Wednesday 26 October 2022

Skema Subsidi Biaya Transportasi Harus Tepat Sasaran

 



» Pemda harus menentukan komoditas prioritas yang layak disubsidi biaya transportasinya.

» Inflasi hanya bisa diredam dengan menaikkan suku bunga dan menurunkan harga.

JAKARTA  ( KONTAK BANTEN) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah pusat dan daerah terus bergerak mengendalikan inflasi melalui berbagai upaya, di antaranya mensubsidi biaya transportasi untuk komoditas yang mengalami peningkatan harga.

"Kita pemerintah dengan gubernur, bupati, wali kota, juga bergerak, ongkos transportasi barang-barang yang mengalami kenaikan itu ditutup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini juga akan mengurangi kenaikan harga barang dan jasa," kata Presiden Jokowi usai menyerahkan bantuan sosial di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (25/10).

Pemerintah daerah (pemda), jelas Presiden, diberi keleluasaan untuk mensubsidi biaya transportasi barang melalui anggaran belanja tak terduga dan Dana Transfer Umum (DTU) sebesar dua persen. Dengan kebijakan tersebut, harga-harga barang di pasar hingga Selasa ini cukup stabil.

Sejalan dengan itu, Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter, kata Presiden, juga mengendalikan inflasi dengan instrumen suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate.

Menurut data Bank Indonesia, suku bunga kebijakan 7-Day Reverse Repo Rate telah dinaikkan sebesar 50 basis poin pada Oktober 2022 ke level 4,75 persen.

Di Balikpapan, Kepala Negara menyalurkan bantuan subsidi upah dan juga Bantuan Langsung Tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM). Menurut data, hingga Selasa, BLT BBM telah tersalurkan 99,7 persen dari total penerima, sementara bantuan subsidi upah sudah tersalurkan 72 persen dari total penerima.

Komoditas Prioritas

Menanggapi upaya pemerintah itu, Pengamat Ekonomi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Y Sri Susilo, mengatakan agar program subsidi biaya transportasi komoditas pangan terjaga maka yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah menentukan komoditas prioritas. Masing-masing daerah tentu memiliki komoditas prioritas yang berbeda-beda, sehingga kepala daerah harus memastikan mana yang paling penting mendapat subsidi.

"Secara umum beras yang perlu dijaga, transportasinya disubsidi, walaupun di beberapa daerah harga beras masih stabil. Kalau Yogya, selain beras juga perlu mensubsidi biaya transportasi minyak dan gula," kata Susilo.

Selain penentuan komoditas prioritas, kecepatan merespons keadaan dengan keputusan subsidi maupun pasar murah pemerintah juga sangat berpengaruh.

Skemanya Diatur

Diminta terpisah, Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Eugenia Mardanugraha, sepakat dengan Presiden memberi subsidi terhadap biaya transportasi, tetapi skemanya harus benar -benar diatur supaya tidak jatuh ke tangan yang salah.

Subsidi, terang Eugenia, bukan untuk meredam inflasi, tetapi untuk memperkuat daya beli. Misalnya, karena kenaikan harga BBM maka kemampuan membeli masyarakat itu menurun, dari biasanya membeli tiga menjadi hanya mampu dua. Makanya, skema subsidi itu harus tepat.

"Jangan sampai subsidinya justru diberikan untuk transportasi, nanti yang untung justru pengusaha transportasinya dan mereka tidak akan menurunkan harga angkut ke petani atau nelayan, sebab harga BBM kan sudah dinaikkan sebelumnya," paparnya.

Menurut dia, subsidi yang tepat itu harus langsung diberikan ke petani dan nelayan, karena mereka inilah yang menggunakan sektor transportasi itu. Dengan demikian, mereka diharapkan tidak menaikkan harga pangan atau ikannya ketika dijual ke konsumen.

Begitu pula subsidi ke nelayan harus langsung ke mereka karena dia menggunakan kapal motornya untuk melaut. Dengan subsidi diharapkan nelayan tidak menaikkan harga ikan tangkapannya.

Kalau ingin meredam inflasi, solusinya hanya dua yakni dengan menaikkan suku bunga dan menurunkan harga termasuk bahan bakar minyak (BBM).

"Jadi, subsidi itu hanya untuk memperkuat kemampuan beli saja tidak akan menurunkan harga di pasar," katanya.

Sementara itu, pengamat dari Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, Yohanes B. Suhartoko, mengatakan jika harga BBM naik, otomatis biaya transportasi ikut naik. Kalau subsidi sebagai solusi masalahnya maka sifatnya hanya jangka pendek, bergantung kemampuan APBN dan APBD.

"Kalau dua persen dari Dana Transfer Umum untuk subsidi transportasi barang, akan bertahan dalam jangka waktu berapa lama? Sedangkan harga BBM tinggi diperkirakan berlangsung dalam jangka waktu relatif lama," katanya.

