Wednesday 19 July 2023

Korupsi dan ketimpangan ekonomi Akibat Asal Babeh Senang (ABS)

 


Merajalelanya praktik korupsi di Indonesia saat ini berdampak buruk terhadap kinerja perekonomian. Efek korupsi telah menghambat roda pembangunan atau secara teorinya disebut sand the wheels hypothesis.

Buktinya adalah walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tinggi, tapi ketimpangan ekonomi (inequality) juga tinggi. Ini terjadi karena terhalangnya distribusi sumber daya ekonomi ke semua lapisan masyarakat karena disandera oleh praktik korupsi.

Kenapa hal ini terjadi? Salah satu penyebabnya adalah perekonomian Indonesia dijalankan dengan sistem kroni. Contohnya terjadi di sektor kelapa sawit, hanya lima perusahaan yang menguasai 75% tata niaga minyak sawit di Indonesia. Selain menguasai sektor kelapa sawit, mereka juga menguasai sektor keuangan, pertambangan, kehutanan dan sebagainya. Inilah yang mendorong Crony-Capitalism Index (CCI) Indonesia tertinggi nomor ketujuh di dunia.

Karena itu, ketimpangan ekonomi di Indonesia sangat tinggi. Laporan Oxfam (2017) menunjukan empat orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan melebihi kekayaan 100 juta penduduk termiskin di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), 1% penduduk Indonesia menguasai 68% lahan produktif di Indonesia.

Penyebab semua ini adalah para kroni tersebut memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan yang menguntungkan usaha mereka. Malahan, banyak desain kebijakan ditelurkan berdasarkan kepentingan mereka. Sehingga negara menjadi terbelenggu oleh kekuatan tersebut.

Menghapus ketimpangan

Menurut salah seorang ekonom terkemuka dari Harvard University, Vito Tanzi dalam bukunya ‘Government versus Markets: The Changing Economic Role of the State’ (2011) menyebutkan korupsi menurunkan kemampuan pemerintah mencegah dan mengendalikan kegagalan pasar. Kondisi ini terjadi di Indonesia.

Bukannya memperbaiki dan memberantas sistem kroni ekonomi melalui pemberantasan korupsi, yang terjadi justru sebaliknya. Gerakan pelemahan pemberantasan korupsi justru sering terjadi dari unsur pemerintah sendiri.

Kasus pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan salah satu bentuk tidak adanya komitmen pemerintah memberantas korupsi dan memperbaiki struktur ekonomi yang sudah tersandera oleh koruptor.

Malahan, Pansus Hak Angket DPR sudah sampai pada titik nadir ingin membekukan KPK dan mempreteli sebagian wewenangnya, seperti: penyadapan, penuntutan dan operasi tangkap tangan. Ini jelas menjadi ancaman besar terhadap pembenahan pembangunan ekonomi ke depannya.

Jelas, pembiaran terhadap pelemahan KPK akan berdampak buruk terhadap pembangunan ekonomi terutama upaya memperbaiki ketimpangan ekonomi yang menjadi agenda pemerintah. Untuk itu, pemberantasan korupsi harus ditempatkan sebagai garda depan merestrukturisasi pembangunan ekonomi dengan target menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (good growth).

Untuk mencapai hal tesebut, ada beberapa kebijakan yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah. Pertama, pemerintah harus mengutamakan upaya pemberantasan korupsi yang bersentuhan langsung terhadap ketimpangan ekonomi, seperti: sektor sumber daya alam, pendidikan dan kesehatan.

Sektor ini harus diawasi dengan ketat terhadap praktik lancung tikus-tikus koruptor karena menguasai hajat hidup orang banyak dan sumber utama pertumbuhan ekonomi. Negara tidak boleh kalah terhadap para koruptor.

Kedua, pemerintah harus mendesain ulang model penguasaan ekonomi yang terlalu berpihak pada segelintir kelompok yang menjalankan praktik bisnis secara kroni terutama di sektor sumber daya alam. Perlu adanya pembatasan penguasaan sumber daya alam dan memperluas akses masyarakat kecil serta memperkuat peranan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ketiga, memperkuat KPK, tidak saja dalam hal penindakan tapi memperkuat fungsi pencegahan. Dalam model korupsi yang sistemik, mengakar di semua lapisan dan dikuasai oleh sistem kroni, perlu upaya keras untuk mengatasinya. Fungsi penindakan tidak cukup, harus adanya upaya sistematis dalam fungsi pencegahan yang saling terintegrasi.   

