Masih Mewabah, KPK Ungkap 5 Modus Korupsi Kepala Daerah

 

Jakarta  ( KONTAK BANTEN) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango meminta pemerintah daerah memperkuat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dia menyampaikan demikian dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, di Kota Palu, Kamis

 

Nawawi meminta pemda memperkuat APIP bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurutnya, penguatan APIP harus dilakukan lantaran potensi terjadinya korupsi yang dilakukan kepala daerah karena keharusan membiayai utang politik saat ikut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Berdasarkan studi KPK, para calon kepala daerah yang ikut Pilkada mengakui didukung oleh modal dari pihak ketiga. Ini berimbas kepada perjanjian calon kepala daerah dengan pemodal untuk dimudahkan dalam perizinan atau PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa),” katanya.

Nawawi membeberkan lima modus korupsi yang dilakukan kepala daerah. Pertama yakni melakukan intervensi dalam penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), kedua yaitu campur-tangan dalam pengelolaan penerimaan daerah, ketiga ikut menentukan dalam pelaksanaan perizinan dengan pemerasan.

"Keempat benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang jasa dan manajemen ASN seperti rotasi, mutasi, dan pengangkatan pegawai. Serta (kelima) penyalahgunaan wewenang terkait pengangkatan dan penempatan jabatan pada orang dekat, pemerasan dalam proses rotasi, mutasi, dan promosi," ungkapnya.

Dia mengatakan, sesuai data KPK pada 2017 dan 2020, terdapat 175 laporan pengaduan masyarakat dari wilayah Provinsi Sulawesi Tengah kepada KPK.

Berdasarkan delik aduan, laporan tersebut terdiri atas penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara (110 laporan), pemerasan (5 laporan), penyuapan (5 laporan), perbuatan curang (3 laporan), penggelapan dalam jabatan (1 laporan), benturan kepentingan dalam pengadaan (2 laporan), tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi (3 laporan), dan laporan lain yang berkategori non-TPK (Tindak Pidana Korupsi) sebanyak 46 laporan.

Nawawi memberikan empat rekomendasi kepada pemerintah daerah. Pertama, berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan BPKP Perwakilan di daerah yang diberi mandat untuk melakukan pengawasan dan pendampingan terkait PBJ dan penguatan APIP.

Kedua, memperdayakan dan mendukung APIP melakukan pengawasan dalam program percepatan penanganan Covid-19, sehingga refokusing atau realokasi anggaran APBD tidak berdampak pada fungsi APIP.

Ketiga, seluruh jajaran pemerintahan daerah menghindari transaksi penyuapan, pemerasan, gratifikasi, dan potensi benturan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Keempat, mendukung tindak lanjut poin-poin rencana aksi dalam aplikasi Monitoring Centre of Prevention (MCP) tahun 2021 sebagai bentuk komitmen kepala daerah,” tutup Nawawi.

Tak Mandek

Terpisah, Ketua KPK Firli Bahuri menjawab kekhawatiran publik atas penanganan kasus-kasus besar usai 75 pegawai KPK yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status menjadi ASN dinonaktifkan. Dia mengklaim bahwa penanganan perkara di KPK tak akan mandek.

Firli menyebut seluruh proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan akan tetap berjalan. Menurutnya, sesuai rapat pimpinan KPK pada 5 Mei 2021 tugas-tugas 75 pegawai yang gagal TWK telah diserahkan kepada atasan masing-masing.

"Sehingga rekan-rekan yang tidak memenuhi syarat sesuai hasil rapat paripurna tanggal 5 Mei 2021 tugasnya diberikan kepada pimpinannya, pimpinannya yang mengatur tugas-tugas tersebut. Termasuk penanganan perkara," kata Firli dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (20/5).

Firli memastikan tidak akan ada perkara yang diberhentikan. Dia juga mengklaim tidak pernah ada penanganan perkara di KPK yang terlambat.

"Karena sistem KPK adalah sudah berjalan dan yang bekerja bukan perorangan, bukan satu orang. Tapi semua pegawai dan insan KPK bekerja keras untuk melakukan pemberantasan korupsi secara bersama-sama," ucap Firli.

Masih Mewabah

Firli Bahuri juga bicara soal permasalahan bangsa di Hari Kebangkitan Nasional. Menurut Firli, permasalahan bangsa saat ini adalah masih mewabahnya korupsi di Indonesia.

"Hari ini, Kamis, 20 Mei 2021, kita segenap bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas).

Tema peringatan 113 tahun Hari Kebangkitan Nasional, 'Bangkit! Kita Bangsa yang Tangguh!' sangat tepat, untuk merespons ragam permasalahan bangsa yang harus dihadapi bersama dan insyaallah dapat kita lalui dengan kemenangan untuk kesejahteraan bagi seluruh Rakyat Indonesia," kata Firli kepada wartawan, Kamis (20/5).

"Salah satu permasalahan berat bangsa saat ini adalah masih mewabahnya virus korupsi, yang telah berurat akar di republik ini," imbuh dia.

Karena itu, kata Firli, perlunya semangat kebangsaan untuk menggelorakan kebangkitan nasional dalam melawan korupsi di Indonesia. Menurutnya, semangat kebangsaan itu akan menggugah nasionalisme dan patriotisme bangsa untuk berjihad melawan korupsi.

Firli lantas menjelaskan pentingnya semangat kebangkitan nasional untuk memberantas korupsi di negeri ini. Dia yakin semua masalah yang ada di Indonesia bisa selesai jika seluruh elemen bangsa dapat mengimplementasikan nilai-nilai kebangkitan nasional.

Belum Bebas

Di kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan sejumlah masalah struktural Indonesia yang hingga saat ini masih menghantui pembangunan. Salah satunya, praktik korupsi dalam birokrasi dan institusi negara.

"Indonesia masih memiliki masalah struktural yang harus diatasi, yaitu: kualitas sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai, produktivitas yang rendah, serta birokrasi, institusi dan regulasi yang tidak efisien, rumit dan belum bebas dari korupsi," ujar Ani, sapaan akrabnya, dalam rapat paripurna membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (KEM PPKF RAPBN) 2022, Kamis (20/5).

Dalam menangani permasalahan tersebut, ia mengungkapkan beberapa upaya yang dilakukan pemerintah. Untuk meningkatkan kualitas SDM, ia menekankan agar masyarakat perlu melek teknologi.

Hasil kajian Kementerian Keuangan dan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ ADB) menunjukkan kemampuan adopsi teknologi dan inovasi berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,55 persen per tahun selama dua dekade ke depan.

Kajian pembangunan infrastruktur oleh G20 juga menemukan 0,5 persen dari PDB dibelanjakan untuk pembangunan infrastruktur, maka ada potensi tambahan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen per tahun dalam 4 tahun berikutnya.

"Iklim usaha yang kurang kondusif, birokrasi dan regulasi yang rumit dan belum efisien, serta high-cost economy (ekonomi berbiaya tinggi) menjadi penghambat investasi dan daya saing ekspor," terangnya pada.

Oleh karena itu, Ani menekankan perlu dilakukan reformasi birokrasi berbasis kinerja dan efisiensi, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. (Merdeka.com/detikcom/CNNI/c)