Padang ( Kontak Banten) - Wali
kota Cilegon, Helldy Agustian menjadi salah satu pimpinan sidang
mewakili Komisariat III (Pulau Jawa) dalam forum Rakernas Asosiasi
Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), di Kota Padang, Sumatera
Barat, Senin (08/08).
Dalam
kesempatan itu, Helldy menegaskan bahwa dirinya tidak setuju dengan
rencana pemerintah pusat yang akan menghapus tenaga honorer pada 2023.
"Jangan sampai dihapus lah, kasihan, biar bagaimana pun mereka sudah
mengabdi dan ikut melayani masyarakat," katanya.
Dari
perwakilan masing-masing wilayah, para walikota sependapat bahwa
penghapusan tenaga honorer tidak realistis. Penolakan penghapusan tenaga
honorer rencananya diplenokan dalam rapat lanjutan pada Selasa 9
Agustus 2022.
Helldy
justru mengatakan, dirinya akan berjuang sekuat tenaga agar tenaga
honorer dapat diprioritaskan menjadi ASN atau paling tidak P3K. "Saya
yakin teman-teman para walikota Se-Indonesia juga sepakat dengan usulan
yang saya sampaikan sebab ini menyangkut hajat hidup orang banyak,"
ujarnya.
Dalam
memperjuangkan nasib honorer, Helldy mengaku tidak ingin
setengah-setengah. "Yang jadi prioritas bukan hanya tenaga pendidikan di
Dinas Pendidikan dan tenaga kesehatan di Dinkes, tapi juga tenaga
teknis, itu penting karena berkaitan dengan pelayanan," katanya.
Sementara
itu, Asda I Kota Cilegon Tatang Muftadi menambahkan, sebagai ujung
tombak pelayanan kepada masyarakat, Pemkot Cilegon tentu saja masih
membutuhkan tenaga honorer.
"Jumlah
pegawai kita setiap tahun berkurang karena pensiun. Sementara jatah
rekrutmen yang didapat Cilegon kurang memadai, maka untuk optimalisasi
pelayanan, kita masih butuh honorer," katanya.
Pada
kesempatan yang sama, Ketua APEKSI, Bima Arya Sugiarto juga mengatakan
bahwa penghapusan honorer pada tahun depan tidak rasional. "Saya
mengajak kepada semua kepala daerah untuk kompak mengawal masalah ini,
kalau honorer betul betul selesai di 2023, lumpuh semuanya.
0 comments:
Post a Comment