Monday 13 September 2021

Episentrum Korupsi Politik Dinasti

 


 Jakarta -Akhir-akhir ini, mandat demokrasi sering menjadi panggung elite politik. Hampir setiap perayaan demokrasi, baik dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah, elite politik menjadi aktor utamanya. Bisa jadi pemilihan kepala daerah hanya menjadi bancakan para elite politik. Sementara masyarakat sipil yang semestinya berkesempatan merotasi dan mengevaluasi pemimpin daerah masih jauh panggang dari api. Di pihak lain, awan politik elit semakin mengepul akibat ketidakdigdayaan masyarakat madani untuk mengubur politik elite.

Kedaulatan rakyat yang semestinya dijaga dan disiram agar tidak redup, seolah-olah diamputasi oleh elite-elite politik. Para elite yang memiliki kepentingan politik masih menjadi batu sandungan dalam menegakkan demokrasi, baik nasional maupun lokal yang sesuai dengan kehendak rakyat. Elite masih menjadi penentu pesta demokrasi, baik di pemilu maupun di pilkada. Setidaknya, dalam beberapa bulan terakhir ini bisa menjadi rujukan bagaimana kepentingan dan daulat elite masih menguasai singgasana demokrasi.

Hebatnya lagi, tidak sedikit elite daerah berkembang menjadi kekuatan baru dan menjadi raja-raja kecil. Lingkaran eksekutif dan legislatif dikuasai secara masif. Jejaring vertikal dan horizontal inilah yang membuat dinasti politik semakin kuat. Sehingga, kekuasaan nyaris tidak terbendung. Nahasnya lagi, dinasti politik yang terbangun justru dihinggapi kasus korupsi yang menggurita

Terbongkarnya Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin (anggota DPR) dalam dugaan jual beli jabatan menjadi salah satu potret bagaimana gurita korupsi politik dinasti masih belum bisa dihapus di negeri ini.

Disadari atau tidak, penangkapan terhadap Bupati Probolinggo menandakan bahwa aset-aset demokrasi kita masih menjadi ladang basah praktik korupsi. Bupati merupakan hasil dari proses demokrasi. sekaligus "cakar ayam" tegaknya demokrasi tersebut. Namun nahas, dua aset demokrasi tersebut masih belum mampu keluar dari parasit korupsi. Lalu, bagaimana menempatkan demokrasi sebagai nyawa terakhir menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa?

Ada beberapa hal penting yang menjadi benang kusut atas praktik korupsi yang menyandera hierarki kehidupan bangsa dan negara. Pertama, kronisnya sistem demokrasi terutama di internal partai politik. Hal ini dapat terpateri dari sistem perekrutan di internal partai politik yang begitu elitis dan tertutup. Perekrutan yang tidak transparan dan tertutup kemudian menggiring parpol sangat elitis dan sukar dijangkau oleh publik. Pada akhirnya, sistem perekrutan kader parpol berdasar sejauh mana individu dekat dengan elite parpol.

Masalah di atas juga didorong oleh sistem kepartaian kita yang cenderung tidak memikirkan pengaderan yang berjenjang seperti lama tidaknya seorang kader mengabdi di tubuh partai. Proses pengabdian tidak pernah diimplementasikan layak tidaknya kader partai didelegasikan menjadi calon kepala daerah atau calon anggota legislatif. Malahan, parpol menjelma menjadi organisasi politik yang menampung siapapun yang siap membayar sejumlah mahar. Maka, ketika sistem ini berjalan, tidak jarang kader parpol mengeluh di ruang publik karena tidak bisa menjadi calon kepala daerah akibat dimintai mahar.

Kedua, kapasitas dan kapabilitas pemimpin kita yang masih jauh dari sikap anti-korupsi. Dari banyaknya pemimpin kita di Indonesia, mulai dari eksekutif hingga legislatif, sangat jarang pemimpin yang secara cara autentik antikorupsi. Di kalangan legislator misalnya, kita mudah menemukan bahwa ikhtiar memberantas korupsi masih setengah hati. Jika pun ada segelintir wakil rakyat yang anti-korupsi, justru ia tidak bernyali karena tidak memiliki energi politik.

