Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher, masuknya WN China ke Indonesia, sebagai tindakan kurang peka.

 

Menurut Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher, masuknya WN China ke Indonesia di tengah kebijakan larangan mudik, sebagai tindakan kurang peka.

 JAKARTA - Masuknya warga negara (WN) China ke Indonesia di saat pemerintah melarang mudik lebaran menuai kritik. Menurut Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher, masuknya WN China ke Indonesia di tengah kebijakan larangan mudik bagi masyarakat sebagai tindakan kurang peka yang dapat mengundang pertanyaan publik.

Dia yakin, masyarakat akan bertanya-tanya, kenapa WN China dibiarkan masuk ke Indonesia, padahal masyarakat dilarang mudik dan dilakukan banyak penyekatan. "Jangan sampai publik menilai pemerintah inkonsisten dalam kebijakan pengendalian Covid-19," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/5/2021).

Sekadar diketahui sebelumnya, Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia mengonfirmasi sebanyak 85 Warga Negara China dan tiga Warga Negara Indonesia (WNI) tiba di Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, pada Selasa (4/5/2021).

Netty meminta pemerintah agar menjelaskan tujuan datangnya WN China tersebut dengan gamblang dan apa adanya.Agar isu ini tidak menjadi bola liar, dia menilai pemerintah harus gamblang menjelaskan ke publik alasan dan tujuan mereka masuk Indonesia. Sebab, masyarakat sedang sensitif dan resah karena pelarangan mudik lebaran yang merupakan tradisi tahunan, apalagi tahun sebelumnya juga sudah terjadi pelarangan mudik.

Menurut dia, pemerintah seharusnya peka. "Masyarakat dilarang mudik, tapi WN China bisa masuk ke Indonesia. Bagaimana masyarakat bisa menerima fakta ketidakadilan ini," tutur Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Dia juga mengingatkan pemerintah tentang bahaya lonjakan kasus yang masih mengintai, apalagi varian baru Covid-19 juga sudah terkonfirmasi ada di Indonesia. Maka itu, Netty meminta pemerintah melakukan pengetatan proses masuknya WNA ke Indonesia."Jika tidak ingin menuai badai, pemerintah harus waspada," katanya.

Dia menambahkan, protokol kesehatan (Prokes) terhadap WNA yang masuk ke Indonesia harus dilakukan dengan sangat ketat. "Jangan ada lagi kejadian seperti mafia karantina dan mafia alat rapid test bekas yang membuat kita malu di mata internasional. Orang luar bisa saja berpikir kalau ada uang, semua peraturan di Indonesia bisa dikompromikan," pungkas Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR RI ini.