahap awal. Mereka berasal dari 16 rumah sakit, 26 klinik dan 11 Puskesmas. Namun yang sudah di SK-kan untuk segera dilakukan vaksinasi sebanyak 22 faskes dan 11 Puskesmas.

“Rumah sakit swasta yang sudah mengajukan hanya RS RISA, yang lain belum,” ungkap Usman.

Pelaksanaan vaksin masih menunggu koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTB. Namun pencanangan akan dilakukan 14 Januari di tingkat provinsi. “Kami di Kota Mataram itu akan melakukan pencanangan Tanggal 15 Januari, Hari Jumat jam 9.00 pagi di Pendopo Wali Kota,” paparnya.

Vaksinasi perdana akan dihadiri para pejabat forum komunikasi pimpinan daerah Kota Mataram. Bahkan Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh menyatakan siap menjadi yang pertama untuk diberikan vaksin Sinovac.

Terkait pro kontra mengenai efek samping vaksin, dr. Usman mengatakan sejauh ini semua Nakes sudah memahami. Tetapi, efek samping itu sudah bisa diantisipasi gejalanya. Sehingga semua Nakes diyakini siap melakukan vaksin. “Kecuali ibu hamil dan yang memiliki komorbid. Anak SD dan SMP juga tidak termasuk karena yang divaksin usia produktif 18-59 tahun,” jelasnya.

Terpisah, dukungan untuk pelaksanaan vaksinasi disampaikan pihak Puskesmas. Kepala Puskesmas Ampenan dr. Ilin Yuliani mengaku pihaknya mendukung penuh pelaksanaan vaksinasi. “Bahkan kami pekan lalu sudah melakukan simulasi,” tuturnya.

Tenaga kesehatan di Puskesmas sebagai ujung tombak pemerintah dikatakannya siap melakukan vaksin. Karena mereka mengikuti arahan pemerintah atau pimpinan. “Karena tidak ada pemerintah yang merusak masyarakatnya. InsyaAllah kami ikut,” ucapnya.

Terkait ada Nakes yang hamil atau mengalami komorbid, pihak Puskesmas akan melakukan pendataan agar mereka tidak divaksin. Total saat ini ada 85 tenaga kesehatan dan SDM yang telah didaftarkan untuk melakukan vaksin. “Pada prinsipnya kami Nakes di Ampenan siap divaksin,” tandasnya.

Sementara Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh meminta warga yakin dengan vaksin Sinovac. Karena ini akan mencegah penularan Korona. “Saya saja siap divaksin,” ungkap orang nomor satu di Kota Mataram ini.

Dia ingin masyarakat tidak mudah percaya dengan efek samping yang ditimbulkan setelah divaksinasi. Sebab, vaksin ini sudah dilakukan uji coba dan sudah mendapat izin BPOM. Jadi menurutnya, vaksin akan aman untuk tubuh. “Masyarakat tak perlu khawatir,” pinta Ahyar.