.png)
JAKARTA ( KONTAK BANTEN) Terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Wakil Ketua MPR
RI, Sjarifuddin Hasan menegaskan perlu ada evaluasi yang menyeluruh dan
utuh tentang APBN. Dirinya mempertanyakan apakah memang perlu harga BBM
dinaikan. “Kalau dinaikan kelak akan melemahkan daya beli
masyarakat. Rakyat akan semakin menderita apalagi sekarang inflasi
sangat tinggi”, ujarnya. Ditambahkan harga-harga akan semakin membumbung
tinggi. “Kalau harga BBM dinaikan pasti akan semakin memicu naiknya
harga-harga kebutuhan masyarakat”, ungkapnya.
Hal demikian disampaikan oleh politisi dari Partai Demokrat itu kepada
wartawan saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke Pacitan dan Ponorogo,
Jawa Timur, 29 Agustus 2022.
Kenaikan BBM jenis Pertalite dan Solar, menurut pria asal Sulawesi
Selatan itu, akan membuat rakyat kecil sengsara. Dikatakan rakyat miskin
akan bertambah miskin, yang hampir miskin jadi miskin. “Potensi
kemiskinan akan tinggi lagi”, ungkapnya. Pria yang meraih gelar guru
besar dari Universitas Negeri Makassar itu menyebut banyak pos anggaran
yang bisa dialokasikan untuk menutup defisit BBM. Banyak pos yang bisa
ditunda, antara lain misalnya Proyek Kereta Api Cepat. Proyek kereta
yang menghubungkan Jakarta dan Bandung itu disebut sudah terlalu
membebani APBN. “Apalagi China telah meminta biaya pembangunan Kereta
Cepat selanjutnya dibebankan pada APBN”, ujarnya. Hal demikian
menurutnya kan menjadi masalah baru.
Tak hanya Kereta Cepat yang akan menjadi beban APBN. Rencana pembangunan
Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, perlu
dipertimbangkan kembali. Pemindahan ibu kota bisa saja dilakukan namun
tidak untuk saat ini.
Menteri Koperasi dan UMKM di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono itu prihatin saat ini program yang berorientasi bantuan untuk
rakyat kecil banyak dihilangkan. Dicontohkan, menyangkut tunjangan
guru.untuk membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat sudah mulai
dihilangkan. “Jadi saya pikir perlu untuk dilakukan evaluasi
menyeluruh”, tuturnya. Sebagai politisi dari Partai Demokrat, dirinya
menyebut partainya dengan tegas menolak kenaikan BBM.
Dirinya setuju bila subsidi yang ada harus tepat sasaran. Subsidi yang
ada jangan sampai diterima oleh orang-orang yang tidak berhak. “Jangan
sampai dinikmati oleh mereka yang memiliki mobil mewah”, tegasnya. Untuk
itu harus diatur dengan strategi agar konsumsi BBM bisa dibatasi. “Bila
tepat sasaran akan semakin memperkecil defisit”, tegasnya.[]
0 comments:
Post a Comment