JAKARTA ( Kontak Banten) - Presiden Joko Widodo menyebutkan belanja negara dalam
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023
direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun.
"Gambaran besar
arsitektur RAPBN 2023 adalah sebagai berikut. Belanja negara dalam RAPBN
2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun yang meliputi, belanja
pemerintah pusat sebesar Rp2.230,0 triliun, serta Transfer ke daerah
Rp811,7 triliun," kata Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian RUU
APBN Tahun Anggaran 2023 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI
Tahun Sidang 2022 - 2023, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (16/8).
Presiden
menyampaikan bahwa dari total RAPBN 2023, anggaran kesehatan
direncanakan mendapat porsi 5,6 persen dari belanja negara atau sebesar
Rp169,8 triliun. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan
penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan
stunting, serta kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional.
Presiden
Joko Widodo menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting dilakukan
melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia dengan
penguatan sinergi berbagai institusi.
Selain itu, anggaran
perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp479,1 triliun yang akan
digunakan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan
dasar. Anggaran perlindungan sosial tersebut juga bertujuan untuk mampu
memotong rantai kemiskinan dalam jangka panjang.
Joko Widodo
menegaskan akan ada reformasi program perlindungan sosial dengan
perbaikan basis data penerima manfaat melalui pembangunan data
Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penyempurnaan perlindungan sosial
sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target
penerima manfaat,serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Presiden
juga menyampaikan bahwa pemerintah akan berinvestasi pada sumber daya
manusia Indonesia sehingga mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar
Rp608,3 triliun.
"Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas
SDM, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp608,3 triliun. Kita harus
mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi
teknologi. Kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang produktif,
inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai
Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa," kata
Presiden.
Joko Widodo menjabarkan upaya peningkatan kualitas
sumber daya manusia Indonesia ditekankan pada lima hal, yaitu
peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan;
peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan
terutama di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T). Selanjutnya
penguatanlink and matchdunia pendidikan dengan pasar kerja;
pemerataan kualitas pendidikan di berbagai wilayah Indonesia; serta
penguatan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
"Pemerintah
juga berkomitmen untuk memperkuat investasi di bidang pendidikan,
antara lain dengan mendukung perluasan program beasiswa, pemajuan
kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan
riset dan inovasi," katanya.
Untuk rencana pembangunan
infrastruktur pada program kerja tahun 2023 dianggarkan Rp392,0 triliun
yang diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar;
mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas
dan mobilitas; menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang
terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan; serta pemerataan
infrastruktur dan akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Presiden
menyebut pembangunan infrastruktur akan memadukan anggaran dengan skema
pendanaan di luar APBN untuk mendukung target percepatan. Skema
pendanaan APBN dan non-APBN tersebut akan dilakukan melalui sinergi sisi
pembiayaan investasi dan belanja Kementerian/Lembaga serta meningkatkan
peran swasta. Skema KPBU menjadi model pembiayaan yang terus
ditawarkan.
0 comments:
Post a Comment