Rabu, 31 Agustus 2022

HNW: Bansos Alih-Subsidi BBM Tak Efektif Sebagai Kompensasi Kenaikan BBM

 


JAKARTA  ( KONTAK BANTEN)- Wakil Ketua MPR-RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, menilai bantalan sosial sebesar Rp 24,17 Triliun yang diluncurkan Pemerintah Senin (29/8/2022) tidak akan cukup untuk mewujudkan tujuan dikeluarkannya bansos. Bantalan sosial sebesar Rp 24,17 Triliunan, itu juga tidak cukup memadai untuk menutupi kebutuhan rakyat sebagai dampak dari kenaikan harga-harga atau inflasi yang dialami oleh masyarakat. Baik inflasi sebelum kenaikan harga BBM, apalagi dengan dinaikkannya harga BBM oleh Pemerintah. Pasalnya, bansos hanya diberikan kepada sebagian kelompok masyarakat saja dengan jumlah dan jangka waktu terbatas, sementara inflasi dan kenaikan harga berlangsung terus menerus dan dampak negatifnya dirasakan oleh masyarakat luas. Belum lagi masalah validitas data penerima manfaat yang selama ini belum diperbaiki oleh Kemensos dan disepakati dengan Komisi VIII DPR, dan karenanya terus jadi temuan di BPK.

“Karenanya peluncuran program bansos secara sepihak itu ibarat pelipur lara sesaat dari potensi melonjaknya inflasi akibat rencana kenaikan harga BBM, yang akan berlanjut terus dan tidak hanya berumur beberapa bulan saja. Mirip seperti BLT minyak goreng yang kini durasinya sudah habis, padahal standar harga minyak goreng tetap lebih tinggi dari periode sebelumnya. Itulah realitas yang dihadapi masyarakat tanpa mendapatkan BLT lagi dari Pemerintah,” disampaikan Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (30/8/2022).

Hidayat yang juga Anggota DPR-RI Komisi VIII membidangi urusan sosial ini mengingatkan, penetapan bansos senilai Rp 24,17 Triliun untuk 20,65 juta keluarga sangat terburu-buru. Apalagi jika benar pendistribusiannya langsung dilaksanakan oleh Kemensos mulai 1 September 2022 atau hanya 3 hari setelah pengumuman.

Padahal, Kementerian Sosial masih punya utang penjelasan misalnya terkait temuan BPK soal penyimpangan 2,5% dana bansos dan invalidnya sejumlah data penerima bansos di DTKS.

“Harusnya Pemerintah menyelenggarakan rapat terlebih dahulu dengan DPR-RI untuk membahas soal kenaikan BBM, karena DPR juga belum memutuskan setuju bahkan beberapa fraksi menolak rencana kenaikan BBM. Baru setelah itu Menteri Sosial dengan Komisi VIII DPR-RI membahas validasi dan validitas data siapa saja penerima bansos alih-subsidi BBM ini. Serta kualitas data DTKS di Kemensos pasca temuan terakhir BPK. Jangan sampai program baru, tiba-tiba diluncurkan tanpa dibahas oleh DPR, lalu belakangan ditemukan oleh BPK banyaknya penyimpangan data dan tidak efektifnya program,” sambungnya.

HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid menjelaskan, inflasi IHK pada Juli 2022 telah mencapai 4,94% year on year. Dari jumlah tersebut komponen makanan mencatatkan inflasi yang sangat tinggi, mencapai 11,47% yoy. Hal ini tentu akan semakin parah jika nantinya terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak.

Sementara dalih Pemerintah bahwa BBM hanya dikonsumsi oleh masyarakat mampu juga cenderung bias. Karena standar mampu yang ditetapkan dalam Garis Kemiskinan hanyalah berpendapatan Rp 505 ribu per orang per bulan. Garis tersebut juga seharusnya dikoreksi karena masih dibasiskan pada survei kebutuhan dasar (SPKKD) tahun 2004.

“Kebutuhan dasar hari ini dengan tahun 2004 tentu jauh berbeda, dan jika ditanyakan kepada masyarakat, pasti sangat kesulitan untuk bisa hidup dengan hanya Rp 500 ribuan per bulan. Oleh karena itu Pemerintah seharusnya fokus dan serius menjaga kestabilan harga-harga agar masyarakat mampu bertahan hidup layak, bukan justru memberikan pelipur lara dengan bansos yang berdurasi hanya 4 bulan dan rawan tidak tepat sasaran. Sementara tidak ada jaminan bahwa setelah 4 bulan bansos akan berlanjut, atau harga BBM kembali turun ke harga sebelum dinaikkan,” lanjutnya.

