Gus Jazil Sebut Santri Punya Trah Jadi Pemimpin

 

Wakil Ketua MPR Gus Jazil saat Dialog Kebangsaan di Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon, Kamis (16/9). (Foto: Ist)

JAKARTA-Selain memiliki trah keilmuan, baik ilmu agama, social dan berbagai ilmu lainnya, santri juga memiliki trah kepemimpinan. Karena itu, santri memiliki hak untuk menjadi seorang pemimpin.

"Saya ingin menyampaikan kepada para santri bahwa santri punya hak untuk menjadi pemimpin. Di negeri ini, pesantren, santri, pertama punya trah keilmuan. Namanya juga santri, ulama, jangan sampai para santri itu kehilangan trah keilmuannya. Santri kok nggak pintar, nggak punya ilmu, ya bukan santri, utamanya ilmu agama," ujar Gus Jazil sapaan akrab Jazzilul Fawaid saat melakukan Dialog Kebangsaan di Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon, Kamis (16/9).

Pesan senada juga disampaikan Gus Jazil saat Sosialisasi 4 Pilar di Pondok Pesantren Ulumuddin, Susukan, Cirebon di hari yang sama. Selain memiliki trah keilmuan, santri juga memiliki trah sebagai pemimpin dan pejuang.

"Indonesia lahir itu nggak turun dari langit seperti hujan. Kemerdekaan Indonesia itu diperjuangkan, dan andil terbesarnya adalah para santri, ulama. Dulu itu tidak diakui, alhamdulillah 2015 diakui ada  Hari Santri Nasional yang diperingati setiap 22 Oktober," ungkapnya.

Pemilihan tanggal Hari Santri Nasional tersebut karena tanggal itu bersamaan dengan momentum Resolusi Jihad di Surabaya, dimana para ulama saat itu, khususnya KH. Hasyim Asy’ari mengeluarkan fatwa wajib hukumnya kaum muslim laki-laki dewasa dalam radius 94 km untuk berjuang melawan penjajah."Setelah 22 Oktober 1945,  ada peristiwa besar tanggal 10 November 1945 yang disebut Hari Pahlawan. Tidak akan pernah ada Hari Pahlawan 10 November jika tidak ada tanggal 22 Oktober 1945 (Resolusi Jihad)," katanya.

Setelah adanya Hari Santri Nasional, pemerintah bersama dengan DPR kemudian melahirkan Undang-Undang Pesantren pada 2019. Gus Jazil mengatakan, Partai Kebangkitan Bangsa  (PKB) memiliki andil besar dalam memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Pesantren.

Dan akhirnya pada 2 September 2021, Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Presiden (Prepres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang mengatur tentang dana abadi pesantren.

Gus Jazil mengatakan, hal ini merupakan bentuk pengakuan negara terhadap kalangan pesantren yang selama ini terpinggirkan. Sebagai bentuk rasa syukur atas disahkannya Perpres Dana Abadi Pesantren, jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB bersama dengan para santri Pondok Pesantren (Ponpes) Bina Insan Mulia di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menggelar acara tasyakuran.

Acara tasyakuran serupa juga digelar di Kantor DPC PKB Kabupaten Cirebon. Gus Jazil yang juga Wakil Ketua Umum DPP PKB mengatakan, dengan disahkannya Perpres 82 Tahun 2021, kini para santri dan juga pesantren memiliki peluang yang lebih luas untuk mengembangkan diri dan bersaing dalam menapaki tantangan global.

"Dulu pondok pesantren dianaktirikan. Lulusan-lulusan pesantren sulit untuk menempuh jenjang pendidikan di luar negeri karena subsidi dan support pemerintah kurang. Dengan Perpres Dana Abadi Pesantren ini, terbuka peluang untuk santri melanjutkan pendidikan di dalam dan luar negeri," ungkapnya.

Selain diikuti ribuan santri, tasyakuran yang ditandai dengan pemotongan tumpeng nasi kuning tersebut juga dihadiri Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia KH Imam Jazuli, sejumlah politisi PKB antara lain Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, Anggota Komisi VIII DPR KH Maman Imanulhaq, Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon Hasan Bashori, Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Barat Muhamad Shidqon, dan sejumlah politikus PKB lainnya.