Share:

0 comments:

Post a Comment

Minat Klik - PT. Anugrah Cahaya Plafonpvc

UCAPAN IDUL ADHA 1445 H

UCAPAN IDUL ADHA 1445 H

HUT BYANGKARA ADHA PEMERINTAH BENGKULU

HUT BYANGKARA ADHA PEMERINTAH BENGKULU

BAPENDA BANTEN IDUL ADHA 1445 H

BAPENDA BANTEN IDUL ADHA 1445 H

PEMRINTAH BENGKULU HUT BENGKULU

PEMRINTAH BENGKULU HUT BENGKULU

IDUL ADHA 1445 H

IDUL ADHA 1445 H

DINAS PEMDIDIKAN KOTA SERANG

DINAS PEMDIDIKAN KOTA SERANG

PERKIM KOTA CILEGON IDUL ADHA 1445 H

PERKIM KOTA CILEGON IDUL ADHA 1445 H

BAPENDA PROVINSI BANTEN

BAPENDA PROVINSI BANTEN

IDUL ADHA 1445 H

IDUL ADHA 1445 H

Idul Adha 1445 H

Idul Adha 1445 H

Dinas Pendidikan Kota Serang ISRA MIRAJ 1445 h

Dinas Pendidikan Kota Serang ISRA MIRAJ 1445 h

Jadilah Perbedaan Menjadi Kekuatan

Jadilah Perbedaan Menjadi Kekuatan

Hidup Untuk Saling Melindungi Bukan Saling Melukai

Hidup Untuk Saling Melindungi Bukan Saling Melukai

BUMN PEDULI BANGSA

BUMN PEDULI BANGSA

Penawaran Kerja Sama

TV KONTAK BANTEN

KEMENTRIAN SEKRETARIS NEGARA

KEMENTRIAN SEKRETARIS NEGARA

Hari Amal Bhakti ke 78 Bakti Untuk Negeri

Hari Amal Bhakti ke 78 Bakti Untuk Negeri

FORUM UNIVERSITAS TRISAKTI

FORUM UNIVERSITAS TRISAKTI
Media yang kuat butuh rakyat yang terlibat, mengelola kebebasan dengan bertanggung jawab._ Najwa Shihab

SILAKAN PASANG IKLAN KLIK

IBU KOTA NUSANTARA

IBU KOTA NUSANTARA

KONTAK MEDIA GROUP

KONTAK MEDIA GROUP

BACA BERITA BIKIN PAS DI HATI YA DI SINI !!

BAPENDA PROVINSI BANTEN HARI PERS 2024

PEMERINTAH BANYUWANGI

PEMERINTAH BANYUWANGI

TALK SHOW MENCARI PEMIMPIN SEJATI

TALK SHOW MENCARI PEMIMPIN SEJATI

INFO CPNS DAN PPPK 2023 KLIK

PESAN MAKANAN ENGAK RIBET

MOTO KAMI


BERBUAT BAIK TERHADAP SESAMA SESUNGGUHNYA UNTUK KEBAIKAN DIRI KITA

HARI KETERBUKAAN INFORMASI 2023

HARI KETERBUKAAN INFORMASI 2023

KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM

KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM

RESOLUSI TAHUN 2024

RESOLUSI TAHUN 2024

INFO DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) RI

KEMENTRIAN BUMN

KEMENTRIAN BUMN

SELAMAT HARI ADIYAKSA KE 62

SELAMAT HARI ADIYAKSA KE 62

Jadikan Kritik Masyarakat Sebagai INTROPEKSI

Jadikan Kritik Masyarakat Sebagai INTROPEKSI

ENERGI KOLOBORASI

ENERGI KOLOBORASI

Bergerak TAK TERBATAS

Bergerak TAK TERBATAS

PEMERINTAH SUBANG JABAR

PEMERINTAH SUBANG JABAR

KELUARGA BESAR KEJAKSAAN RI

KELUARGA BESAR KEJAKSAAN RI

SENYUM ADALAH IBADAH

SENYUM ADALAH IBADAH

PEMERINTAH BIRIEUN ACEH

PEMERINTAH BIRIEUN ACEH

SELAMAT DAN SUKSES

SELAMAT DAN SUKSES

Bergerak Tumbuh Bersama

Bergerak Tumbuh Bersama

Berbuat Baiklah Karena Senyum Pun Ibadah

Berbuat Baiklah Karena Senyum Pun Ibadah

SELALU BERBUAT UNTUK BANGSA

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Mau Kirim Tulisan Artikel Klik aja

MOTO KAMI


Sekecil APAPUN Yang Anda Perbuat Akan Menjadikan Cermin Kami untuk Maju

BARCODE INFO KERJA KLIK

Silakan Pesan Buku Catatan Kehidupan Ali

Berita Populer

PEMERINTAH JAWA TIMUR

PEMERINTAH JAWA TIMUR

PEMERINTAH JAWA TENGAH

PEMERINTAH JAWA TENGAH

INFO KPK

INFO KEJAKSAAN RI

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

HUT RI KE 78 2023

HUT RI KE 78 2023

BANGKIT LEBIH KUAT

BANGKIT LEBIH KUAT

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

PRAJA MUDA JIWA MUDA

PRAJA MUDA JIWA MUDA

Hati Nurani Tidak Ada Dalam Buku Tapi Ada di Hati

Hati Nurani Tidak Ada Dalam Buku Tapi Ada di Hati

PEMERINTAH TANGERANG

PEMERINTAH TANGERANG

SELAMAT HUT BAWASLU REPUBLIK INDONESIA

BERGERAK DAN BERGERAK

Portal Kementrian Kemlu Indonesia

Seputar Parlemen

INFO KPK JAKARTA

INFO ICW NASIONAL KLIK

Salam Damai Untuk Indonesia

Layanan Kota Tangerang Selatan BPHTB

Kementrian

Susunan Redaksi

Kementrian PU

Support