Pemerintah Tekankan Sinergi dan Kolaborasi Dorong Pertumbuhan Ekonomi RI

 

JAKARTA- Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara meminta seluruh jajaran Kementerian keuangan melakukan kolaborasi dan sinergi dalam menghadapi berbagai isu yang ada di Indonesia, mulai dari pangan, infrastruktur, hingga kesehatan. Sinergi dan kolaborasi merupakan kunci penting di dalam menghadapi segala macam tantangan.

"Kolaborasi menjadi dasar karena tugas kita adalah menjaga perekonomian, menjaga masyarakat, karena itu di berbagai macam level harus terjadi sinergi dan kolaborasi, harus terjadi pemahaman antara bidang dan antar pekerjaan," kata Suahasil dalam Rapat Koordinasi Bidang Organisasi dan Ketatalaksanaan, Jakarta , Rabu (23/02).

Dia menceritakan, di masa lalu, hanya unit dan instansi terkait yang idealnya berkontribusi untuk menghadapi suatu masalah. Namun saat ini hal itu tak lagi berlaku, seluruh kementerian dan lembaga harus menunjukkan perannya dalam mengatasi permasalahan tersebut.

"Misalkan isu mengenai pangan. Mungkin kalau masa lalu, kita langsung berpikir, isu pangan bukan bidangnya Kementerian Keuangan. Tapi kalau sekarang, cara kita berpikir adalah isu pangan itu bisa kita dalami dan seharusnya bisa kita jaga karena ada diberbagai macam bidang di Kementerian Keuangan," paparnya.

APBN telah mengalokasikan anggaran di sektor pangan kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan, hingga Kementerian Perikanan. Akan tetapi, Kementerian Keuangan juga memiliki peran besar di sektor tersebut.

Mengingat perumus kebijakannya ada di Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Anggarannya dijaga Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Sedangkan yang menggelontorkan dana Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).

Di sisi lain, sektor pangan di Indonesia juga bukan hanya dikerjakan oleh kementerian, melainkan juga dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Beberapa BUMN di sektor pangan terkadang meminta dukungan dari pemerintah, seperti melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dan penjaminan yang didukung oleh Kementerian Keuangan, yaitu DJA, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko (DJPPR).

"Jika tidak ada sinergi, maka kita akan kehilangan daya kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Itu baru satu isu dan saya tadi ilustrasikan mengenai isu pangan. Banyak isu-isu yang lain, seperti isu infrastruktur, kesehatan," ujarnya.

Dia kembali menegaskan sinergi dan kolaborasi sangat penting untuk terus dilakukan. Bahkan pada saat Indonesia sedang berada dalam situasi pandemi.

"Karena itu sinergi dan kolaborasi adalah kunci yang harus kita pegang terus. Kita harus pikirkan bagaimana menciptakan sinergi dan kolaborasi sehingga kita bisa menangani permasalahan Indonesia dengan lebih baik," pungkasnya