Duduk dengan KPU Tangerang, Himpunan Mahasiswa Tangerang Banten Sampaikan 3 Poin Persiapan Pemilu 2024

 

Himpunan Mahasiswa Tangerang (Himata) Banten Raya (BTR) bertandang ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang untuk membahas persiapan jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak, Senin 30 Mei 2022

 TANGERANG ( Kontak Banten) Himpunan Mahasiswa Tangerang (Himata) Banten Raya (BTR) bertandang ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang untuk membahas persiapan jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak, Senin 30 Mei 2022.   Ketua KPU Kabupaten Tangerang Muhammad Ali Zaenal Abiding mengatakan, pihaknya menyambut baik atas kedatangan Himata yang bermaksud untuk ikut berkontribusi dalam mensu "Tentu kami menyambut baik kedatangan rekan-rekan dari Himata Banten untuk diskusi bersama, karena dalam upaya menyukseskan pelaksanaan pemilihan serentak 2024, tentu semua pihak harus terlibat termasuk masyarakat." Ungkap Ketua KPU Kab. Tangerang, M. Ali Zaenal Abidin. 

Ketua Umum Himata Banten Raya Fathurahman, mengapresiasi sambutan hangat serta inovasi yang dilakukan KPU Kabupaten Tangerang dengan membuat aplikasi berbasis Whatsapp Siwareng.

Dirinya mengatakan, hasil diskusi internal Himata melihat ada tiga persoalan yang sangat penting untuk dibahas dan telah menyampaikan dalam kesempatan diskusi tersebut.

"Seperti evaluasi kejadian Pemilu 2019, polarisasi bangsa dan kehadiran millenial dan Gen-Z." Ucapnya.

Himata meminta KPU Kabupaten Tangerang agar mendorong pemerintah pusat untuk memberikan jaminan kesehatan dan asuransi kematian untuk penyelenggara AdHoc pemilihan.

" Selanjutnya mengenai antisipasi lahirnya polarisasi bangsa dan terakhir mengenai isu hadirnya Millenial dan Gen-Z sebagai pemilih yang mendominasi dari DPT," tambahnya.

Kepala Departemen Advokasi Faris Amrullah, menyinggung evaluasi pelaksanaan Pemilu 2019 yang memakan banyak korban dan harus diantisipasi untuk pemilihan serentak tahun 2024.

"Pemilu 2019 itu kan telah memakan banyak korban, baik yang meninggal ataupun yang sakit. Untuk mengantisipasi itu, kami mendorong agar pemerintah melalui KPU dapat memberikan jaminan kesehatan dan asuransi kematian untuk petugas penyelenggara AdHoc dilapangan," ujarnya.

Senada dengan Faris, Sekretaris Departemen Advokasi Aldo Pradana menyebut, kehadiran generasi milenial dan Gen-Z serta kemungkinan lahirnya polarisasi bangsa menjadi tantangan yang serius yang harus diantisipasi.

''Kehadiran Millenial dan Gen-Z dalam Pemilihan serentak 2024 nanti angkanya cukup besar diatas 30% dari total DPT. Karenanyq, tidak bisa pemberian informasi pemilihan dilakukan lewat metode-metode jadul, harus kreatif dan inovatif baik dalam bentuk iklan politik maupun sosial movement," jelasnya. 

Dirinya menilai, pemahaman politik harus ditingkatkan terhadap masyarakat, agar sikap fanatisme yang kerap terjadi dapat diminimalisir.   KPU  harus secara aktif memberikan informasi yang akurat terkait pemahaman politik tersebut.