Prioritas Bulog Serap Gabah Petani Lokal

 

DAMPAK RENCANA IMPOR I Buruh tani menggunakan mesin perontok padi di Desa Mlati Norowito, Kudus, Jawa Tengah, Senin (15/3). Menurut petani, harga gabah basah di wilayah itu turun dari 4.500 rupiah per kilogram menjadi 3.600 rupiah per kilogram dibanding panen sebelumnya. Turunnya harga gabah itu karena mencuatnya isu pemerintah berencana mengimpor beras.

JAKARTA - Perum Bulog menegaskan akan memprioritaskan penyerapan produksi gabah petani dalam negeri untuk memenuhi stok cadangan beras pemerintah, ketimbang melakukan impor seperti yang diminta Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang disetujui Menteri Perdagangan, Muhamad Luthfi.

Penegasan itu disampaikan Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Senin (15/3). "Prinsipnya, kami utamakan produksi dalam negeri untuk penyerapan cadangan beras pemerintah," tegas Budi Waseso yang akrab dipanggil Buwas.

Menurut Buwas, hingga saat ini Bulog bersama dengan Kementerian Pertanian masih terus melakukan penyerapan produksi gabah dan beras dalam negeri di seluruh Indonesia.

Bahkan, Bulog belum tentu melaksanakan penugasan impor beras, mengingat saat ini memasuki masa panen raya padi di seluruh Indonesia. "Walau kami mendapat tugas impor satu juta ton, belum tentu kami laksanakan karena kami tetap prioritaskan produk dalam negeri yang sekarang mencapai masa puncak panen raya," kata Buwas.

Dia mengatakan per 14 Maret 2021, total stok beras di gudang Bulog mencapai 883.585 ton dengan rincian 859.877 ton merupakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP), dan 23.708 ton stok beras komersial.

Stok tersebut dinilai cukup untuk kebutuhan penjualan, program kesejahteraan sosial anak dan tanggap darurat bencana sesuai dengan kebutuhan Perum Bulog. Bahkan dari jumlah stok CBP yang ada saat ini, masih terdapat beras turun mutu eks impor tahun 2018 sebanyak 106.642 ton dari total impor beras tahun 2018 sebanyak 1.785.450 ton.

Beras yang sudah dalam masa simpan tahunan keseluruhannya berjumlah 461 ribu ton. Sementara beras sisa impor tahun 2018 yang masih tersedia di gudang Bulog yaitu 275.811 ton, 106.642 ton di antaranya mengalami

Kesulitan Menyalurkan

Buwas juga mengaku kesulitan menyalurkan beras yang ada di gudang Bulog apabila harus melakukan impor lagi sebanyak satu juta ton sebagaimana yang telah disampaikan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Bulog, jelasnya, siap menampung beras hingga 3,6 juta ton sesuai kapasitas gudangnya di seluruh Indonesia. Sebab itu, dia meminta agar ada pasar yang menyerap beras yang mereka salurkan. "Kalau kami membeli sebanyak apa pun kami siap, asalkan hilirnya dipakai," kata Buwas.

Bulog, tambahnya, telah kehilangan pangsa pasar sebesar 2,6 juta ton beras per tahun karena program Rastra atau beras untuk keluarga sejahtera diganti pemerintah menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Semula masyarakat mendapatkan bansos berupa beras dari Bulog, kini diberikan bantuan secara nontunai yang dibelanjakan sendiri masyarakat penerima manfaat ke warung-warung yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan, secara tegas menolak rencana pemerintah mengimpor beras, bahkan akan membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus perberasan nasional.

Menurut Daniel, sejak beredar informasi impor beras, harga gabah di sejumlah daerah terjun bebas. Di Kalimantan Barat, misalnya, harganya anjlok ke 3.300 rupiah per kilogram (kg). Di Sukabumi harga merosot lebih tajam, hanya berkisar 1.000-1.500 rupiah per kg, sehingga petani bersurat ke Gubernuar Jawa Barat, Ridwan Kamil. "Kalau impor ini dilakukan, percuma ada anggaran puluhan triliun rupiah untuk dorong produksi. Toh, ujung-ujungnya ketika panen pemerintah impor juga," kata Daniel.

Petani, tegasnya, benar-benar terpukul dengan rencana impor, sebab di hulu mereka sudah kesulitan mendapatkan pupuk subsidi, giliran panen dengan harapan mendapat untung, malah raib dihadang keputusan impor.

"Impor hanya menguntungkan segelintir golongan, tetapi menghancurkan nasib petani. Jika denyut nadi di desa saja dihancurkan, maka pasokan pangan ke kota pasti akan terganggu," tukas Daniel.

Rekannya, Johan Rosihan, menambahkan urusan impor bukan sekadar bisnis, tetapi menyangkut ideologi. "Impor hanya menguntungkan petani tetangga seperti Thailand dan Vietnam," kata Johan.