Airlangga Klaim Kebijakan PPKM Turunkan Jumlah Pasien Covid-19 di Sejumlah Daerah

 

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto  mengklaim kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) telah menurunkan jumlah penderita Covid-19 di beberapa daerah khususnya beberapa daerah di Pulau Jawa, meskipun di Provinsi Jawa Barat masih terjadi kenaikan.

“Evaluasi kebijakan PPKM tahap pertama dan kedua ini sudah terlihat bahwa DKI Jakarta sudah mulai flat. Kemudian yang masih ada kenaikan adalah Jawa Barat dan Bali,” ucap Airlangga dalam konferensi pers secara virtual pada Senin (8/2/2021).Sementara itu tingkat keterisiian tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR) di Jawa Tengah sudah menurun jadi 44%, kemudian di Banten sebesar 68%, DKI Jakarta sebesar 66%, dan di Wisma Atlet sudah 53,9%. Sebelum PPKM kapasitas BOR di Wisma Atlet sudah hampir 80%, kemudian Jawa Barat 61%, Yogyakarta juga sekitar 61% dan Bali sebanyak 60%.

Lebih lanjut Airlangga mengatakan dari tingkat secara nasional mobilitas per sektor berdasarkan data google mobility terjadi penurunan kegiatan di sejumlah sektor yaitu sektor ritel turun 22%. Kemudian sektor makanan dan apotek mengalami penuruan mobilitas 3%, untuk mobilitas di fasilitas umum sudah turun 25% ,begitu juga di transportasi minus 36%, dan di perkantoran turun 31%.

“Sedangkan yang masih bergerak di level permukiman meningkat 7%. Oleh karena itu pemerintah mengambil kebijakan mikro yang pendekatannya adalah areal dari pemukiman ataupun tempat tinggal,” tutur Airlangga.

Airlangga mengatakan pemerintah terus melakukan testing, tracing (pelacakan), dan treatment (perawatan). Pelaksanaan testing dilakukan dengan menjalankan swab antigen secara gratis.

Kementerian Kesehatan akan menyiapkan fasilitas untuk swab antigen. Pada saat yang sama puskesmas juga melakukan tracing secara intensif dengan menggunakan petugas (tracer) dari Babinsa, dan Babinkamtibmas yang telah dididik oleh sebagai tracer oleh Kementerian Kesehatan. Sedangkan treatment dilakukan melalui pelaksanaan isolasi mandiri yang terpusat di fasilitas kesehatan yang dikoordinasikan oleh pos jaga desa atau kelurahan.

“Selain itu PPKM mikro diberikan dengan bantuan dan kebutuhan dasar nanti dilakukan baik itu dari Kapolri maupun dari TNI. Kemudian diberi bantuan masker sesuai dengan standar yaitu yang bisa dicuci. Masker akan disiapkan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian BUMN,” ucap Airlangga.