Langkah pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui wewenangnya dengan merevisi beberapa undang-undang antikorupsi menjadi salah satu kaca pembesarnya. Begitupun dengan larangan mantan napi korupsi maju dalam pemilihan legislatif yang dilawan dengan serius hingga ke pengadilan. Hal inilah yang membuat pemberantasan korupsi di negeri ini sulit untuk direalisasikan.

Kedua problem di atas yang sebenarnya menjadi paradoks demokrasi kita. Demokrasi sebagai cara untuk mencari pemimpin yang amanah, antikorupsi, justru tersandera oleh praktik-praktik yang jauh dari hakekat demokrasi. Implikasinya, aset-aset demokrasi yang aras lokal terjebak dalam kubangan korupsi. Korupsi lantas menjadi tumor yang sulit untuk disembuhkan. Kendati proses pemilihan dilakukan dengan demokratis, namun tumornya sudah menjalar di tubuh demokrasi tersebut, sehingga sulit untuk disembuhkan.

Ketika tumor korupsi sudah mendarah daging, maka KPK pun tidak mungkin bisa menyelesaikan sendiri. Sebab, KPK juga memiliki beberapa kendala. Pertama, di tengah semakin inovatif dan kreatifnya perilaku korupsi, perlawanannya tidak diimbangi oleh personel yang ada di internal KPK. Jika dalam beberapa tahun lalu KPK hanya berhadapan dengan kepala daerah dan pejabat di pemerintahan. Namun kini, KPK harus berurusan dengan korporasi, oknum penegak hukum, dan politisi. Sementara, personel yang ada di KPK tidak mengalami penambahan yang signifikan untuk mengimbangi penjarah uang negara.

Kedua, sejak didirikan, KPK hampir tidak pernah mendapatkan energi politik. Dalam setiap sepak terjangnya, KPK hampir tidak pernah mendapatkan "restu" politik, baik dari legislatif maupun dari partai politik. Yang ada, malah mereka ramai-ramai "menyerang" KPK dengan berbagai kewenangannya. Bergulirnya hak angket terhadap KPK boleh saja dianggap sebagai upaya memperkuat KPK. Namun jika diamati dan dirunut sejak awal, itu tidak lebih sebagai upaya menghalang-halangi kinerja KPK. Belum lagi teror penyiraman air keras terhadap pegawai KPK.

Melihat sepak terjang para politisi, tersingkap sikap antagonisme dari jajaran politisi itu sendiri. Sikap para politisi dan bahkan orang penting di internal parpol seolah tidak merasa memiliki tanggung jawab dalam pemberantasan korupsi. Padahal, dengan terjaringnya politisi oleh KPK, sedikit banyak meruntuhkan nama baik parpol. Seharusnya, mereka berjibaku membantu KPK agar parpol dibersihkan dari politisi dan kepala daerah yang korup. Alih-alih melakukan itu, justru parpol tidak merasa bersalah.

Ke depan, aset-aset demokrasi kita akan semakin terancam apabila korupsi terus menjadi persoalan bangsa. Bangsa ini akan tumbuh menjadi bangsa yang permisif dengan praktik korupsi karena generasi bangsa sudah terbiasa dicekoki oleh praktik korupsi. Maka, jangan heran dalam beberapa tahun ke depan, korupsi dianggap sebagai hal yang wajar tanpa ada beban moral yang dipikulnya.

Aminuddin pemerhati politik, alumnus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Share:

0 comments:

Post a Comment

DISPORA PROVINSI BANTEN HARI PERS 2024

DISPORA PROVINSI BANTEN HARI PERS 2024

DINAS PEMDIDIKAN KOTA SERANG

DINAS PEMDIDIKAN KOTA SERANG

www.kontakbanten.co.id

www.kontakbanten.co.id

Segenap Crew PT Kontak Media Persada

Segenap Crew PT  Kontak Media Persada

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN

Selamat Hari Pers 2024

Selamat Hari Pers 2024

Dinas Pendidikan Kota Serang ISRA MIRAJ 1445 h

Dinas Pendidikan Kota Serang ISRA MIRAJ 1445 h

Jadilah Perbedaan Menjadi Kekuatan

Jadilah Perbedaan Menjadi Kekuatan

Hidup Untuk Saling Melindungi Bukan Saling Melukai

Hidup Untuk Saling Melindungi Bukan Saling Melukai

PERTAMINA 2024

PERTAMINA 2024

Penawaran Kerja Sama

TV KONTAK BANTEN

KEMENTRIAN SEKRETARIS NEGARA

KEMENTRIAN SEKRETARIS NEGARA

Hari Amal Bhakti ke 78 Bakti Untuk Negeri

Hari Amal Bhakti ke 78 Bakti Untuk Negeri

FORUM UNIVERSITAS TRISAKTI

FORUM UNIVERSITAS TRISAKTI
Media yang kuat butuh rakyat yang terlibat, mengelola kebebasan dengan bertanggung jawab._ Najwa Shihab