Tri Astuti Mahasiswi UI Jurusan Hukum Politik
Share:

0 comments:

Post a Comment



GUNAKAN HAK PILIH ANDA 14 FEBRUARI 2024

GUNAKAN HAK PILIH ANDA 14 FEBRUARI 2024

DPRD PROVINSI BANTEN HARI ANAK INTERNASIONAL 2023

DPRD PROVINSI BANTEN HARI ANAK INTERNASIONAL 2023

SEKRETARIAT DPRD KOTA CILEGON HUT PAHLAWAN

SEKRETARIAT DPRD KOTA CILEGON HUT PAHLAWAN

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PERTAMINA 2023

PERTAMINA 2023

PT ANUGRAH CAHAYA PLAPON PVC Mau Cari di SINI ! KLIK

Penawaran Kerja Sama

TV KONTAK BANTEN

KEMENTRIAN SEKRETARIS NEGARA

KEMENTRIAN SEKRETARIS NEGARA

DPRD KOTA CILEGON UCAPAN MAULID NABI SAW 1445 H

DPRD KOTA CILEGON UCAPAN MAULID NABI SAW 1445 H

SEGENAP CREW KORAN KONTAK BANTEN MAULID 1445 H

SEGENAP CREW KORAN KONTAK BANTEN MAULID 1445 H
Media yang kuat butuh rakyat yang terlibat, mengelola kebebasan dengan bertanggung jawab._ Najwa Shihab

SILAKAN PASANG IKLAN KLIK

SELAMAT HUT KORPRI 2023

SELAMAT HUT KORPRI 2023

KONTAK MEDIA GROUP

KONTAK MEDIA GROUP

BACA BERITA BIKIN PAS DI HATI YA DI SINI !!

BAPENDA TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1444 H

DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1444 H

TALK SHOW MENCARI PEMIMPIN SEJATI

TALK SHOW MENCARI PEMIMPIN SEJATI

INFO CPNS DAN PPPK 2023 KLIK

PESAN MAKANAN ENGAK RIBET

MOTO KAMI


BERBUAT BAIK TERHADAP SESAMA SESUNGGUHNYA UNTUK KEBAIKAN DIRI KITA

HARI KETERBUKAAN INFORMASI 2023

HARI KETERBUKAAN INFORMASI 2023

KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM

KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM

RESOLUSI TAHUN 2023

RESOLUSI TAHUN 2023

INFO DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) RI

KEMENTRIAN BUMN

KEMENTRIAN BUMN

SELAMAT HARI ADIYAKSA KE 62

SELAMAT HARI ADIYAKSA KE 62

Jadikan Kritik Masyarakat Sebagai INTROPEKSI

Jadikan Kritik Masyarakat Sebagai INTROPEKSI

ENERGI KOLOBORASI

ENERGI KOLOBORASI

Bergerak TAK TERBATAS

Bergerak TAK TERBATAS

PEMERINTAH SUBANG JABAR

PEMERINTAH SUBANG JABAR

KELUARGA BESAR KEJAKSAAN RI

KELUARGA BESAR KEJAKSAAN RI

SENYUM ADALAH IBADAH

SENYUM ADALAH IBADAH

PEMERINTAH BIRIEUN ACEH

PEMERINTAH BIRIEUN ACEH

SELAMAT DAN SUKSES

SELAMAT DAN SUKSES

Bergerak Tumbuh Bersama

Bergerak Tumbuh Bersama

Berbuat Baiklah Karena Senyum Pun Ibadah

Berbuat Baiklah Karena Senyum Pun Ibadah

SELALU BERBUAT UNTUK BANGSA

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Mau Kirim Tulisan Artikel Klik aja

MOTO KAMI


Sekecil APAPUN Yang Anda Perbuat Akan Menjadikan Cermin Kami untuk Maju

BARCODE INFO KERJA KLIK

Silakan Pesan Buku Catatan Kehidupan Ali

Berita Populer

LIBUR NASIONAL 2023

LIBUR NASIONAL 2023

PEMERINTAH JAWA TENGAH

PEMERINTAH JAWA TENGAH

INFO KPK

INFO KEJAKSAAN RI

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

HUT RI KE 78 2023

HUT RI KE 78 2023

BANGKIT LEBIH KUAT

BANGKIT LEBIH KUAT

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

PRAJA MUDA JIWA MUDA

PRAJA MUDA JIWA MUDA

Hati Nurani Tidak Ada Dalam Buku Tapi Ada di Hati

Hati Nurani Tidak Ada Dalam Buku Tapi Ada di Hati

PEMERINTAH TANGERANG

PEMERINTAH TANGERANG

SELAMAT HUT BAWASLU REPUBLIK INDONESIA

BERGERAK DAN BERGERAK

Portal Kementrian Kemlu Indonesia

Seputar Parlemen

INFO KPK JAKARTA

INFO ICW NASIONAL KLIK

Salam Damai Untuk Indonesia

Layanan Kota Tangerang Selatan BPHTB

Kementrian

Susunan Redaksi

Kementrian PU

Support