Sabtu, 26 Februari 2022

Keselamatan Kendaraan | Apindo Minta Kebijakan "Zero" ODOL Diundur pada 2025 Penanganan ODOL Dimatangkan

 


JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Korlantas Polri tengah berkoordinasi untuk mengatur skema baru terkait penanganan kendaraan yang kelebihan muatan dan dimensi alias Over Dimension and Over Loading (ODOL). Meskipun sempat tertunda dengan pertimbangan dampak pandemi Covid-19, pemerintah berencana menerapkan kebijakan bebas kendaraan ODOL pada 2023.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, mengatakan pihaknya akan mengusahakan agar iklim usaha transportasi logistik tetap sekompetitif di tengah penerapan kebijakan zero ODOL. Dia menambahkan kebijakan itu merujuk amanat UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Prioritas penanganan ODOL saat ini berubah ke arah soft power, namun penegakan hukum tetap dilakukan secara bertahap untuk memastikan terjaminnya aspek keselamatan," kata Budi, di Jakarta, Jumat (25/2).

Dia menambahkan, seluruh kegiatan penanganan truk ODOL akan berjalan secara simpatik sebagai bentuk tindakan preventif dan edukatif. Operasi simpatik tersebut akan difokuskan pada upaya edukasi kepada pemangku kepentingan khususnya pengemudi, pemilik kendaraan, dan pelaku usaha.

Lanjutnya, Budi mengatakan sejak 2018, Kementerian Perhubungan menempuh berbagai langkah preventif agar tidak banyak kendaraan barang yang melanggar batas muatan dan dimensi. "Sejak 2020, pihaknya mengganti bukti uji KIR yang sebelumnya berbentuk buku, namun karena banyaknya pemalsuan sehingga diubah menjadi berbentuk kartu atau yang dinamakan BLUe (Bukti Lulus Uji elektronik)," katanya.

Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas, Polri Brigjen Aan Suhanan, mengatakan ODOL sebagai kejahatan lalu lintas. Sebanyak 57 kasus kecelakaan kendaraan melibatkan kasus over loading selama April-Desember 2021.

"Selain berakibat kecelakaan, over load ini juga berakibat tingginya cost sosial. Jalan rusak, akibatnya terjadi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas serta memperlambat arus dan terjadi kemacetan," kata Aan.

Libatkan Pemilik

Sebelumnya, Guru Besar Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Profesor Nurhasan Ismail, mengatakan aturan ODOL kendaraan sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (24/2), Nurhasan menjelaskan aturan muatan kendaraan besar dalam dimensi lebar dan panjang kendaraan tidak boleh melebihi dasar landasan kendaraan.

"Pelanggaran over load itu berkaitan karena adanya over dimensi, tapi bisa juga karena olah pengangkutannya berlebihan," jelas Nurhasan.

Dia menegaskan pelanggaran ODOL dipastikan melibatkan pemilik kendaraan. Dalam hal ini adalah pihak karoseri, baik yang resmi maupun tidak resmi.

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan agar pemberlakuan penuh kebijakan zero ODOL diundur dari semula pada 2023 menjadi pada 2025. Menurut Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani, penerapan zero ODOL akan sulit dilaksanakan pada 2023 karena masa pandemi Covid-19 telah membuat perekonomian terpuruk yang juga berdampak pada industri nasional.

Menurut dia, pemerintah perlu menyiapkan sejumlah insentif bagi dunia usaha agar kebijakan itu bisa direalisasikan, karena ada alokasi dana cukup besar yang harus dikeluarkan pengusaha untuk peremajaan truk dan investasi truk baru.

Share:

0 komentar:

Posting Komentar

STRIMING TV

PORTO FOLIO WEBSITE Silakan Isi Data

SELAMAT HUT GURU 2022

SELAMAT HUT GURU 2022

SUKSESKAN PORPOV JABAR

SUKSESKAN PORPOV JABAR

Sekretariat DPRD Kota Cilegon

Sekretariat DPRD Kota Cilegon

SELAMAT HUT KABUPATEN LEBAK BANTEN

SELAMAT HUT KABUPATEN LEBAK BANTEN

MOTO KAMI


BERBUAT BAIK TERHADAP SESAMA SESUNGGUHNYA UNTUK KEBAIKAN DIRI KITA

SELAMAT HARI JADI KABUPATEN BIMA

SELAMAT HARI JADI KABUPATEN BIMA

SELAMAT HUT KOTA TANGERANG SELATAN

SELAMAT HUT KOTA TANGERANG SELATAN

DINAS PENDIDIKAN HUT KOTA SERANG KE 15

DINAS PENDIDIKAN HUT KOTA SERANG KE 15

INFO DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) RI

Kanwil Departemen Agama Provinsi Banten 1 Muharam 1444 H

Kanwil Departemen Agama Provinsi Banten 1 Muharam 1444 H

SELAMAT HARI ADIYAKSA KE 62

SELAMAT HARI ADIYAKSA KE 62

Jadikan Kritik Masyarakat Sebagai INTROPEKSI

Jadikan Kritik Masyarakat Sebagai INTROPEKSI

Dinas Pendidikan Kota Serang

Dinas Pendidikan Kota Serang

ENERGI KOLOBORASI

ENERGI KOLOBORASI

Bergerak TAK TERBATAS

Bergerak TAK TERBATAS

Ucapan Kementrian Agama DEPAG BANTEN HUT RI KE 77

Ucapan Kementrian Agama DEPAG BANTEN HUT RI KE 77

KELUARGA BESAR KEJAKSAAN RI

KELUARGA BESAR KEJAKSAAN RI

SENYUM ADALAH IBADAH

SENYUM ADALAH IBADAH

Jadilah Penerus Bangsa Yang Peduli

Jadilah Penerus Bangsa Yang Peduli

JAGA KESEHATAN AGAR HIDUP LEBIH BERMAKNA

JAGA KESEHATAN AGAR HIDUP LEBIH BERMAKNA

Bergerak Tumbuh Bersama

Bergerak Tumbuh Bersama

Berbuat Baiklah Karena Senyum Pun Ibadah

Berbuat Baiklah Karena Senyum Pun Ibadah

SELALU BERBUAT UNTUK BANGSA

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Mau Kirim Tulisan Artikel Klik aja

MOTO KAMI


Sekecil APAPUN Yang Anda Perbuat Akan Menjadikan Cermin Kami untuk Maju

BARCODE INFO KERJA KLIK

Silakan Pesan Buku Catatan Kehidupan Ali

Berita Populer

Pancasila Sakti 2022

Pancasila Sakti  2022

PANCASILA ADALAH NKRI

PANCASILA ADALAH NKRI

INFO KPK

INFO KEJAKSAAN RI

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

HUT RI KE 77 Bangsa Besar Hargai Jasa Para Pahlawan

HUT RI KE 77 Bangsa Besar Hargai Jasa Para Pahlawan

BANGKIT LEBIH KUAT

BANGKIT LEBIH KUAT

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

PRAJA MUDA JIWA MUDA

Hati Nurani Tidak Ada Dalam Buku Tapi Ada di Hati

Hati Nurani Tidak Ada Dalam Buku Tapi Ada di Hati

PROMOSI BERSAMA

SELAMAT HUT BAWASLU REPUBLIK INDONESIA

BERGERAK DAN BERGERAK

Portal Kementrian Kemlu Indonesia

Seputar Parlemen

INFO KPK JAKARTA

INFO ICW NASIONAL KLIK

Salam Damai Untuk Indonesia

Koran Bahasa Ingeris

Layanan Kota Tangerang Selatan BPHTB

Kementrian

Susunan Redaksi

Kementrian PU

Support