SILAKAN PASANG IKLAN KLIK

SELAMAT HUT KORPRI 2023

SELAMAT HUT KORPRI 2023

KONTAK MEDIA GROUP

KONTAK MEDIA GROUP

BACA BERITA BIKIN PAS DI HATI YA DI SINI !!

BAPENDA PROVINSI BANTEN HARI PERS 2024

PEMERINTAH BANYUWANGI

PEMERINTAH BANYUWANGI

TALK SHOW MENCARI PEMIMPIN SEJATI

TALK SHOW MENCARI PEMIMPIN SEJATI

INFO CPNS DAN PPPK 2023 KLIK

PESAN MAKANAN ENGAK RIBET

MOTO KAMI


BERBUAT BAIK TERHADAP SESAMA SESUNGGUHNYA UNTUK KEBAIKAN DIRI KITA

HARI KETERBUKAAN INFORMASI 2023

HARI KETERBUKAAN INFORMASI 2023

KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM

KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM

RESOLUSI TAHUN 2024

RESOLUSI TAHUN 2024

INFO DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) RI

KEMENTRIAN BUMN

KEMENTRIAN BUMN

SELAMAT HARI ADIYAKSA KE 62

SELAMAT HARI ADIYAKSA KE 62

Jadikan Kritik Masyarakat Sebagai INTROPEKSI

Jadikan Kritik Masyarakat Sebagai INTROPEKSI

ENERGI KOLOBORASI

ENERGI KOLOBORASI

Bergerak TAK TERBATAS

Bergerak TAK TERBATAS

PEMERINTAH SUBANG JABAR

PEMERINTAH SUBANG JABAR

KELUARGA BESAR KEJAKSAAN RI

KELUARGA BESAR KEJAKSAAN RI

SENYUM ADALAH IBADAH

SENYUM ADALAH IBADAH

PEMERINTAH BIRIEUN ACEH

PEMERINTAH BIRIEUN ACEH

SELAMAT DAN SUKSES

SELAMAT DAN SUKSES

Bergerak Tumbuh Bersama

Bergerak Tumbuh Bersama

Berbuat Baiklah Karena Senyum Pun Ibadah

Berbuat Baiklah Karena Senyum Pun Ibadah

SELALU BERBUAT UNTUK BANGSA

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Mau Kirim Tulisan Artikel Klik aja

MOTO KAMI


Sekecil APAPUN Yang Anda Perbuat Akan Menjadikan Cermin Kami untuk Maju

BARCODE INFO KERJA KLIK

Silakan Pesan Buku Catatan Kehidupan Ali

Berita Populer

PEMERINTAH JAWA TIMUR

PEMERINTAH JAWA TIMUR

PEMERINTAH JAWA TENGAH

PEMERINTAH JAWA TENGAH

INFO KPK

INFO KEJAKSAAN RI

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

HUT RI KE 78 2023

HUT RI KE 78 2023

BANGKIT LEBIH KUAT

BANGKIT LEBIH KUAT

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

PRAJA MUDA JIWA MUDA

PRAJA MUDA JIWA MUDA

Hati Nurani Tidak Ada Dalam Buku Tapi Ada di Hati

Hati Nurani Tidak Ada Dalam Buku Tapi Ada di Hati

PEMERINTAH TANGERANG

PEMERINTAH TANGERANG

SELAMAT HUT BAWASLU REPUBLIK INDONESIA

BERGERAK DAN BERGERAK

Portal Kementrian Kemlu Indonesia

Seputar Parlemen

INFO KPK JAKARTA

INFO ICW NASIONAL KLIK

Salam Damai Untuk Indonesia

Layanan Kota Tangerang Selatan BPHTB

Kementrian

Susunan Redaksi

Kementrian PU

Support