![]() |
Menurut Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher, masuknya WN China ke Indonesia di tengah kebijakan larangan mudik, sebagai tindakan kurang peka. |
JAKARTA - Masuknya warga negara (WN) China ke Indonesia di saat pemerintah melarang mudik lebaran menuai kritik. Menurut Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher, masuknya WN China ke Indonesia di tengah kebijakan larangan mudik bagi masyarakat sebagai tindakan kurang peka yang dapat mengundang pertanyaan publik.
Dia yakin, masyarakat akan bertanya-tanya, kenapa WN China dibiarkan masuk ke Indonesia, padahal masyarakat dilarang mudik dan dilakukan banyak penyekatan. "Jangan sampai publik menilai pemerintah inkonsisten dalam kebijakan pengendalian Covid-19," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/5/2021).
Sekadar diketahui sebelumnya, Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia mengonfirmasi sebanyak 85 Warga Negara China dan tiga Warga Negara Indonesia (WNI) tiba di Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, pada Selasa (4/5/2021).
Netty meminta pemerintah agar menjelaskan tujuan datangnya WN China tersebut dengan gamblang dan apa adanya.Agar isu ini tidak menjadi bola liar, dia menilai pemerintah harus
gamblang menjelaskan ke publik alasan dan tujuan mereka masuk Indonesia.
Sebab, masyarakat sedang sensitif dan resah karena pelarangan mudik
lebaran yang merupakan tradisi tahunan, apalagi tahun sebelumnya juga
sudah terjadi pelarangan mudik.
Menurut dia, pemerintah
seharusnya peka. "Masyarakat dilarang mudik, tapi WN China bisa masuk ke
Indonesia. Bagaimana masyarakat bisa menerima fakta ketidakadilan ini,"
tutur Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Dia juga
mengingatkan pemerintah tentang bahaya lonjakan kasus yang masih
mengintai, apalagi varian baru Covid-19 juga sudah terkonfirmasi ada di
Indonesia. Maka itu, Netty meminta pemerintah melakukan pengetatan
proses masuknya WNA ke Indonesia."Jika tidak ingin menuai badai,
pemerintah harus waspada," katanya.
Dia menambahkan, protokol
kesehatan (Prokes) terhadap WNA yang masuk ke Indonesia harus dilakukan
dengan sangat ketat. "Jangan ada lagi kejadian seperti mafia karantina
dan mafia alat rapid test bekas yang membuat kita malu di mata
internasional. Orang luar bisa saja berpikir kalau ada uang, semua
peraturan di Indonesia bisa dikompromikan," pungkas Ketua Tim Covid-19
Fraksi PKS DPR RI ini.
0 comments:
Post a Comment