Kebun Raya Bogor Raih Predikat Baik Dalam Penilaian Layanan Publik KemenpanRB

 

JAKARTA-Kebun Raya Bogor yang juga merupakan Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berhasil meraih predikat dengan Kategori B (Baik) dalam Penilaian Layanan Publik 2020 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB). Kebun Raya Bogor memperoleh Nilai Indeks Pelayanan Publik 3.97, raihan ini naik pun daripada tahun sebelumnya.

Pada pengumuman hasil, Selasa (9/3), Kepala LIPI Laksana Tri Handoko menyebut keberhasilan ini tidak terlepas dari pembenahan dan implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan LIPI, termasuk dalam pengelolaan kebun raya. Dirinya menerangkan bahwa pengelolaan kebun raya LIPI di seluruh Indonesia, secara khusus telah dilakukan kemitraan dengan pihak eksternal sebagai operator yang memiliki keahlian di bidangnya.

“Sehingga LIPI dapat fokus pada 2 fungsi utama kebun raya yaitu riset dan konservasi ex-situ. Sedangkan 3 fungsi lain, jasa lingkungan, edukasi dan wisata, dilakukan oleh mitra profesional,” ujar Handoko. Perubahan ini telah dapat dirasakan dengan adanya peningkatan kualitas pengelolaan kebun raya LIPI, baik di aspek akuntabilitas maupun layanan ke masyarakat. “Dengan tuntasnya masa peralihan pengelolaan layanan publik ini, diharapkan LIPI dapat mendapatkan predikat yang lebih baik pada 2021,” imbuhnya.

LIPI sendiri telah melakukan perubahan fundamental terkait pengelolaan dan proses bisnis dari seluruh layanan publiknya. Perubahan ini telah diinisiasi pada 2019, dan diimplementasikan secara penuh mulai 2020. Perubahan ini dilakukan dengan melakukan sentralisasi layanan dari sleuruh unit kerja di seluruh Indonesia, serta pelibatan mitra eksternal sebagai operator yang memiliki spesialisasi terkait layanan.

“Sentralisasi akan meningkatkan efisiensi pengelolaan (pelaksanaan, operasional dan pemeliharaan) sehari-hari, serta kapasitas pengembangan ke depan. Sehingga saat ini biaya operasional dan pemeliharaan seluruh infrastruktur dan platform riset, termasuk kebun raya, sudah tidak memakai anggaran rupiah murni dari APBN,” terang Handoko.

Deputi Bidang Layanan Publik KemenpanRB, Diah Natalisa mengungkapkan unit penyelenggara pelayanan publik yang dievaluasi berasal dari 55 Kementerian dan Lembaga. Proses penilaian dilakukan Juli hingga November 2020. Adapun aspek yang dinilai yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi.

“Tahun 2020 merupakan tahun yang unik karena dituntut bertransformasi dan berinovasi dalam memberikan pelayanan dengan menerapkan protokol kesehatan,” tuturnya.

(Den/HumLIPI)