HNW mempertanyakan kepada Kemensos dan Kemenkeu terkait kebutuhan tambahan anggaran perlindungan sosial tahun 2022 yang sudah dibahas bersama antara Komisi VIII DPR-RI dengan Menteri Sosial (6/6/2022). Adapun kebutuhannya sekitar Rp 7,8 Triliun untuk membiayai kekurangan anggaran program PKH bagi Lansia, kekurangan anggaran bantuan penanganan korban bencana alam, bencana sosial, dan non alam, tambahan program atensi bagi 4 juta anak yatim/piatu, dan biaya penyaluran PT POS Indonesia.

“Ada bansos reguler dan keberpihiakan pada anak yatim/piatu senilai Rp 7,8 Triliun yang hingga kini tidak jelas pengalokasian anggarannya, tapi dalam kondisi seperti ini Pemerintah tiba-tiba malah mampu menyiapkan bansos senilai Rp 24,17 Triliun tanpa melalui pembahasan sama sekali. Praktik ini sangat mengecewakan para pihak yang berhak menerima manfaat, mengesampingkan peran DPR-RI, serta tidak memenuhi rasa keadilan,” ujarnya.

“Kalau Pemerintah belum bisa memenuhi semua kewajibannya terhadap Rakyat penerima manfaat, sebagai mestinya tidak menaikkan harga BBM. Meskipun dampaknya coba dialihkan dengan pemberian bansos, tentu akan menambah beban jangka panjang yang dipikulkan terhadap Rakyat secara umum,” pungkasnya.


Share:

0 komentar:

Posting Komentar

SELAMAT HUT PROVINSI BANTEN DPRD BANTEN

SELAMAT HUT PROVINSI BANTEN DPRD BANTEN

SELAMAT HUT PROVINSI BANTEN KE 22

SELAMAT HUT PROVINSI BANTEN KE 22

TV KONTAK BANTEN LIVE

DISHUB KOTA CILEGON

DISHUB KOTA CILEGON

DINAS PENDIDIKAN HUT KOTA SERANG KE 15

DINAS PENDIDIKAN HUT KOTA SERANG KE 15

INFO DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) RI

Kanwil Departemen Agama Provinsi Banten 1 Muharam 1444 H

Kanwil Departemen Agama Provinsi Banten 1 Muharam 1444 H

SELAMAT HARI ADIYAKSA KE 62

SELAMAT HARI ADIYAKSA KE 62

Jadikan Kritik Masyarakat Sebagai INTROPEKSI

Jadikan Kritik Masyarakat Sebagai INTROPEKSI

Dinas Pendidikan Kota Serang

Dinas Pendidikan Kota Serang

ENERGI KOLOBORASI

ENERGI KOLOBORASI

Bergerak TAK TERBATAS

Bergerak TAK TERBATAS

Ucapan Kementrian Agama DEPAG BANTEN HUT RI KE 77

Ucapan Kementrian Agama DEPAG BANTEN HUT RI KE 77

KELUARGA BESAR KEJAKSAAN RI

KELUARGA BESAR KEJAKSAAN RI

SENYUM ADALAH IBADAH

SENYUM ADALAH IBADAH

Jadilah Penerus Bangsa Yang Peduli

Jadilah Penerus Bangsa Yang Peduli

PERKIM KOTA CILEGON HUT RI KE 77

PERKIM KOTA CILEGON HUT RI KE 77

Bergerak Tumbuh Bersama

Bergerak Tumbuh Bersama

Berbuat Baiklah Karena Senyum Pun Ibadah

Berbuat Baiklah Karena Senyum Pun Ibadah

SELALU BERBUAT UNTUK BANGSA

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Mau Kirim Tulisan Artikel Klik aja

MOTO KAMI


Sekecil APAPUN Yang Anda Perbuat Akan Menjadikan Cermin Kami untuk Maju

BARCODE INFO KERJA KLIK

TV KONTAK BANTEN

Silakan Pesan Buku Catatan Kehidupan Ali

Berita Populer

Pancasila Sakti 2022

Pancasila Sakti  2022

PANCASILA ADALAH NKRI

PANCASILA ADALAH NKRI

INFO KPK

INFO KEJAKSAAN RI

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

HUT RI KE 77 Bangsa Besar Hargai Jasa Para Pahlawan

HUT RI KE 77 Bangsa Besar Hargai Jasa Para Pahlawan

BANGKIT LEBIH KUAT

BANGKIT LEBIH KUAT

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

PRAJA MUDA JIWA MUDA

Hati Nurani Tidak Ada Dalam Buku Tapi Ada di Hati

Hati Nurani Tidak Ada Dalam Buku Tapi Ada di Hati

PROMOSI BERSAMA

SELAMAT HUT BAWASLU REPUBLIK INDONESIA

BERGERAK DAN BERGERAK

Portal Kementrian Kemlu Indonesia

Seputar Parlemen

INFO KPK JAKARTA

INFO ICW NASIONAL KLIK

Salam Damai Untuk Indonesia

Koran Bahasa Ingeris

Layanan Kota Tangerang Selatan BPHTB

Kementrian

Susunan Redaksi

Kementrian PU

Support