![]() |
Foto : ISTIMEWA
Heroe Waskito Ketua Umum Pergerakan Advokat Indonesia - JIka kita tidak menghentikan praktik kronisme dan oligarki, krisis multidimensi cepat atau lambat akan terjadi. |
» Parpol yang mampu memberantas kronisme dan oligarki, bisa berkuasa setidaknya satu generasi.
» Partai politik yang paham cita-cita founding father Indonesia pasti bisa menyingkirkan oligarki dan praktik kronisme.
JAKARTA (KONTAK BANTEN) - Praktik kronisme dan oligarki yang subur akan mematikan
demokrasi dan membuat ekonomi Indonesia semakin tertinggal dengan
negara-negara yang dulu setara. Parahnya, kroni dari pemerintah sebelum
reformasi hingga kini terus dipelihara. Praktik kronisme dan oligarki
dianggap lazim dan tidak bisa dihilangkan.
The Economist dalam artikelnya belum lama ini ini
melansir Indeks Kapitalisme Kronisme 2023 yang menyebutkan bahwa
dominasi kekayaan kroni terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus
meningkat, sehingga kesenjangan pendapatan masyarakat semakin dalam.
Dengan praktik rent seeking (memburu rente) yang mereka
lakukan, secara sistematis dan perlahan makin memperkuat cengkeramannya
terhadap negara, sehingga siapa pun pemerintahnya akan sulit untuk
keluar dari jebakan permainan mereka.
Sosiolog Polandia, Stanislav Andreski, menyatakan yang terjadi
ketika kronisme benar-benar lepas kendali adalah mereka semakin kaya,
sedangkan negara makin miskin.
"Jika para elite memperkaya diri mereka sendiri maka mereka
memiskinkan sebuah negara, sebuah kleptokrasi akan terbentuk," kata
Andreski.
Hal itulah yang mendorong Presiden Tiongkok, Xi Jinping,
memerangi dan melancarkan tindakan keras terhadap kronisme. Langkah
tegas Xi itu telah membuat kekayaan kroni di Tiongkok turun tajam, dari
puncak 4,4 persen terhadap PDB pada 2018 menjadi 2,5 persen saat ini.
Ketua Umum Pergerakan Advokat Indonesia, Heroe Waskito kepada
Koran Jakarta menjelaskanjika praktik kronisme dan oligarki ini tidak
segera dihentikan bisa menimbulkan krisis multidimensi yang lebih besar
dibanding krisis yang terjadi di 1998.
Saat itu, banyak pejabat pemerintah yang dengan gagahnya
mengatakan bahwa krisis yang sudah melanda negara-negara tetangga
seperti Thailand dan Malaysia tidak akan merembet ke Indonesia.
Faktanya, kurang dari setahun setelah itu, Indonesia juga terkena,
bahkan lebih parah.
"JIka kita tidak menghentikan prakrik kronisme dan oligarki, krisis multidimensi cepat atau lambat akan terjadi," katanya.
Yang menyedihkan menurut Heroe, rakyat merasa pemimpin-pemimpin
yang ada yang dianggap terbaik pun tidak membela rakyat dengan cara
memperbaiki masalah yang sudah seperti benang kusut ini.
"Ini yang lebih parah. Kalau rakyat sudah tidak percaya lagi
adanya calon yang bisa memberikan keadilan kepada rakyatnya, kita semua
tidak tahu apa yang bakal terjadi," kata Heroe.
Bangun Paradigma Baru
Terkait hal itu, Peneliti Pusat Riset dan Pengabdian Masyarakat
(PRPM) Institus Shanti Buana Bengkayang, Kalimantan Barat, Siprianus
Jewawut meminta pemimpin partai yang akan mementukan calon presiden,
harus membangun paradigma baru dalam pemerintahan dan sistem kenegaraan
yang membasmi sistem kronisme dan oligarki.
"Kronisme dan oligarki sekarang ini sudah begitu parah. Saya
yakin, jika ada partai politik penentu terpilihnya pemimpin nasional
yang memberantas praktik kronisme dan oligarki, dia akan mampu berkuasa
setidaknya empat puluh tahun atau satu generasi," kata Siprianus.
Di Indonesia selama ini, keputusan-keputusan publik ternyata
banyak yang menguntungkan para kroni yang jumlahnya hanya segelintir dan
mengabaikan kepentingan masyarakat luas.
Menurut dia, partai politik yang paham cita-cita founding father Indonesia pasti bisa dan mampu menyingkirkan oligarki dan praktik kronisme.
Partai politik harus mempunyai cita-cita luhur menjadikan Bangsa
Indonesia sebagai bangsa yang terhormat dan bermatabat dengan tidak
terus menerus mengemis utang dan mengemis agar negara lain mau
menanamkan modalnya di Indonesia.
"Kita adalaah bangsa yang besar. Kita bisa sejajar dengan Korea
dan Tiongkok tetapi dikerdilkan oleh oligarki dan praktik kronisme.
Selama ini, pelaku pelaku yang menyebabkan keidakadilan dan ketimpangan
di negara kita adalah segelintir kroni-kroni kaya Orde Baru yang hingga
saat ini sulit disentuh, bahkan terus dipelihara sekalipun mereka
merampok uang negara dan rakyat melalui obligasi rekapitalisasi Bantuan
Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)," kata Heroe.
0 comments:
Post a Comment